Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Sulawesi Tenggara. Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur diduga turut ditangkap dalam OTT tersebut.
"Betul tadi malam KPK melakukan giat tangkap tangan. KPK menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan dukungan peran untuk pemberantasan korupsi," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam keterangannya, Rabu (22/9).
Firli berjanji KPK akan memberikan penjelasan mendetail setelah pengumpulan keterangan dan barang bukti rampung dilakukan. Tim di lapangan saat ini masih terus bekerja.
"Tolong berikan waktu untuk kami bekerja. Nanti pada saatnya KPK pasti memberikan penjelasan secara utuh setelah pengumpulan keterangan dan barang bukti sudah selesai," ujarnya.
Penangkapan tersebut diduga terkait dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Plt juru bicara KPK Ali Fikri menyampaikan OTT digelar di sejumah tempat malam tadi sekitar pukul 20.00. Sejumlah pihak diamankan.
"Sekitar jam 8 malam, tim KPK berhasil mengamankan beberapa pihak dalam kegiatan tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Kolaka Timur," ujarnya.
Ali Fikri mengatakan sejumlah orang yang ditangkap saat ini dalam proses pemeriksaan. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para terperiksa.
"KPK masih memiliki waktu untuk menentukan sikap dari hasil pemeriksaan yang saat ini masih berlangsung," ujar dia. (OL-13)
Baca Juga: Isu Tambang di Papua, Luhut Laporkan Haris Azhar ke Polda
SEJUMLAH pejabat, camat, kepala desa hingga pihak swasta diperiksa penyidik KPK di Kantor Polresta Pati, Rabu (28/1) terkait kasus korupsi Bupati Pati Sudewo
“Apa sih sebenarnya hambatan paling besar yang di KPK selain tentang SDM yang kurang, ya berikanlah kami alat yang canggih, supaya OTT tidak hanya satu sebulan,”
KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap ijon proyek, yaitu Bupati nonaktif Bekasi Ade Kuswara Kunang (ADK) dan Bapaknya HM Kunang (HMK), dan pihak swasta Sarjan (SRJ).
KPK menggeledah rumah Ketua PBSI Kota Madiun, Rahma Nuviarini, yang diduga memiliki keterkaitan dengan kasus dugaan korupsi yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif Maidi.
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Hanif diharap memenuhi panggilan. Keterangan eks Menteri itu dibutuhkan untuk mendalami aliran uang terkait kasus Hery.
Serangkaian temuan penting terkait praktik pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara menjadi sorotan utama.
Kawasan Indonesia Timur, termasuk Cekungan Manui, memiliki banyak cekungan sedimen dengan potensi sistem petroleum aktif dan akumulasi hidrokarbon yang signifikan.
PEMERINTAH Provinsi Sulawesi Tenggara bersama PT Bank Tabungan Negara (BTN) menggelar Bale Properti Expo 2025 di Kendari, Kamis (18/9).
SDN 1 Porara di Desa Morosi kini memiliki 16 ruang kelas, 22 guru, serta 500 murid, dengan 107 siswa baru tercatat pada tahun ajaran 2025.
Ifishdeco sepenuhnya mendukung visi Gubernur Sulawesi Tenggara yang ingin mendorong kemandirian daerah dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
GUNA menjaga keutuhan adat dan memperkuat legitimasi kepemimpinan tradisional, Kerajaan Moronene Keuwia-Rumbia menggelar Musyawarah Besar (Mubes) pada Rabu (11/6).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved