Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
KOMISI Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyayangkan pernyataan anggota DPR Fraksi Parta Gerindra Fadli Zon yang menyebut Densus 88 Antoteror Polri sebaiknya dibubarkan. Lantaran Densus 88 disebutnya berbau islamophobia.
Komisioner Kompolnas Poengky Indarti mengatakan pernyataan tersebut ngawur, karena tidak berdasar fakta maupun penelitian. Terlebih diutarakan oleh anggota DPR Komisi 1 yang bukan merupakan mitra dari Polri. Sementara Komisi III yang menjadi mitra dari Polri.
“Bagi kami, statement tersebut sangat tidak berdasar. Tidak didukung data, tidak didukung penelitian, dan a historis. Apalagi Bapak Fadli Zon tidak masuk dalam komisi yang menjadi mitra atau pengawas Polri,” kata Poengky saat dikonfirmasi, Kamis (7/11).
Lebih lanjut dijelaskan, Kompolnas sebagai pengawas fungsional Polri, termasuk Densus 88 di dalamnya, sangat mengapresiasi kinerja Densus 88 yang sangat efektif dan profesional. Densus 88 sejak didirikan hingga saat ini disebutnya sudah berhasil menegakkan hukum terhadap para teroris di Indonesia.
Baca juga: Kompolnas : Teriak Irjen Napoleon "Bukan Koruptor" tidak Ada Artinya
Selain itu, dengan prestasinya, Densus 88 adalah salah satu detasemen anti teror terbaik di dunia.
“Oleh karena itu kami sangat kaget, heran dan menyayangkan pernyataan Anggota DPR RI Fadli Zon yang menyatakan Densus 88 sebaiknya dibubarkan karena Islamofobia dan menjadikan teroris sebagai komoditi,” ungkapnya.
Menurutnya, selama ini narasi-narasi yang menyatakan Densus 88 harus dibubarkan adalah narasi-narasi dari kelompok teroris dan kelompok radikal. Sehingga disebutnya menyesatkan dan sangat berbahaya jika seorang anggota dewan mendukung narasi tersebut.
Sebelumnya, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon menyebut bahwa Detasemen Khusus atau Densus 88 Antiteror Polri sebaiknya dibubarkan.
Pernyataan ini disampaikan Fadli lewat sebuah cuitan di akun Twitte pribadi @fadlizon. Dalam cuitannya itu, ia me-retweet sebuah berita berjudul 'Densus 88 Klaim Taliban Menginspirasi Teroris Indonesia'.
Masih dalam cuitannya, Fadli turut menyebut bahwa aksi terorisme memang harus diberantas. Namun, jangan justru dijadikan sebagai komoditas.
"Narasi semacam ini tak akan dipercaya rakyat lagi, berbau Islamifobia. Dunia sdh berubah, sebaiknya Densus 88 ini dibubarkan saja. Teroris memang harus diberantas, tapi jgn dijadikan komoditas," tulis Fadli dalam cuitannya, Rabu (6/10). (OL-4)
kompolnas tengah memonitoring penyelidikan terkait tewasnya diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), ADP, 39
Tugas Polri tidaklah mudah karena banyak persoalan internal dan eksternal yang muncul.
Kompolnas mengawal proses penyelidikan atas kasus kematian seorang diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang ditemukan tewas di Menteng
Kompolnas menyatakan bahwa gelar perkara terkait dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah dilakukan secara kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen.
Penyelesaian secara jangka panjang kasus premanisme tidak cukup dengan pendekatan hukum. Menurutnya, dibutuhkan pendekatan khusus yang dilaksanakan secara komprehensif.
Jejaring TPPO dalam dunia pekerjaan memang sangat kompleks, baik di negara asal maupun di negara tujuan. Oleh sebab itu, dirinya mendorong agar jejaring ini dapat segera dibongkar.
MENTERI Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mengatakan Presiden Prabowo Subianto belum mengetahui soal penetapan Hari Kebudayaan Nasional pada 17 Oktober
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menjelaskan penetapan Hari Kebudayaan pada 17 Oktober.
MENTERI Kebudayaan, Fadli Zon, mengharapkan agar melalui buku sejarah dapat menemukan kembali jati diri bangsa.
MENTERI Kebudayaan Fadli Zon memastikan penulisan ulang sejarah Indonesia akan terus dilanjutkan, meski sejumlah pihak meminta agar program tersebut dihentikan.
Betapa menyakitkannya menyaksikan negara seolah kesulitan mengakui sejarah kelam, padahal data dan testimoni korban sudah dikumpulkan sejak awal Reformasi.
Anggota Komisi X DPR, Mercy Chriesty Barends, meluapkan emosinya kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Mercy menyerahkan sebuah dokumen kepada Fadli berjudul Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved