Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melantik Komisaris Jenderal Paulus Waterpauw yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan. Pelantikan dilaksanakan di Kantor BNPP, Jakarta Pusat, Kamis (21/10)
Paulus dilantik berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147/TPA Tahun 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan pimpinan tinggi madya di lingkungan BNPP.
Menteri Tito mengatakan salah satu langkah pembangunan perbatasan negara akan dilakukan dengan mengembangkan potensi di kecamatan perbatasan menjadi pusat ekonomi baru.
"Pembangunan di perbatasan juga merupakan strategi pertahanan agar masyarakat yang tinggal di perbatasan negara tidak bergantung kepada negara tetangga, sehingga rasa nasionalisme terhadap NKRI tidak berkurang," ujar Mendagri dikutip dari rilis resmi BNPP.
Baca juga : Kasus Bupati Banjarnegara, KPK Periksa Sejumlah Pengusaha
Menurut Mendagri Komjen Paulus Waterpauw dipilih menjadi Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan karena memiliki pengalaman yang sangat luas dan jam terbang yang tinggi.
“Pengalaman bukan hanya di Papua, yang merupakan salah satu daerah yang banyak perbatasannya baik darat maupun laut, tapi beliau juga pernah di Sumatera Utara, Mantan Kepala Intelijen Polri otomatis juga memiliki pemahaman Indonesia secara menyeluruh lengkap sehingga Bapak Presiden memberikan kepercayaan dengan Kepresnya kepada Bapak paulus Waterpauw sebagai deputi dengan segala pengalaman dan pengetahuan beliau yang jam terbangnya sudah tinggi. Disamping itu kita juga merasa bangga karna anak Papua bisa jadi pejabat tinggi yang cukup menentukan negara ini,” pungkasnya.
Sebelum dilantik sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Komjem Paulus Waterpauw merupakan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri yang dilantik pada 18 Februari 2021 lalu. Komjen Paulus adalah lulusan Akpol 1987. (OL-2)
APBD bukan sekadar dokumen anggaran, namun juga menjadi instrumen kebijakan yang mencerminkan konsistensi dan komitmen daerah untuk mendukung program pembangunan.
Kemendagri mencatat ada 104 daerah yang mengalami kenaikan PBB, dengan 20 di antaranya mencatatkan kenaikan di atas 100 persen.
Prabowo, kata Tito, menginstruksikan agar Kemendagri mengoordinasikan sejumlah daerah. Namun, ia enggan merinci lebih jauh topik koordinasi yang dimaksud.
Perlu adanya sistem yang meninjau ulang rancangan peraturan daerah dalam kasus Bupati Pati Sudewo
Seminar ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).
Tim dari Kemendagri, lanjutnya, melakukan pengecekan dan survei ke lapangan sebagai upaya penyelesaian sengketa. Menurutnya itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Banyak hal positif yang dapat dilakukan BNPP, terlebih dengan adanya Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
Satelit Republik Indonesia (Satria-1) yang akan diluncurkan pada 19 Juni 2023) waktu Indonesia, di Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat (AS).
Dampak pandemi Covid-19 selama 3 tahun menyebabkan tidak tercapainya target-target pembangunan yang telah direncanakan, termasuk target pembangunan di kawasan perbatasan.
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyatakan akan segera meresmikan lima Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di wilayah perbatasan Indonesia.
Zudan menerangkan, sumbangsih buah pemikiran tersebut saat ini telah disahkan pada 2008 lalu, dan menjadi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved