Pemda Lelet, Disarankan Vaksinasi Diambil Alih Polri

VAKSINASI covid-19 di bawah koordinasi pemerintah daerah (Pemda) sudah berjalan tujuh bulan namun capaiannya dinilai lambat akibat sejumlah terkendala. Guna mempercepatnya, DPR menyarankan pemerintah pusat segera mengevaluasinya dan bila perlu vaksinasi dilakukan polri.

"Saran saya sebaiknya tanggung jawab program vaksinasi diberikan kepada Polri saja sebagai pelaksana atau eksekutor, jangan lagi pada pemerintah provinsi," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang dalam keterangannya, Jumat (6/8).

Ia menyarankan program vaksinasi yang selama ini berlangsung di bawah koordinasi pemda dialihkan kepada kepolisian sebagai pelaksana atau eksekutor. Tujuannya untuk mendorong percepatan vaksinasi yang merata.

Usulan tersebut juga ditenggarai, kata dia sejumlah pemda mengeluhkan berbagai kendala seperti kekhawatiran penggunaan anggaran, ketersediaan stok vaksin dari pemerintah pusat karena sistem data stok vaksin yang tidak valid, masih adanya keengganan warga untuk divaksin, dan kendala nonteknis lainnya.

"Artinya pemerintah pusat harus segera melakukan reevaluasi mulai dari pengadaan, pendistribusian, dan petugas pelaksana vaksin yang bertanggung jawab di lapangan," paparnya.

Baca juga : Vaksinasi di Jakarta Lampaui Target, NasDem Rambah Daerah Lain

Politisi PDIP ini pun meyakini dengan perubahan strategi melalui pengalihan penyelenggaraan vaksinasi kepada Polri dapat mengentaskan seluruh kendala tersebut. Kepolisian juga bisa menggelar vaksinasi dengan jemput bola guna meniadakan kerumuman.

"Tentunya kerumunan dalam rangka vaksin tidak akan terjadi, apabila dilakukan dengan cara jemput bola untuk vaksin hingga ke desa," katanya.

Dia berharap melalui wacana pengalihan tersebut, pemerintah pusat melalui Koordinator PPKM Luhut Binsar Panjaitan dapat segera mengubah strategi dengan menunjuk Polri sebagai eksekutor dan penyelenggara program vaksinasi hingga ke tingkat desa.

Politisi PDI Perjuangan itu menilai pengalihan penyelenggaraan vaksinasi dari pemda kepada Polri tentunya harus dilakukan dengan pengalihan anggaran termasuk "refocusing" yang mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat kepada Polri.

"Ini strategi percepatan vaksinasi yang tertata dan terarah tepat sasaran sehingga pemerintah pusat dalam hal ini Koordinator PPKM, atas izin presiden, membuat nota kesepahaman dengan Kapolri tentang masa waktu target selesainya vaksinasi menyeluruh. Tentunya Polri harus membuat laporan resmi soal pertanggungjawaban hasil kerja khusus ini," pungkasnya. (OL-2)