Selasa 10 Agustus 2021, 16:10 WIB

Penghentian Tes Keperawanan Prajurit TNI AD Didukung DPR

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Penghentian Tes Keperawanan Prajurit TNI AD Didukung DPR

ANTARA FOTO/R. Rekotomo
Dokumentasi proses seleksi fisik prajurit TNI AD pada tahun 2014

 

PERNYATAAN KSAD, Jenderal Andika Perkasa yang telah menginstruksikan seluruh jajarannya untuk tidak menggunakan tes keperawanan sebagai salah satu mekanisme rekrutmen calon anggota prajurit Kowad sepenuhnya patut didukung oleh semua pihak.

"Tes keperawanan bukan hanya tidak relevan untuk menilai kelayakan calon prajurit perempuan TNI, namun dalam praktiknya juga mendiskriminasi dan sangat rentan dengan pelanggaran HAM serta ketinggalan zaman," kata Sekretaris Jenderal Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia Anggota DPR RI Luluk Nur Hamidah kepada Media Indonesia, Selasa (10/8).

Menurut Anggota DPR asal Fraksi PKB ini, tes keperawanan yang sebelum ini diberlakukan mengesampingkan eksistensi perempuan. Tahapan itu menafikan manusia yang memiliki kecakapan, kecerdasan, akal budi, kepemimpinan dan bahkan komitmen membela bangsa dan negara.

"Tes keperawanan atau sejenis ini sudah semestinya dihentikan dan tidak dikaitkan dengan uji kesehatan baik fisik ataupun kesehatan jiwa. Tes apapun sepatutnya mengedepankan meritokrasi, kesetaraan gender, dan meninggalkan praktik- praktik yang mendiskriminasi ataupun berpotensi melanggar harkat dan martabat kemanusiaan," paparnya.

Baca juga: Pledoi Juliari, Mohon Maaf ke Megawati hingga Minta Dibebaskan

Oleh karena itu, kata dia, sebagai pribadi ataupun dan mewakili Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia menyambut gembira dan mendukung serta siap mengawal kebijakan Kepala Staf Angkatan Darat Republik Indonesia, Jendral Andika Perkasa.

"Langkah itu juga agar benar- benar dilaksanakan oleh seluruh jajaran TNI AD. Begitupun saya juga mendukung dan menyambut gembira komitmen dari TNI Angkatan Udara dan Laut untuk tidak lagi menggunakan Tes Keperawanan sebagai salah satu mekanisme rekrutmen calon prajurit TNI AU dan TNI AL," jelasnya.

Selanjutnya, ia mengharapkan anggota parlemen perempuan di seluruh Indonesia beserta jejaring masyarakat sipil yang lain memantau, mengawal dan sekaligus memfasilitasi bilamana terjadi inkonsistensi kebijakan baru tersebut. Pihaknya juga membuka diri untuk mengadvokasi potensi calon prajurit perempuan yang masih diharuskan melakukan tes keperawanan.

"Terakhir, kami harapkan institusi lain negara yang melakukan rekrutmen apapun tidak menerapkan kebijakan yang diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip- prinsip Hak Asasi Manusia khususnya Sila kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab," pungkasnya. (OL-4)

Baca Juga

Dok TVDesa

Presiden: Kunci Menjaga Kedaulatan adalah Memenangkan Persaingan

👤Andhika Prasetyo 🕔Senin 06 Desember 2021, 11:32 WIB
"Pilar utama dalam menjaga kedaulatan adalah memenangkan kompetisi. Kita harus memenangkan kompetisi di dalam negeri dan di luar...
ANTARA/Laily Rahmawaty

Novel Baswedan belum Tahu Teknis Rekrutmen Mantan Penyidik KPK Jadi ASN Polri

👤Basuki Eka Purnama 🕔Senin 06 Desember 2021, 10:42 WIB
Novel mengaku belum mengetahui teknis rekrutmen 57 eks pegawai KPK yang tidak lulus TWK menjadi ASN...
DOK DPR RI

Sahroni Apresiasi Langkah Cepat Polri Tangani Kasus Dugaan Pemerkosaan

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 06 Desember 2021, 10:16 WIB
Selain itu, Sahroni juga menyoroti terkait laporan korban yang diduga diabaikan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya