Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPR RI Puan Maharani memberi perhatian khusus terhadap perlindungan anak-anak yang kehilangan orangtua akibat keganasan Covid-19.
Menurut Puan, pemerintah harus memiliki data khusus terkait anak-anak kurang beruntung tersebut untuk kemudian memberikan perlidungan kepada mereka.
“Hingga saat ini, saya belum melihat adanya data khusus terkait anak-anak Indonesia yang kehilangan orangtua mereka karena Covid-19. Kita perlu data tersebut sebagai langkah untuk memberi perlindungan,” kata Puan, Selasa (3/8).
Data tersebut sangat diperlukan untuk memastikan negara hadir memberikan perlindungan yang tepat terhadap anak-anak yang kehilangan orangtua karena pandemi Covid-19. Perlindungan tersebut mulai dari santunan sampai pengasuhan, tergantung kondisi sosial masing-masing anak.
“Negara harus bertanggung jawab terhadap masa depan anak-anak Indonesia yang menjadi korban bencana kesehatan ini," cetusnya.
Untuk jangka pendek, kata Puan, anak-anak yatim dan piatu akibat Covid-19 ini harus segera mendapat pendampingan untuk pemulihan dampak psikologis akibat kehilangan orangtua mereka.
“Agar semangat hidup, semangat belajar mereka kembali lagi,” imbuhnya
Lebih jauh, mantan Menko PMK ini meminta serapan anggaran pemerintah untuk penanganan Covid-19 juga digunakan untuk program-program perlindungan bagi anak-anak yatim dan piatu akibat Covid-19.
“Program perlindungan itu bisa dalam bentuk santunan, beasiswa atau bantuan belajar,” ujar Puan.
Kehadiran negara dalam memberikan jaminan dan perlindungan merupakan kewajiban dalam menentukan nasib bangsa ke depan.
“Kalau anak-anak Indonesia hari ini banyak yang putus sekolah dan depresi karena pandemi dan menjadi yatim piatu, bangsa ini yang akan menerima dampaknya dua puluh atau tiga puluh tahun ke depan,” ujar Puan.
Sebelumnya Puan memberikan bantuan untuk Alviano Dafa Raharja,8, anak yang baru saja kehilangan kedua orangtuanya akibat keganasan Covid-19.
Cerita Vino sempat viral lantaran anak sekecil itu harus menjalani isolasi mandiri sendirian di dalam rumahnya di Kutai Barat, Kalimantan Timur.
Kini Vino yang yatim piatu sudah dibawa pulang oleh kakeknya ke kampung halaman orangtuanya di Sragen, Jawa Tengah.
Santunan dan bantuan pendidikan dari Puan untuk Vino dan Rahmad Dian Agasta serta Heenglay Onglay (Lim), dua anak Sragen yang bernasib sama, diserahkan melalui Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka dan disaksikan Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati. (Sru/OL-09).
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved