Jumat 15 Oktober 2021, 10:53 WIB

Tugas Notaris Tak Bisa Digantikan Robot Tetapi Perlu Dukungan Teknologi

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Tugas Notaris Tak Bisa Digantikan Robot Tetapi Perlu Dukungan Teknologi

Ist
Ketua Senat Guru Besar Universitas Krisnadwipayana (Unkris) Prof.Dr.Gayus Lumbunn,SH,MH.

 

FAKULTAS Hukum, Universitas Krisnadwipayana (Unkris) menyelenggarakan Seminar Bedah Buku Kenotariatan dan Hukum Indonesia dan Hukum/Konvensi Internasional di Gedung Unkris, Jakarta, Kamis (14/10).

Seminar Bedah Buku yang dilakukan secara online maupun offline mengusung tema 'Kenotariatan Dan Hukum Indonesia Dan Hukum/Konvensi Internasional'.

"Notaris adalah pejabat yang diangkat untuk membuat alat bukti otentik dan alat bukti itu dibuat dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangundangan dan membutuhkan pendidikan serta keahlian khusus," kata Ketua Senat Guru Besar Unkris Prof.Dr.Gayus Lumbunn,SH,MH.

Pada keterangan pers,  Jumat (16/10), mantan Hakim Agung 2011-2018 juga mengatakan," Maka untuk tugas notaris digantikan oleh robot secara massal tidak mungkin karena tiap kasus ada spesifikasi tersendiri yang membutuhkan pemikiran yang virtual dan harus beretika, jujur serta spiritual."

Prof. Gayus juga menjelaskan mengacu kepada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dikatakan bahwa notaris berwenang membuat alat bukti tertulis yaitu akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud oleh UndangUndang ini atau Undang-Undang lainnya.

"Dalam situasi pandemi Covid 19 ini, saya tetap melihat pentingnya peran teknologi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang notaris dan menguatnya peran teknologi dalam kehidupan masyarakat merupakan inti dari revolusi industry 4.0," kata Gayus.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama Plt. Dekan Fakultas Hukum Unkris, Dr. Drs. H. Muchtar HP., B.Ac., S.H., M.H menjelaskan," Tuntutan dan peran serta kita untuk melahirkan ide ataupun gagasan mengenai antisipasi merebaknya berbagai bentuk apresiasi di bidang kenotarian yang berkaitan dengan masalah kenotariatan dalam hukum."

Untuk itu, Muchtar menegasknya  perlu  memperkaya sistem hukum nasional dan acuan bagi peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan khususnya Kenotariatan

Sementara itu, dalam sambutannya, Rektor Dr. Ir. Ayub Muktiono, M.Sip., CiQar, mengatakan,"Kenotariatan dapat diartikan sebagai aklak, etika, moral, dapat diartikan pula sebagai insan yang mulia dan kenotariantan apabila diartiokan secara lugas adalah surat-surat yang memiliki nilai atau kekuatan hukum'.” (RO/OL-09)

Baca Juga

Antara/Umarul faruq

Ada Wacana Pembubaran Densus 88, Mekeng : Densus 88 Perintah UU, Tidak Bisa Dibubarkan 

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 18 Oktober 2021, 22:57 WIB
“Densus 88 masih dibutuhkan. Karena penanganan terorisme termasuk dalam extra-ordinary crimes against humanity. Tidak bisa ditangani...
Ilustrasi

Waspada, Begini Modus Mafia Tanah Menurut Kepala BPN 

👤Insi Nantika Jelita 🕔Senin 18 Oktober 2021, 22:08 WIB
Yang banyak korban ini adalah penipuan dengan meminjam atau pura-pura beli rumah. Mafia tanah datang, pura-pura ingin membeli rumah,...
Ist/DPR

Bertemu Pengunjuk Rasa di Simalungun, Wakil Ketua Komisi II DPR Siap Panggil PTPN IV

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 18 Oktober 2021, 20:47 WIB
Kepada Junimart, para pengunjuk rasa menyampaikan keluhan terkait keberadaan lahan perkebunan milik masyarakat yang kini dikuasi PTPN...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Mencegah Proyek Kereta (jadi) Mubazir

Pembengkakan biaya menjadi biang keladi perlu turun tangannya negara membiayai proyek dengan dana APBN.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya