Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
DI tengah rencana demonstrasi bertajuk Jokowi End Game, tagar #KitaYakinJokowi sempat menjadi memuncaki trending topic di Twitter pada Sabtu (27/7) pagi. #KitaYakinJokowi bahkan sempat mengalahkan tagar #Tokyo2020 yang bertengger di peringkat kedua.
Akun @Leonita_lestari mendukung tagar #KitaYakinJokowi karena percaya dengan kinerja Presiden Joko Widodo mengatasi pandemi covid-19.
"Sulit bagi yang sudah melihat semua upayanya bagi Indonesia untuk tidak jadi bagian dari rakyat yang menyatakan diri #KitaPercayaJokowi. Saya masih waras & berani berdiri bersama dalam barisan #KitaYakinJokowi," cuit Leonita.
Adapun pemilik akun @_ipinz89 mengajak masyarakat tidak memercayai hoaks yang banyak beredar.
"Kerja, kerja, kerja dan tak usah percaya hoax yang beredar, karena #KitaYakinJokowi mampu mengatasi Pandemi ini," tandasnya.
Adapun akun @ary_moto menilai Indonesia membutuhkan aksi nyata untuk mengatasi pandemi. Menurutnya, demonstrasi malah akan menjadi bumerang karena berpotensi angka penyebaran covid-19.
#KitaYakinJokowi Nusantara butuh kerja nyata dlm menghadapi pandemi ini..bukan demo anarkis demi kepentingan org2 yg tak bertanggung jawab," tandasnya.
Muncul seruan demonstrasi bertajuk Jokowi End Game di tengah pandemi covid-19 yang kian mengganas. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud menyoroti adanya kelompok tidak murni yang selalu memprovokasi menyerang pemerintah. Ia menyebut kelompok tersebut berusaha memanfaatkan situasi.
"Ada kelompok murni dan ada kelompok tidak murni yang masalahnya itu hanya ingin menentang saja, memanfaatkan situasi," kata Mahfud Md dalam konferensi pers, Sabtu (24/7).
Ia menambahkan, kelompok murni menyerukan aspirasi karena mereka terdampak kebijakan pandemi covid-19. Namun kelompok tidak murni menyerukan provokasi untuk menyerang pemerintah.
"Apapun yang diputuskan pemerintah itu diserang. Ada yang seperti itu. Kita harus hati-hati karena kelompok yang seperti ini kelompok yang tidak murni, selalu provokasi dan menyatakan kebijakan pemerintah selalu salah," tegasnya.
Mahfud menegaskan pemerintah terbuka terhadap aspirasi masyarakat. Penyaluran aspirasi di kala pandemi sebaiknya disampaikan lewat jalur yang sesuai dengan protokol kesehatan covid-19.
"Misalnya melalui virtual meeting, webinar, dialog-dialog di televisi, happening art yang menjaga protokol kesehatan, melalui media sosial, dan sebagainya," tandas Mahfud. (OL-8)
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
Wakil Gubernur California, Eleni Kounalakis, berencana mengajukan gugatan hukum atas keputusan Presiden Donald Trump yang mengerahkan Garda Nasional.
Penegak hukum di Los Angeles bersiap menghadapi malam yang penuh ketegangan usai demonstrasi terkait penggerebekan imigrasi.
Wali Kota LA, Karen Bass, mengatakan tidak ada kebutuhan menurunkan pasukan federal dan kehadiran Garda Nasional menciptakan kekacauan yang disengaja.
LAPD menyatakan unjuk rasa di luar Pusat Penahanan Metropolitan sebagai perkumpulan ilegal dan mengizinkan penggunaan peluru tak mematikan.
Penyidik mengatakan Mohammed Sabry Soliman merencanakan pelemparan bom molotov ke demonstran pawai untuk sandera Israel, selama satu tahun.
KEKACAUAN politik membayang-bayangi Jepang setelah partai yang berkuasa di Jepang pada hari Minggu (27/10) kehilangan mayoritas di parlemen.
PDI Perjuangan justru lebih bagus ketika menjadi oposisi karena bisa memainkan peran-peran strategis bagi pemerintahan.
KOMISARIS Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk mengecam keputusan Thailand untuk membubarkan partai oposisi Move Forward Party (MFP) dan melarang tokoh-tokohnya berpolitik.
Demokrat anggap baik apabila PDIP pilih jadi oposisi
SPEKTRUM Oposisi Terpimpin (SPOT) yang berisikan para aktivis meminta calon presiden nomor Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo segera satukan partai politik.
Presiden Joko Widodo enggan menanggapi pernyataan sejumlah kader PDI Perjuangan (PDIP) yang mengaku siap menjadi oposisi pemerintah di periode 2024-2029.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved