Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
MASYARAKAT Indonesia dapat memutuskan secara objektif dalam memilih calon pemimpinnya khususnya calon presiden lima tahun mendatang.
Hal ini dikatakan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin yang merespons hasil survei SMRC beberapa waktu lalu terkait masyarakat masih cenderung memilih berdasarkan figur atau nonpartai.
"Saya pikir ini merupakan sikap publik yang objektif dan semoga objektif. Karena kecerdasan itu memang tidak bisa diatur," ucapnya.
Nurul yang dihubungi, Sabtu (9/10) menerangkan Golkar yang mengusung Ketua Umumnya Airlangga Hartarto dalam pemilihan mendatang merupakan putusan dan mandat Munas Golkar yang tidak bisa diganggu gugat.
"Ini mandat Munas dan tentu harus dijalankan. Jadi tidak bisa diganggu gugat," ucap Nurul.
Dia menerangkan sikap publik yang masih memilih calon pemimpin dari nonpartai merupakan sikap yang sah saja, namun sampai saat ini sistem bernegara untuk melahirkan calon pemimpin masih menggunakan partai.
"Itu sah-sah saja tapi dalam sistem dan amanat konatitusi kita tetap partai yang tentukan," terangnya.
Hingga kini Golkar masih solid mengusung Airlangga sebagai Calon Presiden 2024 dan optimis karena telah diputusan dalam Munas dan diperkuat dalam Rapimnas.
"Kenaikan popularitas ini merupakan buah dari hasil kerja-kerja politik, baik itu dilakukan oleh partai maupun beliau sendiri"
Nurul menekankan saat ini Airlangga masih fokus menjalankan tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Sehingga perhatiannya masih terfokus kepada upaya memulihkan ekonomi dan penanganan Covid-19.
Ketua Harian Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sufmi Dasco Ahmad mengatakan nama Prabowo Subianto yang masih mengungguli nama lainnya merupakan bentuk kepercayaan publik.
"Kami tetap Alhamdulillah berarti kepercayaan publik masih tinggi dan kami tetap menjaga agar itu tetap seperti sekarang," jelasnya.
Sedangkan terkait dengan kecenderungan publik yang memilih calon pemimpin nonpartai hal tersebut harus dibuktikan melalui kerja-kerja partai.
"Silahkan saja persepsinya karena kami berkerja tidak gembar-gembor, kami konsentrasi konsolidasi. Dan kita lihat saja hasilnya di 2024 nanti," ungkapnya.
Sebelumnya dalam survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) memotret penurunan dalam waktu setahun terakhir elektabilitas PDIP dan Gerindra.
Hal ini dampak dari kondisi kesehatan publik yang tengah dilanda pandemi Covid-19. Sedangkan Golkar tidak terdampak merosot seperti PDIP karena ada tiga faktor yang bisa jadi pemicu. (Sru/OL-09).
MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali menggelar pengujian norma keterwakilan perempuan yang terdapat dalam UU MD3.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Puan mengatakan pimpinan partai politik juga akan membahas putusan MK terkait pemisahan pemilu. Setelah itu, kata ia, pimpinan partai politik akan memberikan pandangan dan sikap bersama.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
PRESIDEN Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diagendakan menghadiri Kongres PSI.
Jokowi menanggapi rencana Pemerintah yang memutuskan lokasi peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025 digelar di Jakarta bukan di IKN
Transformasi total di tubuh Garuda harus serius dilakukan.
Presiden Prabowo Subianto menunjukan komitmen dan dukungan tanpa henti terhadap kemajuan sepak bola nasional.
PRESIDEN Prabowo Subianto dijadwalkan akan meluncurkan secara resmi tema dan logo peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia pada Jumat (18/7)
MENTERI Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mengatakan Presiden Prabowo Subianto belum mengetahui soal penetapan Hari Kebudayaan Nasional pada 17 Oktober
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved