KETUA Umum PBNU Said Aqil Siroj mencermati, saat ini sudah mulai muncul gerakan politik yang tergetnya mengganggu keberlangsungan pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Gerakan politiki ini memanfaatkan momentum pandemi covid-19.
“Sekarang ini sudah mulai ada gerakan yang berbau politis, targetnya minimal merecoki, ganggu, keberlangsungan pemerintahan Pak Jokowi dan menteri-menterinya,” ujarnya.
Ia menyayangkan masih ada saja pihak-pihak yang sengaja memutarbalikkan fakta. Mereka menunggangi situasi pandemi covid-19 dan kesulitan ekonomi untuk memprovokasi rakyat
Said mengatakan, Jokowi tak bisa dijatuhkan karena tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum, malah justru berusaha keras mengatasi pandemi.
"Kami warga NU sudah punya pengalaman sangat pahit, ketika punya presiden Gus Dur, dilengserkan di tengah jalan tanpa kesalahan pelanggaran hukum yang jelas" ujar Said Aqil.
Ditegaskan, warga NU tidak akan melengserkan pemerintahan di tengah jalan tanpa kesalahan pelanggaran hukum yang jelas.
Pelengseran Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dulu, bagi Said menjadi catatan yang sangat pahit bagi warga NU dan karenanya tidak akan mereka lakukan juga di pemerintahan saat ini.
"Itu pelajaran bagi kita, kita tidak akan melakukan seperti itu, kecuali kalau ada pelanggaran jelas melanggar Pancasila dan sebagainya," ujar Said.
Saat ini, gerakan politik yang targetnya mengganggu keberlangsungan pemerintahan Jokowi dan kabinetnya sudah mulai bermunculan.
Said menduga para pengganggu itu juga tahu bahwa tidak mudah melengserkan Jokowi begitu saja karena sistem presidensial yang saat ini dijalankan. "Tapi minimal mereka bikin repot supaya gagal program-programnya," tandasnya.
Pendapat senada disampaikan Rais Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Australia-New Zealand Professor Nadirsyah Hosen. Menurutnya, pihak-pihak yang mendesak Jokowi mundur untuk tidak terlalu berlebihan.
Sebab, menurut Gus Nadir, secara kalkulasi politik, desakan tersebut tampak mustahil.
"Enggak usah lebay mau turunkan Jokowi. Secara kalkulasi politik itu mustahil," ujarnya di akun Twitter @na_dirs.
Fenomena mengobarkan ketidakpercayaan kepada pemerintah makin heboh di media sosial yang membuat Wapres Ma'ruf Amin turut risau. Ia pun mengajak para ulama turut mengambil peran dalam mencegah upaya-upaya provokasi di tengah masyarakat ini. Wapres yang sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ketika memberikan sambutan dalam milad ke-46 MUI, Senin (26/7), meminta seluruh ulama MUI pusat dan daerah tidak membiarkan ada ketidakpercayaan di masyarakat kepada pemerintah dalam penanganan pandemi covid-19. (Ant/OL-8)
