Jumat 01 Oktober 2021, 10:11 WIB

Komisi VIII DPR Serap Masukan Implementasi UU Pesantren ke Mojokerto

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Komisi VIII DPR Serap Masukan Implementasi UU Pesantren ke Mojokerto

Ist/DPR
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto saat Kunjungan Kerja Spesifik ke Pesantren Riyadlul Jannah, Kabupaten Mojokerto, Jatim.

 

KOMISI VIII DPR RI dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Pesantren Riyadlul Jannah, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Kamis (30/9/2021).

Kunjungan ini dalam rangka sosialisasi Perpres Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren dan implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Usai pertemuan dengan jajaran Pesantren Riyadlul Jannah, Yandri mengungkapkan banyak masukan-masukan yang diberikan oleh pihak pesantren terkait UU Pesantren. Masukan tersebut di antaranya diperlukan adanya revisi atau perbaikan di beberapa pasal dalam UU Pesantren, termasuk turunannya.

"Dengan adanya perbaikan nantinya diharapkan keberadaan pesantren benar-benar bisa semakin baik, semakin maju dan juga semakin baik dalam memberi sumbangsih terhadap negara," jelas Yandri.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menekankan negara harus hadir untuk pesantren. Mengingat peran dari pondok pesantren yang luar biasa bahkan sejak sebelum kemerdekaan.

Maka dari itu, menurit Yandri, dibutuhkan penyetaraan pendidikan, sarana prasarana, biaya operasional sehingga nantinya pesantren bisa menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa, dan cerdas ilmu. 

"Jangan sampai kita menganggap pondok pesantren itu harus ditinggalkan tapi justru harus dirangkul dan diajak kerja sama. Maka dengan adanya UU Pesantren ini dengan sejumlah penyempurnaannya, inshaallah saya yakin pesantren akan semakin sejajar dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lain," imbuh Yandri. 

Untuk diketahui UU Pesantren menjadi sejarah baru bentuk rekognisi (pengakuan) Negara terhadap pesantren yang eksistensinya sudah ada berabad-abad silam, jauh sebelum Tanah Air merdeka. Tidak hanya rekognisi, UU Pesantren juga bagian dari afirmasi dan fasilitasi kepada dunia pondok pesantren. 

Lahirnya UU yang berpihak pada pesantren ini berawal dari keresahan yang dialami kaum pesantren. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) selama ini belum mengakomodir aspirasi dan kearifan lokal pesantren sebagai lembaga pendidikan yang jumlahnya menurut data Kementerian Agama pada 2018 kini menembus angka 28.194 unit. 

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI turut diikuti sejumlah Anggota Komisi VIII DPR RI diantaranya, Umar Bashor dan Ina Ammania dari F-PDI Perjuangan, Endang Maria Astuti (F-Golkar), Abdul Wachid dan Jefry Romdonny (F-Gerindra), Delmeria (F-Nasdem), Anisah Syakur (F-PKB), Hasani Bin Zuber (F-Demokrat), dan Bukhori Yusuf (F-PKS). (RO/OL-09)

Baca Juga

DOK DPR RI

Puan Maharani: 70 Persen Nakes pada Penanganan Covid-19 adalah Perempuan

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 28 November 2021, 11:10 WIB
Puan menambahkan, kesetaraan gender di parlemen juga merupakan langkah penting dalam kehidupan bermasyarakat di masa post pandemi...
DOK DPR RI

Eva Yuliana Dukung Peningkatan Kesejahteraan Jaksa

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 28 November 2021, 11:01 WIB
Menurut Eva, ketika kesejahteraan para jaksa itu terpenuhi, maka dapat meminilisir hal-hal yang tidak...
DOK DPR RI

DPR Minta Perketat Pintu Masuk ke Indonesia

👤Sri Utami 🕔Minggu 28 November 2021, 08:40 WIB
Indonesia harus berkoordinasi dan bersinergi dengan masyarakat internasional guna meningkatkan pemahaman, antisipasi dan pengendalian...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya