Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DI tengah rencana demonstrasi bertajuk Jokowi End Game, tagar #KitaYakinJokowi sempat menjadi memuncaki trending topic di Twitter pada Sabtu (27/7) pagi. #KitaYakinJokowi bahkan sempat mengalahkan tagar #Tokyo2020 yang bertengger di peringkat kedua.
Akun @Leonita_lestari mendukung tagar #KitaYakinJokowi karena percaya dengan kinerja Presiden Joko Widodo mengatasi pandemi covid-19.
"Sulit bagi yang sudah melihat semua upayanya bagi Indonesia untuk tidak jadi bagian dari rakyat yang menyatakan diri #KitaPercayaJokowi. Saya masih waras & berani berdiri bersama dalam barisan #KitaYakinJokowi," cuit Leonita.
Adapun pemilik akun @_ipinz89 mengajak masyarakat tidak memercayai hoaks yang banyak beredar.
"Kerja, kerja, kerja dan tak usah percaya hoax yang beredar, karena #KitaYakinJokowi mampu mengatasi Pandemi ini," tandasnya.
Adapun akun @ary_moto menilai Indonesia membutuhkan aksi nyata untuk mengatasi pandemi. Menurutnya, demonstrasi malah akan menjadi bumerang karena berpotensi angka penyebaran covid-19.
#KitaYakinJokowi Nusantara butuh kerja nyata dlm menghadapi pandemi ini..bukan demo anarkis demi kepentingan org2 yg tak bertanggung jawab," tandasnya.
Muncul seruan demonstrasi bertajuk Jokowi End Game di tengah pandemi covid-19 yang kian mengganas. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud menyoroti adanya kelompok tidak murni yang selalu memprovokasi menyerang pemerintah. Ia menyebut kelompok tersebut berusaha memanfaatkan situasi.
"Ada kelompok murni dan ada kelompok tidak murni yang masalahnya itu hanya ingin menentang saja, memanfaatkan situasi," kata Mahfud Md dalam konferensi pers, Sabtu (24/7).
Ia menambahkan, kelompok murni menyerukan aspirasi karena mereka terdampak kebijakan pandemi covid-19. Namun kelompok tidak murni menyerukan provokasi untuk menyerang pemerintah.
"Apapun yang diputuskan pemerintah itu diserang. Ada yang seperti itu. Kita harus hati-hati karena kelompok yang seperti ini kelompok yang tidak murni, selalu provokasi dan menyatakan kebijakan pemerintah selalu salah," tegasnya.
Mahfud menegaskan pemerintah terbuka terhadap aspirasi masyarakat. Penyaluran aspirasi di kala pandemi sebaiknya disampaikan lewat jalur yang sesuai dengan protokol kesehatan covid-19.
"Misalnya melalui virtual meeting, webinar, dialog-dialog di televisi, happening art yang menjaga protokol kesehatan, melalui media sosial, dan sebagainya," tandas Mahfud. (OL-8)
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Jika pemerintah benar, maka PDIP akan mendukung dan melakukan program tersebut. Namun, jika kurang benar, maka PDIP akan memberikan alternatif solusi
Secara umum dia mengatakan bahwa Megawati ingin supaya partai berlambang kepala banteng itu tetap solid secara organisasi dengan memiliki frekuensi yang sama.
KEKACAUAN politik membayang-bayangi Jepang setelah partai yang berkuasa di Jepang pada hari Minggu (27/10) kehilangan mayoritas di parlemen.
PDI Perjuangan justru lebih bagus ketika menjadi oposisi karena bisa memainkan peran-peran strategis bagi pemerintahan.
KOMISARIS Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk mengecam keputusan Thailand untuk membubarkan partai oposisi Move Forward Party (MFP) dan melarang tokoh-tokohnya berpolitik.
Demokrat anggap baik apabila PDIP pilih jadi oposisi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved