Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KETUA Umum PBNU Said Aqil Siroj mencermati, saat ini sudah mulai muncul gerakan politik yang tergetnya mengganggu keberlangsungan pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Gerakan politiki ini memanfaatkan momentum pandemi covid-19.
“Sekarang ini sudah mulai ada gerakan yang berbau politis, targetnya minimal merecoki, ganggu, keberlangsungan pemerintahan Pak Jokowi dan menteri-menterinya,” ujarnya.
Ia menyayangkan masih ada saja pihak-pihak yang sengaja memutarbalikkan fakta. Mereka menunggangi situasi pandemi covid-19 dan kesulitan ekonomi untuk memprovokasi rakyat
Said mengatakan, Jokowi tak bisa dijatuhkan karena tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum, malah justru berusaha keras mengatasi pandemi.
"Kami warga NU sudah punya pengalaman sangat pahit, ketika punya presiden Gus Dur, dilengserkan di tengah jalan tanpa kesalahan pelanggaran hukum yang jelas" ujar Said Aqil.
Ditegaskan, warga NU tidak akan melengserkan pemerintahan di tengah jalan tanpa kesalahan pelanggaran hukum yang jelas.
Pelengseran Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dulu, bagi Said menjadi catatan yang sangat pahit bagi warga NU dan karenanya tidak akan mereka lakukan juga di pemerintahan saat ini.
"Itu pelajaran bagi kita, kita tidak akan melakukan seperti itu, kecuali kalau ada pelanggaran jelas melanggar Pancasila dan sebagainya," ujar Said.
Saat ini, gerakan politik yang targetnya mengganggu keberlangsungan pemerintahan Jokowi dan kabinetnya sudah mulai bermunculan.
Said menduga para pengganggu itu juga tahu bahwa tidak mudah melengserkan Jokowi begitu saja karena sistem presidensial yang saat ini dijalankan. "Tapi minimal mereka bikin repot supaya gagal program-programnya," tandasnya.
Pendapat senada disampaikan Rais Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Australia-New Zealand Professor Nadirsyah Hosen. Menurutnya, pihak-pihak yang mendesak Jokowi mundur untuk tidak terlalu berlebihan.
Sebab, menurut Gus Nadir, secara kalkulasi politik, desakan tersebut tampak mustahil.
"Enggak usah lebay mau turunkan Jokowi. Secara kalkulasi politik itu mustahil," ujarnya di akun Twitter @na_dirs.
Fenomena mengobarkan ketidakpercayaan kepada pemerintah makin heboh di media sosial yang membuat Wapres Ma'ruf Amin turut risau. Ia pun mengajak para ulama turut mengambil peran dalam mencegah upaya-upaya provokasi di tengah masyarakat ini. Wapres yang sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ketika memberikan sambutan dalam milad ke-46 MUI, Senin (26/7), meminta seluruh ulama MUI pusat dan daerah tidak membiarkan ada ketidakpercayaan di masyarakat kepada pemerintah dalam penanganan pandemi covid-19. (Ant/OL-8)
Pihak Polri mengatakan, latar belakang kelompok tersebut berasal dari ormas, partai politik, relawan, hingga kelompok teroris yang juga merencanakan aksi di waktu yang sama.
Polda Metro Jaya telah menyerahkan 334 tersangka dan barang bukti kasus kerusuhan aksi 21-22 Mei ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
Mereka melempari polisi dengan bom molotov dan batu. Mereka juga membakar botol-botol bekas di tengah jalan.
Sebelumnya, aksi vandalisme kelompok Anarko sempat menghebohkan masyarakat, Kota Tangerang pada Kamis (9/4).
“Para pelaku ini berniat memanfaatkan situasi masyarakat yang sedang resah di tengah wabah korona dengan menyebarkan provokasi untuk membuat keonaran,” tandas Nana, kemarin.
MOTIF empat pelaku vandalisme yang ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Tangerang ialah memprovokasi warga agar membuat kekacauan di kota-kota besar wilayah Pulau Jawa.
Pertemuan Dubes Palestina Dengan Ketua Umum PBNU
Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf tidak mempermasalahkan kehadiran tim nasional Israel ke Indonesia dalam ajang Piala Dunia U-20.
PENGURUS Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengeluarkan surat penonaktifan nomor 2500/PB.01/A.I.01.08/99/10/2024 tentang Penonaktifan Pengurus Nahdlatul Ulama.
Respon kader Banser tersebut justru membuktikan kedalaman kualitas pemahaman keagamaan warga nahdliyyin dan keluhuran akhlaknya
Kegiatan ini masih merupakan bagian dari program Vaksinasi Merdeka yang digelar Polda Metro Jaya.
Potensi bencana dan dampak dari perubahan iklim tentu tak dapat ditanggulangi oleh pemerintah saja
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved