Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
POLRI menyatakan siap mengusut dan menindak tegas praktik mafia tanah di Indonesia. Pernyataan itu menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo kepada Polri agar tidak ragu menindak tegas mafia tanah.
"Itu jadi perhatian. Presiden menginformasikan, menginstruksikan kepada Polri, untuk mengusut tuntas kasus mafia tanah," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono, Kamis (23/9).
"Instruksi dari Presiden akan dilaksanakan untuk memberi kepastian kepada masyarakat," imbuhnya.
Baca juga: Pemerintah Kembali Tegaskan Komitmen Berantas Mafia Tanah
Pihaknya telah menginstruksikan jajaran kewilayahan agar segera menindak para mafia tanah. Setiap ada laporan masyarakat terkait praktif mafia tanah, kepolisian siap melakukan penindakan.
"Itu sudah otomatis. Instruksi itu didengar dan dilaksanakan seluruh Polri, kasatwil, kapolda, kapolres, hingga kapolsek," pungkas Rusdi.
Baca juga: Jokowi Serahkan 124 Ribu Sertifikat Tanah kepada Masyarakat
Untuk memperlancar pengusutan kasus mafia tanah, Rusdi meminta masyarakat segera melapor ke kantor polisi terdekat. Sekalipun laporan terkait mafia tanah melibatkan aparat kepolisian, pihaknya siap menindak.
"Silakan saja, kalau ada mafia tanah, laporkan saja. Sudah jelas instruksi Presiden dan sudah pasti Polri menegakkan hukum," tutur dia.
Kepolisian juga akan menerapkab asas equality before the law, bahwa siapapun sama di hadapan hukum. Sebelumnya, Kepala Negara menegaskan komitmen pemerintah untuk memberantas mafia tanah. Presiden pun memerintahkan Polri untuk tegas menindak praktik yang merugikan masyarakat.(OL-11)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Kasus guru honorer SDN Brabe 1, Mohammad Hisabul Huda, dihentikan melalui restorative justice setelah mengembalikan Rp118 juta.
Kementerian PPPA memastikan koordinasi dengan dinas setempat dan kepolisian terkait kasus anak meninggal dunia diduga akibat kekerasan oknum Brimob di Kota Tual, Maluku.
Pandji mengatakan, sejak awal hingga akhir pemeriksaan, suasana yang terbangun cukup bersahabat. Ia menilai proses klarifikasi berjalan jelas dan runut, tanpa tekanan.
Diketahui, dalam proses penyelidikan penyidik telah memeriksa pelapor dan saksi dari pelapor. Kemudian, memeriksa ahli. Total ada enam laporan masuk terhadap Pandji di Polda Metro Jaya.
Dari lima laporan yang masuk salah satu di antaranya dilayangkan oleh Presidium Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (NU), sekaligus Aliansi Pemuda Muhammadiyahh, Rizki Abdul Rahman Wahid.
Total, sudah ada tiga Kajari dijemput untuk diperiksa Kejagung.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved