DPR Apresiasi Respons TNI AU atas Penganiayaan di Merauke

ANGGOTA Komisi I DPR Yan Mandenas mengapresiasi pihak TNI AU yang segera merespons dengan penyesalan dan permintaan maaf atas insiden penganiayaan seorang warga di Merauke, Papua. TNI AU bahkan mencopit Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) Johanes Abraham Dimara, yakni Kolonel Pnb Herdy Arief Budiyanto, dan Komandan Satuan Polisi Militer (Dansatpom) Lanud setempat. 

Meski begitu, menurut Yan, pencopotan saja dinilai belum cukup. Pelaku harus mengjalani proses hukum. "Proses hukum harus tetap berjalan. Keadilan perlu ditegakkan dengan menindak tegas para pelaku. Ini untuk keadilan kemanusiaan dan sebagai upaya mencegah hal serupa terjadi," tukas Yan, dalam keterangan tertulis, Kamis (29/7).

Lebih jauh Yan mengingatkan kejadian penganiayaan seperti itu bukan pertama kalinya dan mengarah pada tindakan rasialisme. Ia melihat insiden tersebut tidak semata tindak kekerasan, tapi juga simbol perendahan martabat, rasisme, dan diskriminasi. 

Peristiwa penganiayaan tersebut, menurut Yan, jelas mencoreng nama baik institusi TNI dan wajah negara di hadapan orang Papua. Berulangnya kejadian serupa yang melibatkan aparat mengindikasikan  pelanggengan rasisme dari sisi struktural dan budaya oleh oknum dalam institusi negara.

"Ini adalah bentuk kebrutalan aparat di lapangan yang harus segera dihentikan dan tidak boleh terulang," cetusnya. 

Baca juga : Kasar kepada Warga Papua, Dua Anggota TNI AU Jadi Tersangka dan Ditahan

Anggota Komisi I DPR Abdul Kadir Karding mengimbau masyarakat tidak membuat pernyataan provokatif. Ia menilai kasus di Merauke yang melibatkan dua anggota TNI AU itu rawan jadi alat provokasi dengan mengangkat isu etnis.
  
Apalagi, menurut Karding, lawan politik pemerintah sedang mencari momentum. Dia berharap masyarakat tidak terpancing oleh narasi yang diciptakan untuk membuat suasana semakin panas. "Jangan sampai ini menjadi isu seperti kasus di Amerika, antara kelompok hitam dan putih. Jangan sampai narasinya dibawa ke sana, kita harus cegah," tutur Karding.
  
Ke depan, Karding berharap Polri, TNI, Satpol PP atau organisasi lainnya yang sering bersentuhan dengan masyarakat bisa mendisiplinkan anggotanya, sehingga sikap saat bertemu masyarakat bisa lebih baik. Selain itu, Karding menilai harus segera ada komunikasi dan koordinasi dengan para tokoh masyarakat setempat. (Ant/P-2)