Senin 09 Agustus 2021, 17:15 WIB

Komisi II DPR tidak Keberatan Tahapan Pemilu dimulai Januari 2022

Putra Ananda | Politik dan Hukum
Komisi II DPR tidak Keberatan Tahapan Pemilu dimulai Januari 2022

Dok.MI
Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa

 

KOMISI II DPR RI tidak mempermasalahkan usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengusulkan tahapan Pemilu serentak 2024 dimulai pada Januari 2022. Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa menjelaskan DPR dan KPU sudah memiliki kesepahaman terkait tahapan pelaksanaan Pemilu serentak 2024.

"Kita memang memberikan tambahan waktu kepada penyelenggara khususnya KPU untuk memulai tahapan lebih awal. Terutama terkait dengan persiapan," ungkap Saan di Jakarta, Senin (9/8).

Berdasarkan UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu, KPU memiliki waktu minimal 20 bulan sebelum hari pemungutan suara untuk melakukan persiapan termasuk pelaksanaan jadwal dan tahapan Pemilu. KPU memiliki tanbahan waktu 5 bulan lebih lama apabila tahapan Pemilu sudah dimulai sejak Januari 2022.

"Kita berikan tambahan waktu di luar yang diatur UU, pertama memang di 2024 ini kan ada Pemilu nasional seperti Pileg dan Pilpres yang bersamaan dengan Pilkada meskipun dilaksanakan di lain bulan," ungkapnya.

Baca juga: KPU Usulkan Tahapan Pemilu Mulai Lebih Awal

Atas pertimbangan tersebut, Saan menjelaskan bahwa Komisi II menyadari KPU membutuhkan waktu lebih banyak untuk mempersiapkan pelaksanaan Pemilu 2024. Hal itu dibutuhkan agar KPU dapat menutaskan segala kerumitan teknis terkait pelaksanaan Pemilu yang bersamaan dengan pilkada.

"Supaya kerumitan-kerumitan secara teknis ini bisa diantisipasi sebelum memulai tahapan resmi," pungkasnya.

Kendati demikian Saan menyebut, usulan tersebut masih perlu dibahas lebih lanjut oleh DPR dan pemerintah. Komisi II akan segera mengagendakan pertemuan dengan KPU selaku penyelenggara setelah dibukanya kembali masa sidang DPR pada 16 Agustus mendatang.

"Nanti di lihat setelah pembukaan masa sidang ini tentu akan kita agendakan secepatnya.

Terkait kritik publik yang meminta pemerintah menunda perhelatan Pemilu dan fokus terhadap penyelesaian pandemi covid-19, Saan menyebut DPR juga turut mempertimbangkan hal tersebut. Realisasi percepatan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 akan tetap memperhatikan penuntasan pandemi covid-19 di Tanah Air.

"Tentu nanti kan juga memperhatikan faktor luar, terutama terkait pandemi covid. Nanti ini perlu dipertimbangkan juga, jadi mislanya 2022 apakah covid ini sudah mereda atau belum, kedua juga terkait dengan soal program vaksinasi nasional pemerintah sudah sejauh mana," ungkapnya. (OL-4)

Baca Juga

ANTARA

KPU Umumkan Penyerahan Dukungan Bakal Calon DPD

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Selasa 06 Desember 2022, 23:53 WIB
KPU mempersilakan para bakal calon DPD untuk mengajukan surat permohonan aktivasi akun aplikasi sistem informasi pencalonan (Silon)...
ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra

Dukungan Arus Bawah PAN ke Anies Tak Bisa Dibantah

👤Anggi Tondi Martaon 🕔Selasa 06 Desember 2022, 22:22 WIB
Dia mengatakan banyak kader PAN yang sebenarnya mendukung Anies Baswedan. Sehingga, pasti ada pembelahan di tubuh PAN terkait perkara...
MI/BAYU ANGGORO

Hari Antikorupsi Sedunia di Bandung Dibiayai KPK

👤Bayu Anggoro 🕔Selasa 06 Desember 2022, 22:10 WIB
Hari Antikorupsi Sedunia yang dipusatkan di Jawa Barat, juga digelar di enam provinsi beserta kabupaten dan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya