Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi III DPR RI Jazilul Fawaid memberikan pandangan soal maraknya masyarakat yang lebih memiliki melaporkan suatu kejadian ke media sosial ketimbang ke pihak kepolisian.
Jazilul mengatakan, kondisi itu menjadi catatan untuk Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk jajaran ke bawahnya.
Menurutnya, aduan masyarakat, sepanjang ada indikasi pelanggaran hukum, maka kepolisian berkewajiban sigap merespon dengan memberikan pelayanan yang prima. "Ini menjadi koreksi jajaran polisi memperbaiki pelayanan tugas," ujar Jazilul dalam keterangan persnya yang diterima, Jumat (29/10).
Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, sudah menjadi tugas polisi menerima laporan dan langsung menindaklanjutinya. Sehingga dengan begitu kinerja kepolisian bisa lebih dipercaya oleh masyarakat.
"Kalau masyarakat lebih suka laporan di media sosial, selama ini mungkin takut ke pihak kepolisian atau jelimet, tidak sederhana, dan transparan," ujarnya.
Jazilul pun menjabarkan, ketakutan dan kehawatiran masyarakat itu harus bisa diatasi pihak kepolisian. Hal itu agar setiap laporan masyarakat bisa sesuai prosedur yang semestinya dan kepolisian langsung menjalankan tugasnya.
“Kami mendukung kepolisian lebih humanis, transparan, cepat dalam menerima laporan masyarakat," tandas Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI tersebut. (RO/OL-09)
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan adanya mantan pejabat yang diduga menjadi penumpang gelap dalam isu reformasi Polri.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk tetap tabah dalam menjalankan tugas meskipun kerap menjadi sasaran serangan serta kritik tajam.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Lemahnya fungsi pengawasan dinilai menjadi titik krusial yang menghambat keberhasilan agenda reformasi Polri
Pada 2025, Jawa Timur mencatatkan skor kinerja pelayanan publik terbaik nasional dengan angka 4,75 dari skala 5.
ASN di Jatim diajak membangun kebijakan yang cerdas dan berdampak melalui penguatan sumber daya manusia (SDM) berkualitas serta pemanfaatan teknologi digital.
Peluncuran aplikasi ini merupakan langkah nyata dalam memperkuat transformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik
Capaian ini menempatkan Sumedang sebagai salah satu daerah dengan kualitas pelayanan publik yang dinilai sangat baik
Fungsi paling mendasar dari ASN Digital adalah sebagai hub atau pusat kendali layanan.
Ia mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan 2026 sebagai momentum peningkatan kinerja, integritas, dan profesionalisme dalam melayani masyarakat Kabupaten Bekasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved