Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
SEJUMLAH partai sudah mengemukakan calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres) padahal pemilihan presiden masih terlampau jauh. Berbeda dengan Partai NasDem yang memilih untuk menahan diri dan fokus menanggulangi pandemi Covid-19 dan dampaknya.
"Kami tidak ingin mengomentari baliho-baliho (capres) itu. Kita mengedepankan upaya untuk membantu pemerintah dalam memerangi pandemi Covid-19. Kita semua bahu membahu harus membantu pemerintah," ujar Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali di sela-sela Rapat Koordinasi Wilayah Partai NasDem Sulawesi Tenggara, Rabu (29/9).
Ali mengatakan di tengah pandemi yang belum bisa dituntaskan sepenuhnya ini, sangatlah tidak elok dan kurang pantas untuk menilai figur tertentu sebagai kandidat di pesta demokrasi 2024. Sebab masih banyak waktu bagi para tokoh bangsa untuk membuktikan kapasitas dan kredibilitasnya.
"Biarkan juga masyarakat untuk melihat dan menilai track record dan kemampuan para figur yang ada," urainya.
Baca juga : Novel Baswedan dkk jadi ASN Polri, Istana: Itu Solusi Menyelesaikan Masalah
Ketua Fraksi Partai NasDem DPR ini mengatakan, pihaknya menunggu pandemi ini mereda untuk dapat memikirkan sosok yang akan diusung di pilpres. "Jadi, NasDem tidak mau terburu-buru. Apalagi, kewenangan untuk melakukan blocking politik capres tidak berada di tangan wakil ketua umum. Itu domain ketua umum," ungkap Ali.
Kebijakan serupa juga dilakukan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Jika partai-partai lain sudah menempatkan calon-calon bupati, wali kota maupun gubernur namun Partai NasDem memilih untuk fokus menangani masalah yang menerpa rakyat.
"Kami tidak mau ikut-ikutan. Kami punya strategi sendiri. Membicarakan persoalan kepala daerah itu rasanya sangat tidak arif kita bicarakan hari ini, karena ketua umum kami membangun partai ini untuk menjadi rumah perjuangan untuk semua orang," terang Ali.
Jadi, biarkan masyarakat mengkontribusikan keinginannya terhadap figur-figur yang punya kapasitas. Dari situ baru dievaluasi dan menerima masukan-masukan masyarakat pada tokoh yang potensial. Karena Partai NasDem tidak membatasi pada kader partai sendiri, tapi tokoh-tokoh lain yang punya integritas diri dan komitmen, itu NasDem pastikan bisa menjadi pemimpin.
Yang jauh lebih penting saat ini adalah seluruh fungsionaris DPP hingga DPD melakukan konsolidasi dan pembentukan struktur partai. "Memastikan terbentuknya kepengurusan hingga tingkat desa di seluruh Indonesia pada awal 2022," pungkasnya. (OL-2)
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Puan mengatakan pimpinan partai politik juga akan membahas putusan MK terkait pemisahan pemilu. Setelah itu, kata ia, pimpinan partai politik akan memberikan pandangan dan sikap bersama.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
Penyebab utama dari korupsi adalah mahalnya sistem politik untuk menjadi pejabat baik dari tingkat desa hingga presiden.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
KETUA Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menerima para pencipta lagu mars dan himne NasDem di NasDem Tower, Rabu (2/7/2025).
PARTAI NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana alokasi kepada partai politik yang berasal dari APBN.
ANGGOTA Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, mendesak Pemerintah Indonesia segera mengisi pos duta besar (dubes) di sejumlah negara.
MK mengatakan pemisahan pemilu nasional dan lokal penting dilakukan untuk menyederhanakan proses bagi pemilih.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved