Rabu 28 Juli 2021, 12:46 WIB

KPK Selisik Dugaan Mark Up Tanah Munjul

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
KPK Selisik Dugaan Mark Up Tanah Munjul

MI/Susanto
Tersangka mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya DKI Yoory Corneles Pinontoan (pakai rompi oranye).

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami soal negosiasi harga tanah di Munjul, Jakarta Timur, yang diduga terjadi penggelembungan harga atau mark up. Penyidik mendalami dugaan mark up itu ketika memeriksa Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Denan Matulandi Kaligis sebagai saksi.

"Didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan negosiasi harga penawaran tanah di wilayah Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, antara PT AP (PT Adonara Propertindo) dan Perumda Pembangunan Sarana Jaya yang diduga telah ada kesepakatan untuk di mark up," kata Plt juru bicara KPK Ali Fikri, Rabu (28/7).

KPK menetapkan tersangka eks Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan, Dirut PT Adonara Propertindo Tommy Adrian, dan Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene. PT Adonara Propertindo juga ditetapkan sebagai tersangka korporasi.

Dalam perkara itu, Perumda Sarana Jaya berkerja sama dengan PT Adonara untuk mencari lahan yang dijadikan bank tanah. Proses pembelian tanah di Munjul itu diduga menyalahi aturan dan merugikan keuangan negara sebesar Rp152,5 miliar.

Konstruksi perkaranya, pada 8 April 2019 disepakati penandatanganan akta jual beli dihadapan notaris di kantor Perumda Sarana Jaya antara Yoory selaku bos BUMD DKI itu dengan Anja Runtuwene. Kemudian langsung dilakukan pembayaran 50% atau sekitar Rp108,9 miliar dikirim ke rekening milik Anja pada Bank DKI.

Selang beberapa waktu kemudian, atas perintah Yoory diduga terjadi pembayaran lagi oleh Perumda Sarana Jaya kepada Anja sebesar Rp43,5 miliar.

KPK menduga pengadaan tanah di Munjul tersebut melawan aturan dan hukum. Komisi antirasuah menyebutkan tidak ada kajian kelayakan objek tanah dalam pengadaan tersebut.

Kemudian, tidak dilakukan kajian apraisal (penilaian) dan tanpa didiukung kelengkapan persyaratan sesuai peraturan terkait. Beberapa proses tahapan juga diduga kuat dilakukan tanpa SOP dan serta dokumen. (Dhk/OL-09)

Baca Juga

DOK MI

15 Eks Anggota JI Ikrar Setia Kepada NKRI

👤Widhoroso 🕔Senin 08 Agustus 2022, 23:56 WIB
WAKIL Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyaksikan langsung 15 mantan anggota Jamaah Islamiyah (JI) yang ikrar setia kepada...
ANTARA FOTO/Reno Esnir

Kapolri Lantik Irjen Pol. Syahar Diantono sebagai Kadiv Propam

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 08 Agustus 2022, 22:37 WIB
Irjen Pol. Syahar Diantono sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kabareskrim Polri. Setelah dilantik sebagai Kadiv Propam Polri, posisi...
ANTARA FOTO

Kuasa Hukum Brigadir J Minta Bharada E dan Brigadir RR Bicara Jujur

👤Despian Nurhidayat 🕔Senin 08 Agustus 2022, 20:47 WIB
kuasa hukum keluarga Brigadir J, Eka Prasetya, berharap Bharada E dan Brigadir RR untuk berbicara sejujurnya agar kasus ini tidak...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya