Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
SOSOK Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto dinilai cocok untuk memimpin penyelesaian masalah di Papua. Airlangga yang humanis merupakan prototipe pemimpin yang sejalan dengan pendekatan penyelesaian konflik di Papua.
“Karena, yang dibutuhkan (dalam penyelesaian masalah Papua, Red) adalah pendekatan persuasif, humanis, dan dialogis untuk mencapai solusi bersama,” ujar Ketua DPRD Maybrat, Papua Barat, Ferdinando Solossa dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (31/10).
Dikatakan, Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian adalah sosok pemimpin yang humanis, kaya gagasan, berpengalaman, pekerja keras, dan profesional. Dalam memimpin, ujar Ferdinando, Airlangga tidak gaduh.
“Dia pekerja keras yang mengendalikan berbagai konflik dan perpecahan internal Partai Golkar pada awal kepemimpinannya,” kata Ferdinando.
Menurut dia, dengan kerja keras, Airlangga berhasil mempertahankan Partai Golkar berada di papan atas partai politik pada Pemilu 2019. Padahal, sebelumnya banyak kalangan memprediksi suara Partai Golkar bakal anjlok drastis karena didera berbagai kasus hukum sejumlah elitenya yang cukup menggerus elektabilitas partai.
“Jadi, benar juga jika ada yang mengumpamakan Airlangga seperti angsa yang berenang di danau. Tenang. Tidak gaduh, namun dia bekerja keras,” ujarnya.
Terkait solusi masalah Papua, Ferdinando Solossa menegaskan, pendekatan keamanan yang bersifat destruktif, seperti operasi militer, sangat tidak diharapkan. Cara seperti itu justru menimbulkan luka baru bagi masyarakat Papua.
"Saya selaku Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Red) yang berada di daerah Maybrat, Papua Barat, melihat komitmen yang selama ini ditunjukan Pak Airlangga Hartarto untuk masyarakat Papua. Hal itu terutam terkait dengan peningkatan kesejateraan masyarakat Papua, khususnya orang asli Papua,” ujarnya.
Dikatakan, komitmen itu ditunjukan lewat program perekonomian, seperti prakerja, bantuan modal KUR, dan bantuan lainnya. Langkah yang dilakukan Airlangga itu, ujarnya, patut diberi apresiasi.
“Jika Pak Airlangga Hartarto yang memegang komando dari pusat untuk mediasi dan koordinasi dengan warga Papua, saya yakin tangan dingin beliau dapat menemukan solusi untuk kesejahteraan Papua,” tuturnya.
Baca Juga: Rachmat Gobel Kritik APBN Dialokasikan untuk Proyek Kereta Cepat
Dalam catatan Ferdinando, selain sukses memimpin partai besar, Airlangga juga sukses menjalankan amanah sebagai Menteri Perindustrian pada priode pertama Presiden Jokowi. Tak heran jika pada periode kedua pemerintahannya, Presiden Jokowi menempatkan Airlangga pada posisi strategis sebagai Menko Perekonomian.
“Pertimbangan Presiden Jokowi jelas rasional. Latar belakang Airlangga sebagai profesional yang sangat menguasai permasalahan di bidang ekonomi dan arah pembangunan nasional akan sangat membantu Jokowi dalam merumuskan kebijakan strategis,” tuturnya.
Sosok pemimpin yang profesional, kaya gagasan, menguasai masalah, dan berpengalaman adalah modal yang selalu dibutuhkan. Untuk itu, Ferdinando yakin bahwa apa yang sudah dirintis oleh Presiden Jokowi di Papua bisa dilanjutkan oleh Airlangga Hartarto.
“Sebagai kader Partai Golkar di Papua Barat, saya melihat modal kepemimpinan Airlangga Hartanto selalu dibutuhkan, terutama di Papua dan Papua Barat,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Ferdinando juga mengapresiasi pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) untuk Papua yang menjadi komitmen Presiden Jokowi. Hal itu dapat dilihat dari keputusan pemerintah pusat untuk melanjutkan dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat.
Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Papua dan Papua Barat harus menyambut komitmen itu dengan konsep yang terintegrasi dan komprehensif. Pemda Papua dan Papua Barat harus mengevaluasi pelaksanaan otsus selama 20 tahun terakhir, yang dinilai belum berhasil mewujudkan kesejahteraan orang asli Papua (OAP).
“Hambatan tersebut perlu dievaluasi secara holistik untuk pelaksanaan otsus 20 tahun yang akan datang. Di luar itu semua, saya menilai Jokowi dan Airlangga adalah pengayom masyarakat Papua,” ujarnya. (OL-13)
Baca Juga: Generasi Muda Diharapkan Ubah Persepsi Lembaga Legislatif Lebih Baik
Apakah Prabowo justru memberikan panggung bagi Gibran untuk unjuk kemampuan sebagai wapres guna menangani masalah sebesar dan sekompleks di Papua?
Untuk tahun ini siswa penerima Program ADEM berasal dari berbagai daerah di enam provinsi di Papua.
Kedatangan mereka ke Jatim patut mendapat apresiasi dan rasa bangga atas prestasi para pelajar asal Papua penerima Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM)
Dalam kejuaraan atletik yang mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai daerah ini, PAC berhasil mengoleksi 6 medali, terdiri dari 3 emas, 1 perak, dan 2 perunggu.
Mensesneg, Prasetyo Hadi, menampik anggapan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua
Wacana Presiden Prabowo Subianto akan memberi tugas khusus kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua perlu dipertimbangkan secara matang.
PEMERINTAH Indonesia terus melanjutkan proses evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) dari kawasan konflik. 54 WNI dari Iran
Gencatan senjata adalah istilah yang kerap muncul dalam konteks konflik militer atau peperangan. Berikut penjelasan lengkapnya
Komnas HAM merespons serius situasi di Papua dalam kerangka dan tujuan tunggal, yaitu untuk mewujudkan Papua Tanah Damai melalui berbagai upaya rekonsiliasi dan perdamaian.
Dorong upaya-upaya rekonsiliasi untuk mewujudkan perdamaian di Bumi Cenderawasih.
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menghimbau kepada semua pihak untuk tidak menggunakan pendekatan kekerasan dalam menangani konflik antara KKB dan aparat di tanah Papua
Eropa sedang bergegas mempersiapkan warganya untuk menghadapi ancaman konflik yang semakin meningkat dan berada di ambang pintu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved