Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
KEBAKARAN terjadi di Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten telah merenggut nyawa banyak penghuni lapas. Atas insiden tersebut, anggota Komisi III DPR RI Heru Widodo menyampaikan keprihatinannya atas kejadian tersebut.
"Kita tentu prihatin dan menyampaikan duka terhadap korban yang meninggal. Terhadap korban yang luka-luka, saya harap, mereka harus mendapatkan perawatan yang memadai," ujar Heru yang juga anggota Fraksi PKB, rabu (08/09/21).
Heru menegaskan, korban penghuni lapas baik yang meninggal dunia maupun luka-luka akibat kebakaran juga merupakan warga negara. Sisi kemanusiaan harus dikedepankan sebagai bagian pelaksanaan pemasyarakatan.
"Mereka penghuni lapas tentunya adalah bagian dari keluarga yang tengah ditinggalkan sementara. Maka wajib bagi kita melihat sisi kemanusiaan serta mendudukkan persoalan ini pada pertanggungjawaban secara menyeluruh," katanya lagi.
Meski demikian, Heru menegaskan, insiden kebakaran di lapas ini telah menelan korban. Maka hal yang patut diperhatikan dalam persoalan ini adalah bagaimana sistem preventif terhadap segala macam hal terduga.
"Bila itu terjadi seperti kebakaran tadi malam, bagaimana sistem penanganan cepat pengendalian? Dan Bagaimana sistem evakuasi kebakaran?".
"Apapun penyebab kebakaran tersebut harus diselediki secara komprehensif. Termasuk kalapas di lembaga tersebut juga harus dievaluasi," pungkas Heru yang juga anggota Fraksi PKB.
Seperti diketahui, 41 orang meninggal dunia dalam kebakaran yang terjadi di Blok C, Lapas Kelas I Tangerang. Sementara itu, delapan orang mengalami luka berat dan sembilan orang mengalami luka ringan. Kebakaran diketahui terjadi sekitar pukul 2.30 dini hari. (RO/OL-09)
MENTERI Hukum Supartman Andi Agtas menyebut Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan setuju terhadap pengesahan RUU Haji dan Umrah menjadi UU.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons adanya aksi demonstrasi yang menuntut 'Bubarkan DPR' dan memprotes tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan.
Peneliti Formappi Lucius Karus menilai DPR RI perlu bersikap bijak dalam merespons aspirasi para pendemo yang belakangan menyoroti kinerja lembaga legislatif.
Jerome Polin kritik tunjangan beras DPR Rp12 juta per bulan. Hitungan sederhana: setara 1 ton beras, cukup makan satu orang hingga 9 tahun.
Karena sebagian anggota memperhatikan kesehatannya. Misalnya, mengurangi makanan berbahan tepung atau mengandung gula.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco yang juga hadir dalam rapat tersebut menjelaskan, pendelegasian penarikan seluruh royalti lagu saat ini difokuskan dilakukan oleh LMKN.
Fatwa MUI merekomendasikan agar Kemenkum tidak mengeluarkan legalitas sound horeg, termasuk kekayaan intelektual (KI) sebelum ada komitmen perbaikan
Tiga pemain naturalisasi yang akan diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia (WNI) tersebut yakni Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy.
KANTOR Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta melakukan Refleksi Akhir Tahun 2024 di Aula Kantor Wilayah, Kemenkumham DKI Jakarta,
Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk membentuk kabupaten/kota peduli HAM.
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai ikut disorot publik karena pernyataannya yang menginginkan anggaran Rp20 triliun untuk kementeriannya.
KEMENTERIAN Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tengah memperkuat komitmennya dalam mendorong pembentukan produk hukum daerah yang berlandaskan hak asasi manusia (HAM).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved