Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Agus Andrianto menyampaikan Polri menyambut baik peluang kerjas ama Indonesia dengan Panama khususnya antar intitusi kepolisian kedua negara.
Agus berharap institusi kepolisian kedua negara dapat bekerja sama membahas penanggulangan kejahatan transnasional.
“Berbagai macam isu yang menjadi perhatian bersama, misalnya perdagangan obat-obat terlarang dan perdagangan manusia," ucap Agus Andrianto, Rabu (28/7).
Kemudian, lanjut Agus, Indonesia yang dikenal ahli dalam menangani peredaran gelap narkoba khususnya jenis sabu bisa bertukar metode penanggulanganya dengan kepolisian Panama yang lebih banyak perdagangan narkoba jenis kokain.
“Sehingga dua hal berbeda ini bisa saling dipertukarkan ilmunya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Panama Sukmo Harsono melakukan kunjungan resmi atau courtesy visit ke Wakil Menteri Keamanan Publik Panama HE Ivor Axel Pitti.
Dalam pertemuannya itu, Sukmo membahas beberapa hal, mulai dari kerjasama bilateral yang telah dilakukan antara Indonesia dan Panama hingga penjajakan potensi kerja sama antara Polri dan Kepolisian Panama.
"Kami membahas upaya peningkatan lebih lanjut hubungan kedua negara, terutama isntitusi kepolisian Indonesia dengan kepolisian Panama," ungkap Sukmo, Selasa (26/7/2021). (Ykb/OL-09)
Sejak kelahirannya pascakemerdekaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus mengalami perubahan posisi dan peran seiring dinamika politik kekuasaan. Dari institusi keamanan yang pernah berada di bawah kementerian dan menyatu dengan militer, hingga menjadi lembaga sipil profesional langsung di bawah Presiden, perjalanan Polri kini kembali diuji oleh wacana penempatannya di bawah kementerian, sebuah gagasan yang menuai penolakan keras karena dinilai mengancam semangat reformasi dan independensi penegakan hukum.
Hasil kesepakatan yang mempertahankan posisi Polri di bawah Presiden harus didukung penuh oleh seluruh elemen bangsa.
Menurut Fauzan, wacana pembentukan kementerian khusus yang membawahi kepolisian justru berisiko menambah kerumitan birokrasi.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
Pemerintah daerah telah menetapkan Status Tanggap Darurat sejak 23 Januari 2026 selama 14 hari guna memastikan penanganan dilakukan secara cepat, terpadu, dan terkoordinasi.
Pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dan Polri harus mengutamakan produksi dalam negeri, serta diperkuat oleh berbagai kebijakan turunan.
Joint Venture yang baru dibentuk akan mendorong program modernisasi terintegrasi skala besar untuk meningkatkan operational readiness dan system interoperability TNI.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Jepang melalui NEDO menawarkan beberapa skema kerja sama penelitian untuk menyiapkan industri di bidang energi baru dan teknologi.
Kedua perguruan tinggi menargetkan kontribusi lebih besar menciptakan pendidikan berkualitas bagi industri dan masyarakat.
Inisiatif ini menyoroti pentingnya hubungan budaya dalam kemitraan yang berkelanjutan antara Australia dan Indonesia.
Kemitraan strategis ini menegaskan posisi Todak Academy sebagai salah satu pemimpin regional dalam pengembangan talenta digital masa depan di kawasan ASEAN.
Kerja sama tersebut menjadi tonggak penting penerapan sanksi sosial sebagai alternatif hukuman pidana,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved