Helikopter TNI AU Distribusikan Bantuan Logistik 2.200 Kg ke Sibolga

Helikopter Caracal H-225M milik TNI Angkatan Udara (TNI AU) dikerahkan untuk menyalurkan bantuan kepada warga terdampak bencana banjir Sibolga, Sumatra Utara, pada Jumat (28/11). Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau), Marsekal Pertama I Nyoman Suadnyana menjelaskan bahwa helikopter yang dipiloti Kapten Pnb Anterio bersama Letda Pnb Kevin tersebut mengangkut total 2.200 kilogram logistik dalam dua sortie penerbangan ke berbagai titik yang terdampak bencana.

Barang bantuan yang dibawa mencakup sembako, air minum, sarden, gula, mi instan, minyak goreng, serta perlengkapan khusus seperti popok dan pembalut.

“Penyaluran dilakukan dengan penge-drop-an di Bandara FL Tobing Sibolga dan Lapangan Matauli Sibolga,” ujarnya.

Baca juga : 2 Helikopter TNI AD Bergerak ke Tapanuli Utara untuk Bantu Penanganan banjir

Lebih lanjut, Nyoman menyebut bahwa TNI AU telah menyiagakan tiga helikopter Caracal di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau, sebagai upaya mempercepat distribusi bantuan ke daerah-daerah yang sulit dijangkau melalui jalur udara konvensional.

Ia menegaskan bahwa pengoperasian helikopter akan terus dilakukan untuk memastikan bantuan tersalurkan ke seluruh masyarakat yang terdampak.

“Prioritas kami adalah memastikan bantuan tiba secepat mungkin kepada masyarakat yang membutuhkan,” katanya.

Baca juga : Mensos Gus Ipul: Bantuan untuk Korban Banjir Sumatra Utara harus segera Terdistribusi

Di sisi lain, Gubernur Sumatra Utara Bobby Afif Nasution telah menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari menyusul tanah longsor dan banjir Sumatra. Penetapan itu tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Sumut Nomor 188.44/836/KPTS/2025, yang berlaku mulai 27 November hingga 10 Desember 2025.

“Keputusan ini diambil karena sebagian besar wilayah di Sumut terdampak banjir dan longsor,” ujar Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumut, Erwin Hotmansah Harahap.

Erwin menambahkan bahwa SK tersebut menginstruksikan seluruh instansi terkait untuk segera mengambil langkah penanganan bencana secara cepat dan terkoordinasi.

“Melalui SK Gubernur ini, diharapkan semua perangkat daerah bergerak mengambil tindakan yang diperlukan dalam menanggulangi bencana alam yang terjadi,” katanya. (Ant/E-3)