Kamis 05 Agustus 2021, 14:50 WIB

DPR: Perubahan Desain Surat Suara Perlu Kesepahaman Semua Pihak

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
DPR: Perubahan Desain Surat Suara Perlu Kesepahaman Semua Pihak

Ist/DPR
Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin.

 

DIPERLUKAN kesepahaman antarpemangku kepentingan dalam mewujudkan rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyederhanakan atau mengubah desain surat suara pada pemilihan umum (pemilu) serentak 2024.

Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menyampaikan dirinya setuju dengan usulan penggunaan satu surat suara untuk lima jenis pemilihan yakni presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota pada pemilu serentak 2024.

Meskipun saat ini, menurut dia, Undang-Undang No.7/2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan surat suara harus mencantumkan nama partai politik peserta pemilu, nama dan nomor urut calon (presiden dan legislatif).

"Demi memudahkan pemilih dan membuat proses pemungutan serta perhitungannya lebih cepat serta bertujuan mencapai kemaslahatan surat suara bisa dibuat satu lembar. Bisa saja wong itu peristiwa hukum," ujar Zulfikar dalam diskusi terkait kepemiluan yang diselenggarakan KPU Demak, Rabu (4/8).

Selain penyederhanaan surat suara menjadi satu lembar, ia juga menyambut baik usulan perubahan metode pemberian suara dari mencoblos menjadi menuliskan nomor urut calon presiden dan anggota parlemen.

Menurut Zulfikar, teknik pemberian suara dengan menuliskan nomor calon, sudah pernah dipraktikan dalam sejarah kepemiliuan di Indonesia.

"Tidak hanya mencontreng dan mencoblos, tetapi metode pemberian suara juga pernah dengan menuliskan nomor calon," paparnya.

Meski demikian, Zulfikar mengakui tidak semua pihak setuju dengan terobosan hukum dan perubahan metode pemberian suara tersebut. Hal itu, yang menurutnya perlu dibahas lebih lanjut oleh para pemangku kepentingan yakni penyelenggara pemilu, pemerintah dan DPR. Pada kesempatan yang sama, Anggota Dewan Pembina Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan pemilu serentak 2024 diperkirakan akan lebih kompleks.

Karenanya, aturan atau regulasi terkait kepemiliuan yang dibuat jangan sampai multitafsir sehingga menghadirkan pemahaman berbeda di kalangan penyelenggara yakni KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Pemilu merupakan ajang kompetisi sehingga aturan yang ajeg menjadi penting. Jika ada perbedaan pemahaman antara aktor-aktor utama penyelenggara pemilu, ini jadi tantangan dari pemilu kita. Akan lebih mudah jika terobosan hukum tersebut dipahami sama oleh para pemangku kepentingan dalam pemilu," tuturnya.(Ind/OL-09)

Baca Juga

ANTARA

Kabar Gembira, Angka Kekerasan oleh Negara Turun

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 17 Januari 2022, 13:40 WIB
Tim Pemantauan Kekerasan Negara dan Masyarakat Sipil juga memantau tindak kekerasan yang terjadi di...
ANTARA

Presiden Pastikan Agenda Transformasi Besar Bangsa Berlanjut

👤Andhika Prasetyo 🕔Senin 17 Januari 2022, 13:20 WIB
Pemerintah tengah menjalankan transformasi akbar di tiga bidang yaitu industri hilir, ekonomi hijau dan ekonomi...
MI/ADAM DWI

MK Minta Bedakan Konstitusionalitas dan Implementasi UU Desa

👤Indriyani Astuti 🕔Senin 17 Januari 2022, 13:10 WIB
Istilah-istilah jabatan perangkat desa tidak dikenal karena masih kurang sosialisasi, bukan berarti melanggar...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya