Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi X DPR RI Mujib Rohmat menilai perlu ada afirmasi dari pemerintah untuk menambah anggaran sebesar Rp1,4 triliun bagi penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang akan berlangsung di Provinsi Papua, pada 2-15 Oktober 2021 mendatang.
Dalam keterangan yang diterima Komisi X DPR RI, anggaran penyelenggaraan PON XX yang bersumber dari APBN yang dialokasikan melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga, sudah tersalurkan sebesar Rp1,7 triliun.
“Sementara APBN (yang dianggarkan) oleh Menpora sudah selesai yaitu Rp1,7 triliun. Jadi tidak mungkin kalau menggunakan dana dari APBN lewat Kemenpora. Karena itu semoga nanti ada teman dari DPRD (Papua) yang akan ke Jakarta menemui langsung presiden atau menteri terkait, nanti semoga ada jalan keluarnya,” ujar Mujib di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI dalam rangka pengawasan persiapan dan meninjau sejumlah venue PON XX, di Jayapura, Papua, Sabtu (11/9).
Di sisi lain, jelas politikus Fraksi Partai Golkar ini, Komisi X DPR RI mengingatkan pada proses pengalokasian anggaran harus tertib administrasinya.
Jika menggunakan anggaran lewat APBN, tambah Mujib, maka waktunya tidak memungkinkan karena memiliki mekanisme pembahasan yang panjang, karena perlu didiskusikan kembali di internal Komisi X DPR RI dan pembahasan bersama pemerintah.
“Karena itu mungkin ada afirmasi dari pemerintah agar ada bagaimana jalan keluarnya untuk melaksanakan kegiatan tersebut tanpa melanggar ketentuan UU yang disebutkan. Barangkali memang masih perlu kesamaan persepsi mengenai bagaimana agar ini bisa diselesaikan dengan baik,” harapnya.
Dari paparan Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano, disebutkan tambahan anggaran sebesar Rp1,4 triliun ini rencananya akan dialokasikan untuk akomodasi kontingen, transportasi, konsumsi, dan tambahan kegiatan lainnya. Permintaan tambahan anggaran ini bersumber langsung dari PB PON.
“Saya kira (persoalan tambahan anggaran) ini bisa diselesaikan. Karena ini pemerintah diharapkan punya kearifan terhadap kondisi yang seperti ini meskipun harus tetap tertib terhadap keuangan,” tambah Mujib.
Dengan adanya tambahan anggaran ini, legislator dapil Jawa Tengah I tersebut berharap akan semakin menambah antusiasme atlet, official atlet, hingga masyarakat setempat untuk menyaksikan PON XX.
Sebab, dengan capaian vaksinasi dosis I yang telah menyentuh angka 70%-80% dan pembangunan infrastruktur yang telah siap, akan semakin menandakan bahwa para atlet, khususnya yang berasal dari Papua, mampu mewujudkan tagline ‘Kitorang Bisa’ meraih prestasi di PON XX.
“Dan yang lebih penting lagi, ini momentum untuk memberi perhatian kepada masyarakat daerah, khususnya masyarakat Papua, bahwa kita tidak membedakan satu daerah dengan yang lainnya. Juga dengan adanya PON, berarti pembangunan nasional yang diletakkan di Papua sebagai provinsi yang paling timur,” tutupnya. (RO/OL-09)
Hasbiallah Ilyas, meminta aparat penegak hukum transparan dalam penanganan kasus Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang terancam hukuman mati dalam perkara 2 ton sabu.
Jaksa mendasarkan tuntutan mati karena Fandi dianggap bersalah tidak menolak atau memeriksa muatan kapal yang ternyata berisi sabu.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya meminta pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerjanya.
Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan klarifikasi tegas terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai penutupan gerai Alfamart dan Indomaret.
Kemenpora mengambil sikap tegas terhadap oknum pelatih berinisial HB yang diduga melakukan pelecehan seksual dan kekerasan fisik di lingkungan Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI).
Erick Thohir memuji kepemimpinan Chef de Mission Reda Manthovani setelah Indonesia meraih 135 medali emas dan finis sebagai runner up ASEAN Para Games 2025.
Ketua Umum PB PII, Abdul Kohar Ruslan, menegaskan bahwa tantangan organisasi pelajar saat ini semakin dinamis, terutama dengan dominasi Generasi Z yang sangat lekat dengan dunia digital.
Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) resmi membuka seleksi terbuka untuk posisi Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga.
Peter secara terbuka menyoroti masalah mendasar yang menjadi pekerjaan rumah yaitu munculnya polarisasi di tenis meja setelah adanya Indonesia Pingpong League (IPL).
MENTERI Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir memaparkan 28 agenda besar Kemenpora untuk tahun 2026 dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Selasa (27/1).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved