Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KUASA hukum eks Menteri Sosial Juliari Batubara, Maqdir Ismail, menilai reaksi masyarakat terkait kasus bantuan sosial (bansos) covid-19 sudah keterlaluan.
Dia bahkan menyebut Juliari beserta keluarga mengalami tekanan luar biasa selama perkara tersebut berjalan. "Saya terus terang menyesalkan sikap yang keterlaluan. Ini seperti yang kami sampaikan dalam pembelaan. Memang apa yang dialami Pak Juliari seperti badai kebencian," ujar Madir dalam diskusi virtual, Minggu (15/8).
"Itu memang terjadi sejak awal. Yang mana ini ditiupkan oleh begitu banyak orang, sehingga keluarga merasa tertekan luar biasa," imbuhnya.
Baca juga: ICW: Wajar Pledoi Juliari Memantik Amarah Publik
Di media sosial, lajut Madir, pembelaan Juliari mendapat reaksi keras. Maqdir menyebut permintaan maaf Juliari kepada Presiden Joko Widodo dalam pledoi, sejatinya juga sekaligus permintaan maaf kepada masyarakat.
Namun, yang terjadi masyarakat berkomentar berlebihan. "Dengan meminta maaf kepada Presiden, sebenarnya dia (Juliari) juga meminta maaf kepada seluruh rakyat," pungkas Maqdir.
Baca juga: Jaksa Sebut Suap Bansos Covid-19 Mengalir ke Tim Audit BPK
Lebih lanjut, dia menilai banyak orang berkomentar tanpa mengetahui substansi perkara. Menurutnya, hal itu tak baik bagi pendidikan politik dan penegakan hukum. Maqdir juga menuding banyak pemberitaan yang tak akurat dan kerap merugikan pihak Juliari.
"Yang menjadi problem media sosial ini kan orang-orang yang berselimut. Bagaimana kita mau berdemokrasi, sementara orang memaki-maki, tapi menutupi wajahnya. Begitu banyak orang memberikan komentar, tanpa mereka tahu substansi," tutupnya.(OL-11)
KPU proses penyusunan peraturan teknis penyelenggaraan pemilu atau legal drafting akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan dilakukan secara terbuka.
Koalisi masyarakat sipil mendesak Presiden Prabowo Subianto menarik militer dari wilayah dan urusan sipil, dengan mengembalikan TNI dalam fungsi konstitusionalnya.
Wamenkum Sebut RUU KUHAP Berasal dari Usulan Masyarakat
KANTOR Kontras di Jalan Kramat II, Kwitang, Jakarta Pusat didatangi tiga orang tidak dikenal pada Minggu (16/3) dini hari, sekitar pukul 00.16 WIB
KETUA Komisi I DPR RI Utut Adianto menyikapi adanya kritik dan aksi protes yang disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil, khususnya KontraS terhadap revisi UU TNI.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
Melihat ancaman besar terhadap keberlanjutan layanan kesehatan dasar, dr. Harmeni mendirikan Symptomedic, platform telemedisin dan layanan pengantaran obat.
ANCAMAN kesehatan global kembali muncul dari Tiongkok. Setelah virus corona yang menyebabkan pandemi covid-19, kali ini virus baru influenza D (IDV) ditemukan.
Sengketa gaji Cristiano Ronaldo dengan Juventus terkait penundaan pembayaran saat pandemi covid-19 masih berlanjut. Putusan arbitrase dijadwalkan 12 Januari 2026.
Teknologi vaksin mRNA, yang pernah menyelamatkan dunia dari pandemi covid-19, kini menghadapi ancaman.
Menteri Kesahatan AS Robert F. Kennedy Jr. membuat gebrakan besar dengan mencabut kontrak dan membatalkan pendanaan proyek vaksin berbasis teknologi mRNA, termasuk untuk covid-19.
Studi Nature Communications ungkap pandemi Covid-19 mempercepat penuaan otak rata-rata 5,5 bulan, meski tanpa infeksi. Siapa yang paling terdampak?
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved