Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
MENKO Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menyatakan pemerintah telah menerima permintaan amnesti dosen Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Saiful Mahdi. Adapun tahapan berikutnya ialah menunggu persetujuan dari DPR RI.
“Setelah dialog saya dengan istri Saiful Mahdi dan para pengacaranya pada 21 September, besoknya saya rapat dengan pimpinan Kemenkumham dan pimpinan Kejaksaan Agung," tutur Mahfud dalam keterangannya, Selasa (5/10).
Baca juga: ICJR Minta Presiden Prioritaskan Pengampunan Tahanan Anak
"Saya katakan bahwa kita akan mengusulkan kepada Presiden untuk memberikan amnesti kepada Saiful Mahdi. Lalu, saya lapor ke Presiden dan Bapak Presiden setuju untuk memberikan amnesti,” imbuhnya.m
Pada 29 September, lanjut Mahfud, surat pemberian amnesti dari Presiden Joko Widodo sudah dikirimkan ke DPR. Tujuannya, meminta pertimbangan parlemen terkait pemberian amnesti kepada Saiful Mahdi.
Baca juga: KPK Usut Proses Dana Hibah Kolaka Timur dari BNPB
Berdasarkan Pasal 14 ayat 2 UUD 1945, Presiden harus mendengarkan DPR, jika akan memberikan amnesti dan abolisi. "Sekarang kita tinggal menunggu dari DPR. Surat itu mesti dibahas dulu oleh Bamus, lalu dibacakan di depan sidang paripurna DPR. Yang pasti, dari sisi pemerintah, prosesnya sudah selesai,” pungkas Mahfud.
Pemerintah dikatakannya bekerja cepat dalam kasus ini, lantaran berkomitmen untuk tidak mudah menghukum pidana. “Kita kan menginginkan restorative justice. Ini kasusnya hanya mengkritik fakultas yang bukan personal. Itu menurut saya layak dapat amnesti,” sambung dia.(OL-11)
Budi Gunawan juga telah mendorong jajarannya untuk mengambil langkah-langkah segera dalam rangka evakuasi korban dan peningkatan pengamanan.
Menkopolhukam Budi Gunawan meminta masyarakat akan potensi cuaca ekstrem selama libur akhir tahun, dengan meningkatnya intensitas hujan di berbagai wilayah risiko banjor dan tanah longsor.
Menkopolhukam Budi Gunawan melakukan pengecekan pengamanan natal
Desk Koordinasi Pilkada Serentak Kemenkopolkam, memantau penyelenggaraan Pilkada di Sulawesi Tengah, sebagai wilayah masuk kategori rawan tinggi, Jumat (22/11).
RUU Perampasan Aset merupakan upaya untuk memperkuat langkah pemberantasan korupsi di Indonesia, yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
Masa kerja satgas akan berakhir pada 31 Desember 2024.
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
Mahfud menyebut, dalam praktiknya Kompolnas kerap bertindak layaknya juru bicara Polri dan hanya menjalankan tugas secara formalitas.
Menurut Mahfud, dalam beberapa waktu terakhir, DPR cenderung menunjuk calon hakim konstitusi secara internal tanpa proses seleksi terbuka.
Kegagalan di masyarakat jauh lebih fatal dibanding kegagalan akademik.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Restorative justice hanya dapat ditempuh jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pelaku dan korban, tanpa adanya unsur paksaan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved