Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
KEBAKARAN terjadi di Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten telah merenggut nyawa banyak penghuni lapas. Atas insiden tersebut, anggota Komisi III DPR RI Heru Widodo menyampaikan keprihatinannya atas kejadian tersebut.
"Kita tentu prihatin dan menyampaikan duka terhadap korban yang meninggal. Terhadap korban yang luka-luka, saya harap, mereka harus mendapatkan perawatan yang memadai," ujar Heru yang juga anggota Fraksi PKB, rabu (08/09/21).
Heru menegaskan, korban penghuni lapas baik yang meninggal dunia maupun luka-luka akibat kebakaran juga merupakan warga negara. Sisi kemanusiaan harus dikedepankan sebagai bagian pelaksanaan pemasyarakatan.
"Mereka penghuni lapas tentunya adalah bagian dari keluarga yang tengah ditinggalkan sementara. Maka wajib bagi kita melihat sisi kemanusiaan serta mendudukkan persoalan ini pada pertanggungjawaban secara menyeluruh," katanya lagi.
Meski demikian, Heru menegaskan, insiden kebakaran di lapas ini telah menelan korban. Maka hal yang patut diperhatikan dalam persoalan ini adalah bagaimana sistem preventif terhadap segala macam hal terduga.
"Bila itu terjadi seperti kebakaran tadi malam, bagaimana sistem penanganan cepat pengendalian? Dan Bagaimana sistem evakuasi kebakaran?".
"Apapun penyebab kebakaran tersebut harus diselediki secara komprehensif. Termasuk kalapas di lembaga tersebut juga harus dievaluasi," pungkas Heru yang juga anggota Fraksi PKB.
Seperti diketahui, 41 orang meninggal dunia dalam kebakaran yang terjadi di Blok C, Lapas Kelas I Tangerang. Sementara itu, delapan orang mengalami luka berat dan sembilan orang mengalami luka ringan. Kebakaran diketahui terjadi sekitar pukul 2.30 dini hari. (RO/OL-09)
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Fatwa MUI merekomendasikan agar Kemenkum tidak mengeluarkan legalitas sound horeg, termasuk kekayaan intelektual (KI) sebelum ada komitmen perbaikan
Tiga pemain naturalisasi yang akan diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia (WNI) tersebut yakni Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy.
KANTOR Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta melakukan Refleksi Akhir Tahun 2024 di Aula Kantor Wilayah, Kemenkumham DKI Jakarta,
Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk membentuk kabupaten/kota peduli HAM.
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai ikut disorot publik karena pernyataannya yang menginginkan anggaran Rp20 triliun untuk kementeriannya.
KEMENTERIAN Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tengah memperkuat komitmennya dalam mendorong pembentukan produk hukum daerah yang berlandaskan hak asasi manusia (HAM).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved