Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KETUA DPR RI Puan Maharani memberi perhatian khusus terhadap perlindungan anak-anak yang kehilangan orangtua akibat keganasan Covid-19.
Menurut Puan, pemerintah harus memiliki data khusus terkait anak-anak kurang beruntung tersebut untuk kemudian memberikan perlidungan kepada mereka.
“Hingga saat ini, saya belum melihat adanya data khusus terkait anak-anak Indonesia yang kehilangan orangtua mereka karena Covid-19. Kita perlu data tersebut sebagai langkah untuk memberi perlindungan,” kata Puan, Selasa (3/8).
Data tersebut sangat diperlukan untuk memastikan negara hadir memberikan perlindungan yang tepat terhadap anak-anak yang kehilangan orangtua karena pandemi Covid-19. Perlindungan tersebut mulai dari santunan sampai pengasuhan, tergantung kondisi sosial masing-masing anak.
“Negara harus bertanggung jawab terhadap masa depan anak-anak Indonesia yang menjadi korban bencana kesehatan ini," cetusnya.
Untuk jangka pendek, kata Puan, anak-anak yatim dan piatu akibat Covid-19 ini harus segera mendapat pendampingan untuk pemulihan dampak psikologis akibat kehilangan orangtua mereka.
“Agar semangat hidup, semangat belajar mereka kembali lagi,” imbuhnya
Lebih jauh, mantan Menko PMK ini meminta serapan anggaran pemerintah untuk penanganan Covid-19 juga digunakan untuk program-program perlindungan bagi anak-anak yatim dan piatu akibat Covid-19.
“Program perlindungan itu bisa dalam bentuk santunan, beasiswa atau bantuan belajar,” ujar Puan.
Kehadiran negara dalam memberikan jaminan dan perlindungan merupakan kewajiban dalam menentukan nasib bangsa ke depan.
“Kalau anak-anak Indonesia hari ini banyak yang putus sekolah dan depresi karena pandemi dan menjadi yatim piatu, bangsa ini yang akan menerima dampaknya dua puluh atau tiga puluh tahun ke depan,” ujar Puan.
Sebelumnya Puan memberikan bantuan untuk Alviano Dafa Raharja,8, anak yang baru saja kehilangan kedua orangtuanya akibat keganasan Covid-19.
Cerita Vino sempat viral lantaran anak sekecil itu harus menjalani isolasi mandiri sendirian di dalam rumahnya di Kutai Barat, Kalimantan Timur.
Kini Vino yang yatim piatu sudah dibawa pulang oleh kakeknya ke kampung halaman orangtuanya di Sragen, Jawa Tengah.
Santunan dan bantuan pendidikan dari Puan untuk Vino dan Rahmad Dian Agasta serta Heenglay Onglay (Lim), dua anak Sragen yang bernasib sama, diserahkan melalui Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka dan disaksikan Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati. (Sru/OL-09).
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.
KOMISI VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke salah satu sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo.
duta besar (dubes) luar negeri Indonesia tidak boleh mengalami kekosongan sebab posisi dubes memiliki peran yang strategis bukan hanya sebagai simbol resmi representasi Indonesia
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pembentukan tim ini diputuskan setelah berkonsultasi dengan Ketua DPR dan hasil diskusi dengan Pimpinan DPR RI lainnya.
KAPAL Motor Penyeberangan (KMP) Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali memakan korban jiwa. DPR RI menyoroti kapal-kapal tua untuk masyarakat.
DPR RI menerima usulan 24 nama calon duta besar (dubes) RI untuk negara sahabat dan organisasi internasional. Namun, nama-nama calon tidak disebutkan, termasuk negaranya.
Dengan sistem tersebut, peserta didik di sekolah rakyat bisa menjadi anak-anak yang mampu bersaing di teknologi digital.
Apabila peserta tidak memenuhi tiga syarat tersebut, maka tidak dianggap masuk dalam PBI JKN, sehingga skema iuran BPJS Kesehatan bisa dibiayai oleh pemerintah daerah.
Gus Ipun menjelaskan proses lelang dilakukan secara resmi melalui kerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dengan nilai lelang sebesar Rp2.539.957.000.
SEBANYAK 39.157 warga penerima KIS dan PBI-JK Kemensos di Kota Tasikmalaya, yang mendadak dinonaktifkan kepesertaannya akan tetap mendapat pelayanan kesehatan.
SEBANYAK 39 ribu warga penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) Kemensos di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mendadak dinonaktifkan
Kementerian Sosial tetap membuka ruang pengajuan apabila ditemukan peserta yang dinonaktifkan masuk kriteria layak menerima bantuan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved