Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih berharap BUMN Holding Pariwisata mampu berperan memulihkan kondisi pariwisata yang terpuruk karena pandemi Covid-19.
Ia menyampaikan, pandemi Covid-19 merupakan momentum penguatan koordinasi lintas sektor.
Demikian disampaikan politisi yang akrab disama Demer, saat memimpin Tim Kunker Komisi VI DPR RI meninjau perkembangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Holding Pariwisata di Bali, Kamis (21/10/2021). Turut hadir Staf Khusus III Kementerian BUMN Arya Sinulingga, Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) Dony Oskaria, dan Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero) Faik Fahmi.
“BUMN Holding Pariwisata dan Pendukung kita harapkan mampu memberikan peran terhadap pemulihan sektor pariwisata, tentunya yang akan berdampak pada pemulihan ekonomi nasional,” ujar politisi Fraksi Partai Golkar itu.
Diketahui, Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung resmi beroperasi seiring terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 104 Tahun 2021 tanggal 6 Oktober 2021, terdiri dari PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) sebagai induk holding dan 5 anggota holding.
Demer juga mengatakan bahwa Bali sebagai salah satu destinasi pariwisata mengalami kontraksi yang luar biasa. Pertumbuhan ekonomi Bali selama kuartal I tahun 2021 tercatat terkontraksi minus 9,85 persen dibandingkan periode sama tahun lalu (year on year/YoY).
Pada triwulan II 2021, BPS mencatat perekonomian Bali mengalami pertumbuhan positif 2,83 persen (YoY) meningkat dari -9,81 persen (YoY) pada triwulan sebelumnya.
Pelonggaran kebijakan PPKM selama triwulan II 2021 memberikan ruang gerak bagi sektor pariwisata dan sektor terkait untuk mendorong perbaikan ekonomi. (RO/OL-09)
Kebijakan penghapusan tunggakan iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang nonaktif dan terbukti tidak mampu berpotensi rumit bahkan membebani rakyat miskin.
Polemik penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kian menegaskan pentingnya batas kewenangan antarlembaga negara.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menilai desain kelembagaan BPKH sudah tepat, namun perlu penguatan koordinasi teknis dan harmonisasi regulasi dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji.
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan pemerintah membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru untuk mengelola lahan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
DI tengah melimpahnya sumber daya alam Kalimantan Timur, ironi justru mencuat dari wajah sosial masyarakatnya.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
JARINGAN Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menolak rencana pemerintah untuk mengalihkan pengelolaan izin 28 perusahaan yang dicabut ke badan usaha milik negara (BUMN).
Disertasi yang dipertahankan Fathudin dalam meraih gelar Doktor Ilmu Hukum tidak sekadar berkontribusi pada pengembangan teori hukum administrasi negara.
Kejaksaan Agung menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa eks pejabat BUMN terkait dugaan kebocoran anggaran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved