Pengamat Pesimis Uang Pengganti Korupsi Jiwasraya Rp16,7 Triliun Bisa Terpenuhi

BEKAS Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein pesimis terpidana korupsi Jiwasraya Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat mampu membayar uang pengganti total Rp16,7 triliun.

Sebagai infromasi, putusan kasasi Mahkamah Agung pada Rabu (25/8) lalu menghukum Heru dan Benny membayar uang pengganti yang jumlahnya masing-masing Rp10,728 triliun dan Rp6,078 triliun. Adapun hukuman badan terhadap keduanya tetap penjara seumur hidup, sesuai putusan di tingkat banding maupun pertama.

Yunus menegaskan eksekusi uang pengganti untuk Heru dan Benny di kasus Jiwasraya bisa ditutup dengan harta yang diperoleh dari hasil kejahatan maupun harta yang halal. Sementara jika menggunakan sitaan ASABRI, maka harus merupakan hasil kejahatan.

Selain tindak pidana korupsi, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat dan Komisaris PT Hanson International Benny Tjokrosaputro sama-sama terbutki melakukan TPPU di perkara Jiwasarya. Dalam kasus ASABRI, keduanya juga dijerat dengan dakwaan TPPU.

Baca juga: Dalami 10 Tersangka Asabri, Kejagung Periksa 5 Saksi

Berdasarkan pemberitaan Media Indonesia pada pertengahan September lalu, jaksa eksekutor dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah menyetor Rp10 miliar ke kas negara.

Media Indonesia telah menghubungi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Yon Yuviarso untuk bertanya lebih jauh mengenai perkembangan eksekusi putusan Jiwasraya. Namun sampai berita ini ditulis, belum ada jawaban dari yang bersangkutan.

Sementara itu, Kepala Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung Elan Suherlan juga belum bisa menjabarkan lebih jauh berapa uang yang telah disetor ke negara dalam kasus Jiwasraya. Kendati demikian, ia berjanji akan memberikan jawabannya pada Senin (11/10) mendatang.

"Nanti Senin ya, data lengkapnya di kantor," katanya melalui keterangan tertulis.

Perkara Jiwasraya diketahui telah merugikan keuangan negara sebesar Rp16,708 triliun. Sedangkan kerugian keuangan negara di perkara ASABRI nilainya lebih tinggi, yakni mencapai Rp22,788 triliun. Modus kedua kasus itu adalah pengelolaan keuangan dan penempatan dana investasi. (OL-4)