Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Amanat Nasional (PAN) mengapresiasi pernyataan sejumlah partai politik (parpol) yang menilai PAN sudah bergabung dengan koalisi pemerintah.
Menurut Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto, tanggapan dari sejumlah parpol koalisi pemerintah keapda PAN mencerminkan hubungan baik yang tercipta antara PAN dan partai koalisi pemerintah.
"Tentu kami sungguh berterimakasih kepada para partai yang telah merenspons itu (bergabungnya PAN) dengan baik," ujar Yandri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (26/8).
Yandri sendiri menjelaskan bahwa pada prinsipnya PAN siap untuk bergabung ke dalam koalisi. Terlebih selama ini PAN selalu mendukung kebijakan-kebijakan dari pemerintah.
Namun kendati demikian, Yandri menyebut pihaknya masih menunggu pernyataan resmi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait status PAN di dalam koalisi.
"Ya kita tunggu pernyataan dari Pak Jokowi langsung sebagai pimpinan koalisi pemerintahan," ungkapnya.
Pasalnya, Yandri menyebut pertemuan antara PAN dan Jokowi bersama dengan partai-partai koalisi lainnya yang berlangsung pada Rabu (26/8) kemarin sama sekali tidak membahas tentang koalisi. Presiden lebih banyak membahas tentang program-program penanganan pandemi Covid-19.
"Pak Jokowi pidato tentang program apa yang sudah dilaksanakan selama pandemi, termasuk program-program lain, termasuk ada semacam perubahan UU misalnya pemerintah daerah, setelah itu ketua umum merespons," ungkapnya.
Soal kader di daerah, Yandri memastikan bahwa mesin partai PAN tetap solid mendukung langkah politik yang diambil oleh Ketua Umum Zulkifli Hasan.
Sejauh ini kader PAN merespons cukup baik kehadiran Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal Eddy Soeparno dalam pertemuan dengan Jokowi.
"Jadi kader prinsipnya mendukung semua apa yang dilakukan ketua umum kemarin," katanya. (Uta/OL-09)
PARTAI NasDem menanggapi santai langkah PAN yang mendukung Presiden Prabowo Subianto dan Zulkifli Hasan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2029 mendatang.
WAKIL Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menilai usulan pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah atau Pilkada lewat DPRD layak dipertimbangkan.
Keterbukaan PAN terhadap berbagai opsi pembenahan sistem pemilu bertujuan agar representasi masyarakat benar-benar terlaksana dengan baik.
Ahmad Najib memberikan perhatian khusus pada pesatnya perkembangan teknologi informasi
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menjelaskan soal nasib Eko Patrio dan Uya Kuya di DPR RI.
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, menyerukan kehati-hatian pemerintah dalam memberikan bantuan kepada Ponpes Al Khoziny yang baru-baru ini tertimpa musibah.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai usulan kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 7% terlalu tinggi dan berpotensi memberatkan partai politik.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2).
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved