Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
MASYARAKAT Indonesia dapat memutuskan secara objektif dalam memilih calon pemimpinnya khususnya calon presiden lima tahun mendatang.
Hal ini dikatakan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin yang merespons hasil survei SMRC beberapa waktu lalu terkait masyarakat masih cenderung memilih berdasarkan figur atau nonpartai.
"Saya pikir ini merupakan sikap publik yang objektif dan semoga objektif. Karena kecerdasan itu memang tidak bisa diatur," ucapnya.
Nurul yang dihubungi, Sabtu (9/10) menerangkan Golkar yang mengusung Ketua Umumnya Airlangga Hartarto dalam pemilihan mendatang merupakan putusan dan mandat Munas Golkar yang tidak bisa diganggu gugat.
"Ini mandat Munas dan tentu harus dijalankan. Jadi tidak bisa diganggu gugat," ucap Nurul.
Dia menerangkan sikap publik yang masih memilih calon pemimpin dari nonpartai merupakan sikap yang sah saja, namun sampai saat ini sistem bernegara untuk melahirkan calon pemimpin masih menggunakan partai.
"Itu sah-sah saja tapi dalam sistem dan amanat konatitusi kita tetap partai yang tentukan," terangnya.
Hingga kini Golkar masih solid mengusung Airlangga sebagai Calon Presiden 2024 dan optimis karena telah diputusan dalam Munas dan diperkuat dalam Rapimnas.
"Kenaikan popularitas ini merupakan buah dari hasil kerja-kerja politik, baik itu dilakukan oleh partai maupun beliau sendiri"
Nurul menekankan saat ini Airlangga masih fokus menjalankan tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Sehingga perhatiannya masih terfokus kepada upaya memulihkan ekonomi dan penanganan Covid-19.
Ketua Harian Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sufmi Dasco Ahmad mengatakan nama Prabowo Subianto yang masih mengungguli nama lainnya merupakan bentuk kepercayaan publik.
"Kami tetap Alhamdulillah berarti kepercayaan publik masih tinggi dan kami tetap menjaga agar itu tetap seperti sekarang," jelasnya.
Sedangkan terkait dengan kecenderungan publik yang memilih calon pemimpin nonpartai hal tersebut harus dibuktikan melalui kerja-kerja partai.
"Silahkan saja persepsinya karena kami berkerja tidak gembar-gembor, kami konsentrasi konsolidasi. Dan kita lihat saja hasilnya di 2024 nanti," ungkapnya.
Sebelumnya dalam survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) memotret penurunan dalam waktu setahun terakhir elektabilitas PDIP dan Gerindra.
Hal ini dampak dari kondisi kesehatan publik yang tengah dilanda pandemi Covid-19. Sedangkan Golkar tidak terdampak merosot seperti PDIP karena ada tiga faktor yang bisa jadi pemicu. (Sru/OL-09).
MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali menggelar pengujian norma keterwakilan perempuan yang terdapat dalam UU MD3.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Puan mengatakan pimpinan partai politik juga akan membahas putusan MK terkait pemisahan pemilu. Setelah itu, kata ia, pimpinan partai politik akan memberikan pandangan dan sikap bersama.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
Presiden Prabowo dan Menko Airlangga hadiri KTT BRICS 2025, dorong multilateralisme, reformasi global, dan perkuat kerja sama negara Global South.
Presiden Subianto mengundang Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva merayakan ulang tahun di Indonesia pada Oktober 2025
DIREKTUR Eksekutif Observo Center, Muhammad Arwani Deni mendorong agar program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) bersih dari praktik-praktik manipulatif
Politikus PDIP Deddy Sitorus menyambut baik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disebut bakal berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto.
Wacana Presiden Prabowo Subianto akan memberi tugas khusus kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua perlu dipertimbangkan secara matang.
GAGALNYA negosiasi Indonesia dengan Amerika Serikat untuk mencegah tarif 32% semestinya dipandang sebagai peringatan serius bagi pemerintah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved