Jumat 23 Juli 2021, 08:58 WIB

Anggota DPR Netty Prasetiyani Minta Pemerintah Evaluasi PPKM

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Anggota DPR Netty Prasetiyani Minta Pemerintah Evaluasi PPKM

Ist/DPR
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher.

 

PEMERINTAH memutuskan memperpanjang  Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali hingga 25 Juli guna menekan lonjakan kasus Covid-19.

Pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Nomor 22 Tahun 2021 PPKM Darurat Jawa-Bali kini disebut sebagai PPKM Level 4. Kemudian perpanjangan PPKM Mikro untuk wilayah di 27 provinsi lainnya diatur dalam Inmendagri Nomor 23 Tahun 2021.

Menurut anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher, pelaksanaan PPKM yang diperpanjang hingga 25 Juli mendatang perlu dievaluasi secara menyeluruh, bukan hanya gonta-ganti istilah.

“Harus ada evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan PPKM untuk mengukur efektivitasnya, bukan hanya gonta-ganti istilah,” katanya melalui rilis yang diterima, Kamis (22/7/2021). 

Pasalnya, berdasarkan data testing yang dilakukan pemerintah turun drastis  hingga 68 persen dalam tiga hari terakhir. Sementara angka positivity rate kita meningkat  hingga 30 persen dalam sepekan terakhir. “Klaim bahwa kasus mengalami penurunan, tidak bermakna apa-apa jika testing kita rendah,” kata Netty. 

Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, pemerintah harus memiliki  indikator kuantitatif  dalam mengukur keberhasilan PPKM. “Misalnya, berapa rerata tingkat BOR (bed occupancy rate) yang bisa ditolerir, berapa banyak pasien isoman yang terpantau, bagaimana dengan ketersediaan obat, SDM nakes, oksigen, APD dan alkes lainnya," ungkap Netty.

Data kuantitatif tersebut penting diperhatikan, lanjut Netty, mengingat lonjakan kasus dan perluasan pandemi juga diukur secara angka.

“Bagaimana pemerintah dapat membangun kepercayaan publik bahwa PPKM efektif jika kurang didukung angka statistik yang jelas dan transparan," kata legislator dapil Jawa Barat VIII itu. 

Menurut Netty, indikator efektivitas penanganan pandemi dan PPKM  juga  dapat dilihat dari angka realisasi vaksinasi harian.

“Pemerintah harus menjelaskan  bagaimana strategi mencapai target vaksinasi yang kini ditingkatkan  menjadi 5 juta dosis per hari. Apakah target sebelumnya yang 2 juta dosis per hari sudah tercapai? Jangan membius rakyat dengan kebahagiaan semu, sementara strategi akselerasi  belum jelas,” tambahnya. 

Netty juga mempertanyakan terkait intensif nakes dan klaim rumah sakit. Pasalnya,  baru- baru ini terdengar nakes mengundurkan diri, bahkan ada membuat meme sindiran ironis dari petugas yang mengurus jenazah.

 “Pemerintah perlu introspeksi dan membenahi managemen penanganan pandemi ini dengan sungguh-sungguh," kata Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu.

Terakhir, Netty juga meminta pemerintah agar  tidak abai pada kebutuhan rakyat di masa PPKM.

“Jangan  abaikan kebutuhan fundamental rakyat di masa PPKM. Rakyat butuh makan untuk bertahan hidup, jangan lagi ada keterlambatan pencairan bansos. Jika pemerintah mengimbangi perpanjangan pembatasan dengan penunaian kewajiban memenuhi kebutuhan rakyat, maka rakyat pun akan mengerti, simpati dan mendukung kebijakan tersebut," tutupnya. (RO/OL-09)

 

Baca Juga

ANTARA

Perubahan Warna Pesawat Presiden tak perlu Diributkan

👤Sri Utami 🕔Rabu 04 Agustus 2021, 13:48 WIB
Menurut Arteria tidak ada yang salah dengan pengecatan pesawat kepresidenan menjadi warna merah putih. Sehingga tidak perlu menjadi...
Ist

KPK Selisik Aliran Dana Kasus Ketok Palu RAPBD Jambi

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Rabu 04 Agustus 2021, 13:29 WIB
Sepuluh orang yang diperiksa itu yakni Ketua DPRD Jambi 2014-2019 Cornelis Buston, dua Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi 2014-2019...
MI/CIKWAN

KPK Panggil Dedi Mulyadi Terkait Korupsi di Indramayu

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Rabu 04 Agustus 2021, 12:21 WIB
KPK memeriksa Dedi untuk mendalami rasuah yang dilakukan anggota DPRD Jawa Barat Ade Barkah Surahman dan mantan anggota DPRD Jawa Barat...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Kenyang Janji dan Pasrah Menunggu Keajaiban

Sejak peristiwa gempa bumi disertai tsunami dan likuefaksi di Palu, Sigi, dan Donggala, Sulawesi Tengah hingga kini masih banyak warga terdampak bencana tinggal di hunian sementara.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya