MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melantik Komisaris Jenderal Paulus Waterpauw yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan. Pelantikan dilaksanakan di Kantor BNPP, Jakarta Pusat, Kamis (21/10)
Paulus dilantik berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147/TPA Tahun 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan pimpinan tinggi madya di lingkungan BNPP.
Menteri Tito mengatakan salah satu langkah pembangunan perbatasan negara akan dilakukan dengan mengembangkan potensi di kecamatan perbatasan menjadi pusat ekonomi baru.
"Pembangunan di perbatasan juga merupakan strategi pertahanan agar masyarakat yang tinggal di perbatasan negara tidak bergantung kepada negara tetangga, sehingga rasa nasionalisme terhadap NKRI tidak berkurang," ujar Mendagri dikutip dari rilis resmi BNPP.
Baca juga : Kasus Bupati Banjarnegara, KPK Periksa Sejumlah Pengusaha
Menurut Mendagri Komjen Paulus Waterpauw dipilih menjadi Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan karena memiliki pengalaman yang sangat luas dan jam terbang yang tinggi.
“Pengalaman bukan hanya di Papua, yang merupakan salah satu daerah yang banyak perbatasannya baik darat maupun laut, tapi beliau juga pernah di Sumatera Utara, Mantan Kepala Intelijen Polri otomatis juga memiliki pemahaman Indonesia secara menyeluruh lengkap sehingga Bapak Presiden memberikan kepercayaan dengan Kepresnya kepada Bapak paulus Waterpauw sebagai deputi dengan segala pengalaman dan pengetahuan beliau yang jam terbangnya sudah tinggi. Disamping itu kita juga merasa bangga karna anak Papua bisa jadi pejabat tinggi yang cukup menentukan negara ini,” pungkasnya.
Sebelum dilantik sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Komjem Paulus Waterpauw merupakan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri yang dilantik pada 18 Februari 2021 lalu. Komjen Paulus adalah lulusan Akpol 1987. (OL-2)
