Calon Aparatur Negara Didorong Pahami Tata Kelola Wilayah Perbatasan

BADAN Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI resmi meluncurkan program nasional bertajuk BNPP MENYALA (Menyapa Langsung Praja dan Mahasiswa). Program ini perdana digelar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Kalimantan Barat pada Selasa (3/3/2026), sebagai upaya membekali calon aparatur negara dengan pemahaman strategis terkait tata kelola wilayah perbatasan.

Program BNPP MENYALA direncanakan akan menyambangi delapan ibu kota provinsi perbatasan di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah menanamkan kesadaran mengenai tantangan, dinamika, dan peluang pembangunan di beranda terdepan NKRI kepada generasi muda dan mahasiswa.

Sekretaris BNPP RI, Komjen Makhruzi Rahman menegaskan bahwa kawasan perbatasan membutuhkan aparatur yang mampu menjadi "dirigen" atau koordinator lintas sektor guna menghilangkan ego sektoral dalam pelayanan publik.

Baca juga : Pemerintah Ubah Wajah Perbatasan

“Praja IPDN disiapkan untuk memahami aspek hukum, administrasi, dan sosial secara utuh. Kehadiran aparatur di perbatasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berperan menjaga nasionalisme masyarakat melalui pelayanan yang humanis dan solutif,” kata Makhruzi melalui keterangannya, Rabu (4/3/2026).

Dalam forum dialog tersebut, Makhruzi memaparkan peran strategis Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai simbol kedaulatan sekaligus motor ekonomi. Ia berharap para praja memiliki integritas dan sikap (attitude) yang baik untuk nantinya ditempatkan di wilayah-wilayah kritikal.

Senada dengan hal tersebut, Kelompok Ahli BNPP RI, Nur Kholis, mengajak para praja untuk melihat perbatasan dari sudut pandang global. Ia menekankan pentingnya pola pikir kritis dalam menangani isu-isu strategis seperti Hak Asasi Manusia (HAM) di wilayah perbatasan.

“Pengelolaan perbatasan harus berbasis pembelajaran berkelanjutan. Calon aparatur harus memahami evolusi konsep perbatasan dan fungsi strategisnya dalam menjaga kedaulatan negara,” jelas Nur Kholis. (H-2)