Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KUASA hukum eks Menteri Sosial Juliari Batubara, Maqdir Ismail, menilai reaksi masyarakat terkait kasus bantuan sosial (bansos) covid-19 sudah keterlaluan.
Dia bahkan menyebut Juliari beserta keluarga mengalami tekanan luar biasa selama perkara tersebut berjalan. "Saya terus terang menyesalkan sikap yang keterlaluan. Ini seperti yang kami sampaikan dalam pembelaan. Memang apa yang dialami Pak Juliari seperti badai kebencian," ujar Madir dalam diskusi virtual, Minggu (15/8).
"Itu memang terjadi sejak awal. Yang mana ini ditiupkan oleh begitu banyak orang, sehingga keluarga merasa tertekan luar biasa," imbuhnya.
Baca juga: ICW: Wajar Pledoi Juliari Memantik Amarah Publik
Di media sosial, lajut Madir, pembelaan Juliari mendapat reaksi keras. Maqdir menyebut permintaan maaf Juliari kepada Presiden Joko Widodo dalam pledoi, sejatinya juga sekaligus permintaan maaf kepada masyarakat.
Namun, yang terjadi masyarakat berkomentar berlebihan. "Dengan meminta maaf kepada Presiden, sebenarnya dia (Juliari) juga meminta maaf kepada seluruh rakyat," pungkas Maqdir.
Baca juga: Jaksa Sebut Suap Bansos Covid-19 Mengalir ke Tim Audit BPK
Lebih lanjut, dia menilai banyak orang berkomentar tanpa mengetahui substansi perkara. Menurutnya, hal itu tak baik bagi pendidikan politik dan penegakan hukum. Maqdir juga menuding banyak pemberitaan yang tak akurat dan kerap merugikan pihak Juliari.
"Yang menjadi problem media sosial ini kan orang-orang yang berselimut. Bagaimana kita mau berdemokrasi, sementara orang memaki-maki, tapi menutupi wajahnya. Begitu banyak orang memberikan komentar, tanpa mereka tahu substansi," tutupnya.(OL-11)
KANTOR Kontras di Jalan Kramat II, Kwitang, Jakarta Pusat didatangi tiga orang tidak dikenal pada Minggu (16/3) dini hari, sekitar pukul 00.16 WIB
KETUA Komisi I DPR RI Utut Adianto menyikapi adanya kritik dan aksi protes yang disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil, khususnya KontraS terhadap revisi UU TNI.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan Presiden Prabowo Subianto selama 100 hari menjabat tak mengekang kebebasan masyarakat sipil.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI, Aria mengungkapkan tantangan demokrasi Indonesia pada pemerintahan Prabowo ke depan semakin berat, khususnya dalam memulihkan integritas kelembagaan
Penyelenggaraan Pilkada yang inklusif menjadi jembatan bagi pemenuhan hak pilih bagi semua golongan.
Diary, merek perawatan kulit (skin care) asal Bekasi, sukses menembus pasar Vietnam dan Jepang berkat inovasi produk, strategi digital, dan semangat pantang menyerah.
Produksi masker ini. bersamaan dengan produk lain seperti kopi, keripik udang dan coklat lokal membawa Worcas mendapatkan perhatian pasar domestik internasional.
Tahun 2020, sepasang peneliti India mengklaim lockdown global selama pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan suhu permukaan bulan.
Jumlah wisman yang datang langsung ke Bali pada Januari-November 2023 sebanyak 5.782.260 kunjungan, sementara pada periode yang sama tahun 2019 sebanyak 5.722.807 kunjungan.
KETUA Satgas Covid-19 PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Erlina Burhan mengungkapkan bahwa human metapneumovirus atau HMPV tidak berpotensi menjadi pandemi seperti yang terjadi pada covid-19.
CALON Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun kembali mengungkit pandemi Covid-19 pada debat kedua Pilkada Jakarta 2024, Minggu (27/10) malam.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved