Selasa 21 September 2021, 13:53 WIB

KPK: Suap, Pemerasan dan Gratifikasi Paling Populer di Industri Keuangan

Despian Nurhidayat | Politik dan Hukum
KPK: Suap, Pemerasan dan Gratifikasi Paling Populer di Industri Keuangan

Despian Nurhidayat
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan

 

DEPUTI Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menegaskan bahwa setidaknya ada empat tindak pidana korupsi yang paling utama dan tercantum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yakni kerugian negara, penyuapan, gratifikasi dan pemerasan.

Dari keempat tindak pidana tersebut, dia menegaskan bahwa suap, gratifikasi dan pemerasan merupakan tindak pidana yang paling akrab atau sering terjadi di industri jasa keuangan.

"Nah pemerasan, suap dan gratifikasi ini istilahnya saudara dekat dan sama sama masuk sektor pengadaan barang jasa, perizinan, jual beli jabatan dan lainnya," ungkapnya dalam acara OJK Belajar secara vitual, Selasa (21/9).

Pahala merinci, perbedaan antara pemerasan, suap dan gratifikasi dapat terlihat dari siapa yang akan mendapat hukuman sesuai dengan yang tertuang dalam UU Tipikor. Untuk pemerasan, keasalahan akan dilimpahkan kepada orang yang menginisiasi.

"Jadi dia abuse kekuasaan untuk meminta sesuatu dari orang lain, jadi korban pemerasan itu nggak salah," kata Pahala.

Baca juga: Anies Baswedan Penuhi Panggilan KPK

Untuk kasus penyuapan, menurutnya merupakan tindak pidana akibat adanya kesepakatan. Jadi, dalam hal ini kesalahan akan dilimpahkan kepada pemberi dan penerima.

"Hal yang agak kabur itu justru gratifikasi. Jadi ketika pelayanan baik lalu ada tiba-tiba ada yang ngasih tanda terima kasih, nah ini gratifikasi. Itu tetap diduga suap karena menerima terkait jabatannya," tuturnya.

Pahala mengakui bahwa dalam kasus industri jasa keuangan, sektor swasta tidak bisa disentuh oleh UU Tipikor karena tidak ada keuangan negara yang dilibatkan di sana, kecuali jika sektor swasta tersebut melakukan suap atau gratifikasi terhadap K/L, BUMN dan BUMN.

Di tempat yang sama, Deputi Komisioner Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas (ARK) OJK Hidayat Prabowo menegaskan, penerapan langkah pencegahan korupsi termasuk penyuapan harus dilakukan oleh semua organisasi baik itu OJK maupun industri jasa keuangan.

Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis SNI ISO 37001. Pasalnya, sistem ini akan mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko penyuapan. Kemudian mencegah, mendeteksi, dan menanggapi terhadap terjadinya penyuapan.

"Diharapkan sistem inu akan menciptakan budaya anti korupsi disertai dengan membangun budaya pengendalian yang kuat," pungkas Hidayat Prabowo. (OL-4)

Baca Juga

MI/Susanto

Berkas Lengkap, Mantan Bupati Tabanan Ditahan di Polda Bali

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Minggu 22 Mei 2022, 07:08 WIB
Mantan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti akan segera diadili dalam kasus dugaan suap pengurusan dana insentif daerah (DID) di Tabanan,...
dok.Ant

Pengamat: Kode Jokowi Soal 2024 di Rakernas Projo Mengarah ke Ganjar

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 22 Mei 2022, 00:25 WIB
DIREKTUR Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, turut menyampaikan analisinya mengenai sambutan Presiden Joko Widodo di...
Dok. Puspenkum Kejagung

LCW Disebut Punya Backing Politik Pengaruhi Kebijakan di Kemendag

👤Tri Subarkah 🕔Sabtu 21 Mei 2022, 23:45 WIB
"Setahu saya dia dari dulu kuat di atas. Dulu pernah masuk Danareksa, misalnya,"...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya