Kamis 28 Oktober 2021, 18:52 WIB

Jaksa Agung Kaji Opsi Hukuman Mati bagi Koruptor

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
Jaksa Agung Kaji Opsi Hukuman Mati bagi Koruptor

Dok Puspenkum Kejagung
Jaksa Agung RI ST Burhanuddin saat menyampaikan keterangan pers.

 

JAKSA Agung Sanitiar Burhanuddin membuka opsi untuk menerapkan hukuman mati bagi para koruptor. Hal itu diungkapkan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak.

Potensi hukuman mati mengemuka saat Burhanuddin memberikan arahan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dalam kunjungan kerja di Kejati Kalimantan Tengah.

"Jaksa Agung sedang mengkaji kemungkinan penerapan hukuman mati guna memberikan rasa keadilan dalam penuntutan perkara. Tentunya penerapannya harus tetap memperhatikan hukum positif yang berlaku, serta nilaii hak asasi manusia (HAM)," ujar Leonard dalam keterangan resmi, Kamis (28/10).

Baca juga: Ini Alasan Juliari tidak Dihukum Mati, Menurut KPK

Dalam kesempatan itu, Burhanuddin menyoroti perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Direktorat Jampidsus Kejagung yang sangat memprihatinkan. Setidaknya, ada dua kasus yang menjadi perhatian, yakni megakorupsi pada Asuransi Jiwasraya dan Asabri.

Adapun dua kasus korupsi tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara. Untuk Jiwasraya saja, kerugiannya mencapai Rp16,8 triliun. Sedangkan, perkara Asabri merugikan negara hingga Rp22,78 triliun. Selain merugikan keuangan negara, dua kasus tersebut juga berdampak luas bagi masyarakat, termasuk prajurit.

Baca juga: KY Diminta Usut Hakim yang Anulir Vonis Mati Dua Bandar Sabu

"Perkara Jiwasraya menyangkut hak orang banyak dan hak pegawai dalam jaminan sosial. Demikian pula perkara korupsi di Asabri terkait hak prajirut di mana ada harapan besar untuk masa pensiun. Untuk masa depan keluarga mereka di hari tua," tukas Leonard.

Selain penerapan hukuman mati, Jaksa Agung juga menyampaikan kemungkinan konstruksi lain. Adapun konstruksi itu terkait mengupayakan hasil rampasan, agar bisa bermanfaat bagi masyarakat. Serta, adanya kepastian terhadap kepentingan pemerintah dan masyarakat, yang terdampak kejahatan korupsi.(OL-11)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Istana Kepresidenan: Tidak Ada Reshuffle Hari Ini

👤Andhika Prasetyo 🕔Rabu 08 Desember 2021, 09:45 WIB
Presiden Joko Widodo pagi ini bertolak ke Kabupaten Siantang, Kalimantan Barat (Kalbar), untuk meninjau lokasi yang terdampak bencana...
MI/Agus Mulyawan

ICW Kaget Sikap Jaksa Agung di ASABRI dan Pinangki Beda 100%

👤Tri Subarkah 🕔Rabu 08 Desember 2021, 09:20 WIB
ICW  kaget dengan perbedaan sikap Jaksa Agung dalam penuntuan kasus Asabri dan skandal jaksa...
Ist/DPR

Paripurna DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan Lima RUU

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 08 Desember 2021, 08:36 WIB
Rapat Paripurna DPR RI ke-10 Masa Persidangan II Tahun 2021-2022 memutuskan persetujuan perpanjangan waktu terhadap pembahasan lima...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya