Headline
Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.
Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.
Kehadiran PLTMG Luwuk mampu menghemat ratusan miliar rupiah dari pengurangan pembelian BBM.
POLRI menyatakan siap mengusut dan menindak tegas praktik mafia tanah di Indonesia. Pernyataan itu menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo kepada Polri agar tidak ragu menindak tegas mafia tanah.
"Itu jadi perhatian. Presiden menginformasikan, menginstruksikan kepada Polri, untuk mengusut tuntas kasus mafia tanah," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono, Kamis (23/9).
"Instruksi dari Presiden akan dilaksanakan untuk memberi kepastian kepada masyarakat," imbuhnya.
Baca juga: Pemerintah Kembali Tegaskan Komitmen Berantas Mafia Tanah
Pihaknya telah menginstruksikan jajaran kewilayahan agar segera menindak para mafia tanah. Setiap ada laporan masyarakat terkait praktif mafia tanah, kepolisian siap melakukan penindakan.
"Itu sudah otomatis. Instruksi itu didengar dan dilaksanakan seluruh Polri, kasatwil, kapolda, kapolres, hingga kapolsek," pungkas Rusdi.
Baca juga: Jokowi Serahkan 124 Ribu Sertifikat Tanah kepada Masyarakat
Untuk memperlancar pengusutan kasus mafia tanah, Rusdi meminta masyarakat segera melapor ke kantor polisi terdekat. Sekalipun laporan terkait mafia tanah melibatkan aparat kepolisian, pihaknya siap menindak.
"Silakan saja, kalau ada mafia tanah, laporkan saja. Sudah jelas instruksi Presiden dan sudah pasti Polri menegakkan hukum," tutur dia.
Kepolisian juga akan menerapkab asas equality before the law, bahwa siapapun sama di hadapan hukum. Sebelumnya, Kepala Negara menegaskan komitmen pemerintah untuk memberantas mafia tanah. Presiden pun memerintahkan Polri untuk tegas menindak praktik yang merugikan masyarakat.(OL-11)
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Koalisi Masyarakat Pemerhati Hukum Indonesia menggelar aksi menuntut penanganan kasus korupsi Payment Gateway Kemenkumham
Sunan Kalijaga pengacara kontroversial? Cari tahu profil, kasus-kasus kontroversial, dan kontroversi Sunan Kalijaga! Klik di sini untuk berita terupdate! lihat selengkapnya
Nikita Mirzani dikenal sebagai salah satu selebritas yang kerap menjadi sorotan media, baik karena kariernya maupun kontroversi yang mengiringinya.
KetumĀ HIPMIĀ Kepulauan Riau Sari Mulyawati, menyampaikan harapannya agar Mardani H Maming, mantan Bupati Tanah Bumbu, segera dibebaskan
Eksaminasi yang merupakan usaha yang sangat penting bagi kalangan akademisi dalam mengkritisi putusan pengadilan.
KPK menegaskan penyetopan ini tidak berlaku permanen. Penanangan kasus dipastikan tetap berjalan, namun, porsinya diubah dan tidak mendahulukan penetapan tersangka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved