Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi X DPR RI Mujib Rohmat menilai perlu ada afirmasi dari pemerintah untuk menambah anggaran sebesar Rp1,4 triliun bagi penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang akan berlangsung di Provinsi Papua, pada 2-15 Oktober 2021 mendatang.
Dalam keterangan yang diterima Komisi X DPR RI, anggaran penyelenggaraan PON XX yang bersumber dari APBN yang dialokasikan melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga, sudah tersalurkan sebesar Rp1,7 triliun.
“Sementara APBN (yang dianggarkan) oleh Menpora sudah selesai yaitu Rp1,7 triliun. Jadi tidak mungkin kalau menggunakan dana dari APBN lewat Kemenpora. Karena itu semoga nanti ada teman dari DPRD (Papua) yang akan ke Jakarta menemui langsung presiden atau menteri terkait, nanti semoga ada jalan keluarnya,” ujar Mujib di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI dalam rangka pengawasan persiapan dan meninjau sejumlah venue PON XX, di Jayapura, Papua, Sabtu (11/9).
Di sisi lain, jelas politikus Fraksi Partai Golkar ini, Komisi X DPR RI mengingatkan pada proses pengalokasian anggaran harus tertib administrasinya.
Jika menggunakan anggaran lewat APBN, tambah Mujib, maka waktunya tidak memungkinkan karena memiliki mekanisme pembahasan yang panjang, karena perlu didiskusikan kembali di internal Komisi X DPR RI dan pembahasan bersama pemerintah.
“Karena itu mungkin ada afirmasi dari pemerintah agar ada bagaimana jalan keluarnya untuk melaksanakan kegiatan tersebut tanpa melanggar ketentuan UU yang disebutkan. Barangkali memang masih perlu kesamaan persepsi mengenai bagaimana agar ini bisa diselesaikan dengan baik,” harapnya.
Dari paparan Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano, disebutkan tambahan anggaran sebesar Rp1,4 triliun ini rencananya akan dialokasikan untuk akomodasi kontingen, transportasi, konsumsi, dan tambahan kegiatan lainnya. Permintaan tambahan anggaran ini bersumber langsung dari PB PON.
“Saya kira (persoalan tambahan anggaran) ini bisa diselesaikan. Karena ini pemerintah diharapkan punya kearifan terhadap kondisi yang seperti ini meskipun harus tetap tertib terhadap keuangan,” tambah Mujib.
Dengan adanya tambahan anggaran ini, legislator dapil Jawa Tengah I tersebut berharap akan semakin menambah antusiasme atlet, official atlet, hingga masyarakat setempat untuk menyaksikan PON XX.
Sebab, dengan capaian vaksinasi dosis I yang telah menyentuh angka 70%-80% dan pembangunan infrastruktur yang telah siap, akan semakin menandakan bahwa para atlet, khususnya yang berasal dari Papua, mampu mewujudkan tagline ‘Kitorang Bisa’ meraih prestasi di PON XX.
“Dan yang lebih penting lagi, ini momentum untuk memberi perhatian kepada masyarakat daerah, khususnya masyarakat Papua, bahwa kita tidak membedakan satu daerah dengan yang lainnya. Juga dengan adanya PON, berarti pembangunan nasional yang diletakkan di Papua sebagai provinsi yang paling timur,” tutupnya. (RO/OL-09)
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
Kompolnas bukanlah lembaga yang bertugas mengawasi kinerja Polri, melainkan lembaga pembantu Presiden dalam menentukan kebijakan.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI, Cek Endra, menyampaikan pandangannya menyikapi perkembangan penanganan lingkungan dan bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Indonesia.
Kekosongan posisi Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Golkar merupakan implikasi dari ditetapkannya Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR RI.
Pengangkatan Sari didasarkan pada ketentuan Pasal 39 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
Adies Kadir dipastikan telah mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Golkar serta posisinya sebagai anggota legislatif.
MENTERI Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir memaparkan 28 agenda besar Kemenpora untuk tahun 2026 dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Selasa (27/1).
KONTINGEN Indonesia sukses menutup perjuangan di ajang ASEAN Para Games (APG) Ke-13 Tahun 2025 di Thailand.
Pansel terdiri dari lima orang yang diketuai Sekretaris Kemenpora (Sesmenpora) RI Gunawan Suswantoro.
Prestasi gemilang yang ditorehkan kontingen Indonesia pada ajang SEA Games 2025 Thailand tidak hanya menjadi catatan sejarah olahraga nasional.
Presiden Prabowo Subianto menyerahkan bonus bagi atlet berprestasi SEA Games ke-33 Thailand. Ia berpesan dana tersebut dijadikan tabungan, bukan sekadar upah.
Kemenpora bersama FAO mendorong keterlibatan generasi muda Indonesia dalam sektor pertanian, perikanan, dan peternakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada pangan nasional
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved