Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MASYARAKAT Indonesia dapat memutuskan secara objektif dalam memilih calon pemimpinnya khususnya calon presiden lima tahun mendatang.
Hal ini dikatakan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin yang merespons hasil survei SMRC beberapa waktu lalu terkait masyarakat masih cenderung memilih berdasarkan figur atau nonpartai.
"Saya pikir ini merupakan sikap publik yang objektif dan semoga objektif. Karena kecerdasan itu memang tidak bisa diatur," ucapnya.
Nurul yang dihubungi, Sabtu (9/10) menerangkan Golkar yang mengusung Ketua Umumnya Airlangga Hartarto dalam pemilihan mendatang merupakan putusan dan mandat Munas Golkar yang tidak bisa diganggu gugat.
"Ini mandat Munas dan tentu harus dijalankan. Jadi tidak bisa diganggu gugat," ucap Nurul.
Dia menerangkan sikap publik yang masih memilih calon pemimpin dari nonpartai merupakan sikap yang sah saja, namun sampai saat ini sistem bernegara untuk melahirkan calon pemimpin masih menggunakan partai.
"Itu sah-sah saja tapi dalam sistem dan amanat konatitusi kita tetap partai yang tentukan," terangnya.
Hingga kini Golkar masih solid mengusung Airlangga sebagai Calon Presiden 2024 dan optimis karena telah diputusan dalam Munas dan diperkuat dalam Rapimnas.
"Kenaikan popularitas ini merupakan buah dari hasil kerja-kerja politik, baik itu dilakukan oleh partai maupun beliau sendiri"
Nurul menekankan saat ini Airlangga masih fokus menjalankan tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Sehingga perhatiannya masih terfokus kepada upaya memulihkan ekonomi dan penanganan Covid-19.
Ketua Harian Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sufmi Dasco Ahmad mengatakan nama Prabowo Subianto yang masih mengungguli nama lainnya merupakan bentuk kepercayaan publik.
"Kami tetap Alhamdulillah berarti kepercayaan publik masih tinggi dan kami tetap menjaga agar itu tetap seperti sekarang," jelasnya.
Sedangkan terkait dengan kecenderungan publik yang memilih calon pemimpin nonpartai hal tersebut harus dibuktikan melalui kerja-kerja partai.
"Silahkan saja persepsinya karena kami berkerja tidak gembar-gembor, kami konsentrasi konsolidasi. Dan kita lihat saja hasilnya di 2024 nanti," ungkapnya.
Sebelumnya dalam survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) memotret penurunan dalam waktu setahun terakhir elektabilitas PDIP dan Gerindra.
Hal ini dampak dari kondisi kesehatan publik yang tengah dilanda pandemi Covid-19. Sedangkan Golkar tidak terdampak merosot seperti PDIP karena ada tiga faktor yang bisa jadi pemicu. (Sru/OL-09).
Pilkada lewat DPRD manuver politik para elite yang telah diperhitungkan secara matang demi pembagian kekuasaan di tingkat daerah.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Pantas Nainggolan menegaskan perombakan struktur ini menjadi fondasi kebangkitan partai di Jakarta.
Sebanyak delapan parpol, setelah beberapa kali pertemuan, bersepakat resmi mendeklarasikan komitmen dan semangat bersama bernama GKSR.
Budi membeberkan ada arahan dari Jokowi untuk terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Partai politik yang mengedepankan kejujuran akan membuat partai tersebut terbuka dan dinamis.
Peneliti Perludem, Haykal mengatakan bahwa aturan ini penting agar sistem kepartaian tidak terjebak dalam pola kartel.
Pemerintah mencabut izin 28 perusahaan kehutanan dan non-kehutanan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terkait pelanggaran hukum dan kerusakan lingkungan.
Simak profil lengkap Prabowo Subianto, dari karir militer cemerlang, kiprah politik, hingga terpilih menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia.
Kehadiran Prabowo dalam forum tersebut menunjukkan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan investasi strategis dengan Inggris.
Abad ke-21, menurut Prabowo, merupakan abad ilmu pengetahuan dan teknologi.
Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia menempatkan Inggris sebagai mitra yang sangat strategis, terutama dalam mendukung akselerasi ekonomi nasional.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan pelanggar kawasan hutan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh berhenti
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved