Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
MASYARAKAT Indonesia dapat memutuskan secara objektif dalam memilih calon pemimpinnya khususnya calon presiden lima tahun mendatang.
Hal ini dikatakan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin yang merespons hasil survei SMRC beberapa waktu lalu terkait masyarakat masih cenderung memilih berdasarkan figur atau nonpartai.
"Saya pikir ini merupakan sikap publik yang objektif dan semoga objektif. Karena kecerdasan itu memang tidak bisa diatur," ucapnya.
Nurul yang dihubungi, Sabtu (9/10) menerangkan Golkar yang mengusung Ketua Umumnya Airlangga Hartarto dalam pemilihan mendatang merupakan putusan dan mandat Munas Golkar yang tidak bisa diganggu gugat.
"Ini mandat Munas dan tentu harus dijalankan. Jadi tidak bisa diganggu gugat," ucap Nurul.
Dia menerangkan sikap publik yang masih memilih calon pemimpin dari nonpartai merupakan sikap yang sah saja, namun sampai saat ini sistem bernegara untuk melahirkan calon pemimpin masih menggunakan partai.
"Itu sah-sah saja tapi dalam sistem dan amanat konatitusi kita tetap partai yang tentukan," terangnya.
Hingga kini Golkar masih solid mengusung Airlangga sebagai Calon Presiden 2024 dan optimis karena telah diputusan dalam Munas dan diperkuat dalam Rapimnas.
"Kenaikan popularitas ini merupakan buah dari hasil kerja-kerja politik, baik itu dilakukan oleh partai maupun beliau sendiri"
Nurul menekankan saat ini Airlangga masih fokus menjalankan tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Sehingga perhatiannya masih terfokus kepada upaya memulihkan ekonomi dan penanganan Covid-19.
Ketua Harian Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sufmi Dasco Ahmad mengatakan nama Prabowo Subianto yang masih mengungguli nama lainnya merupakan bentuk kepercayaan publik.
"Kami tetap Alhamdulillah berarti kepercayaan publik masih tinggi dan kami tetap menjaga agar itu tetap seperti sekarang," jelasnya.
Sedangkan terkait dengan kecenderungan publik yang memilih calon pemimpin nonpartai hal tersebut harus dibuktikan melalui kerja-kerja partai.
"Silahkan saja persepsinya karena kami berkerja tidak gembar-gembor, kami konsentrasi konsolidasi. Dan kita lihat saja hasilnya di 2024 nanti," ungkapnya.
Sebelumnya dalam survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) memotret penurunan dalam waktu setahun terakhir elektabilitas PDIP dan Gerindra.
Hal ini dampak dari kondisi kesehatan publik yang tengah dilanda pandemi Covid-19. Sedangkan Golkar tidak terdampak merosot seperti PDIP karena ada tiga faktor yang bisa jadi pemicu. (Sru/OL-09).
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Puan mengatakan pimpinan partai politik juga akan membahas putusan MK terkait pemisahan pemilu. Setelah itu, kata ia, pimpinan partai politik akan memberikan pandangan dan sikap bersama.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
Penyebab utama dari korupsi adalah mahalnya sistem politik untuk menjadi pejabat baik dari tingkat desa hingga presiden.
Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud (MBS) membahas mengenai rencana mendirikan perkampungan haji
PRESIDEN Prabowo Subianto dan Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud (MBS), menyerukan perdamaian di Gaza, Palestina.
PRESIDEN Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud (MBS), menyepakati sejumlah kerja sama strategis
pengurangan masa tahanan atau vonis terpidana korupsi KTP-E, Setya Novanto disebut bertentangan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang ingin memberantas korupsi
Hidayat Nur Wahid (HNW) berharap beragam hal yang akan dibicarakan dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi mendapatkan sambutan yang positif.
Luhut mengungkapkan bahwa dirinya dan Presiden Prabowo Subianto merasa sedih karena masih ada pihak-pihak yang terkesan melupakan jasa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved