MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyebut pemerintah telah sukses mengubah wajah perbatasan Indonesia. Hal itu merupakan buah dari kebijakan membangun dari desa/pinggiran yang dicangkan Presiden Joko Widodo.
Pernyataan itu disampaikan Tjahjo pada perayaan HUT ke-9 BNPP di Yayasan Bahrul Ulum, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, kemarin.
Tjahjo menjelaskan Presiden Jokowi memberi perhatian khusus kepada daerah perbatasan saat baru dilantik pada 2014. Saat itu Jokowi memastikan dalam dua tahun awal pemerintahannya, pembangunan wilayah perbatasan harus sudah membuahkan hasil konkret.
"Selama dua tahun pertama, target Pak Jokowi dengan Nawacita-nya sudah selesai membangun perbatasan dengan segala fasilitasnya, termasuk pasar-pasar, asrama-asrama, puskesmas pembantu, dan sekolah. Kemudian, roaming dari HP juga sudah semua telekomunikasi tersambung dengan baik," terang Tjahjo.
Dalam pengelolaan perbatasan, jelasnya, pemerintah tidak hanya fokus mengenai batas wilayah, tapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut. "Jadi, minimal yang namanya perbatasan ya bukan hanya patung-patung atau tiang-tiang, tapi masyarakatnya juga harus ikut menikmati," tukas politikus PDIP itu.
Dalam memperingati HUT yang ke-9 ini, BNPP memberikan bantuan pendidikan kepada Yayasan Bahrul Ulum, juga memberikan santunan kepada anak yatim.
"Tahun ini kami rayakan secara sederhana, tidak di kantor BNPP atau daerah perbatasan. Dengan Ibu Wali Kota Tangsel (Airin Rachmy Diani), kami syukuran bersama dengan adik-adik dari Yayasan Bahrul Ulum ini," ucap Tjahjo.
Menurutnya, peringatan HUT BNPP kali ini bukan sebatas seremonial, melainkan sebagai energi positif yang mampu mendorong performa dan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan.
"Diharapkan BNPP bersama seluruh stakeholder selalu menjadi pilar utama penyelenggara fungsi pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan. Tujuannya untuk mewujudkan masyarakat perbatasan yang sejahtera, adil, dan makmur," ucap Tjahjo.
Dalam masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, kata dia, BNPP telah menyelesaikan pembangunan tujuh pos lintas batas negara (PLBN) di Aruk (Kalimantan Barat/Kalbar), Entikong (Kalbar), Badau (Kalbar), Motaain (NTT), Motamasin (NTT), Wini (NTT), dan Skouw (Papua).
ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Warga melintas di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Motamasin di Malaka, NTT .
Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmy Diani, Plt Sekretaris BNPP Suhajar Diantoro, serta Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo.
Koordinasi
Airin dalam sambutannya mengapresiasi kinerja dari BNPP. Menurutnya, tugas menyejahterakan masyarakat masih akan terus berlangsung berbarengan dengan kegiatan menjaga perbatasan.
Selain batas negara, Airin juga menyinggung soal pengelolaan batas wilayan antardaerah di Tanah Air. Untuk mewujudkan pembangunan yang terintegrasi, butuh koordinasi yang intensif antarkepala daerah.
"Sebagai contoh, kami yang di Tangerang Selatan, wilayah yang berbatasan langsung dengan ibu kota negara, bagaimana harus terus berupaya meningkatkan pelayanan publik, sejalan dengan apa yang dilakukan di Ibu Kota," cetusnya.
Langkah itu bertujuan meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Upaya yang dilakukan antara lain dengan memperpendek jalur birokrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, tepat, efisien, dan efektif. (P-3)
