Selasa 13 Juli 2021, 18:24 WIB

Soal Penolakan Gugatan Bansos, ICW: Hakim tak Punya Terobosan Hukum

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Soal Penolakan Gugatan Bansos, ICW: Hakim tak Punya Terobosan Hukum

Antara
Terdakwa Juliari Batubara saat mengikuti sidang lanjutan kasus korupsi bansos.

 

INDONESIA Corruption Watch (ICW) menyayangkan keputusan majelis hakim di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang menolak gugatan warga terkait ganti rugi kasus korupsi bantuan sosial (bansos) covid-19 Jabodetabek. 

Lembaga itu menilai hakim tidak memiliki terobosan hukum, yang semestinya dibutuhkan dalam upaya pemulihan korban kasus korupsi.

"Ke depan, kalau ada korupsi di daerah, misalnya korupsi pendidikan, mekanisme Pasal 98 KUHAP tidak akan dijalankan, jika tidak ada terobosan hukum. Ini akan mengakibatkan situasi yang buruk bagi aspek pemulihan korban," ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam konferensi pers, Selasa (13/7).

Baca juga: Hakim Tolak Gugatan Warga Soal Ganti Rugi Bansos Covid-19

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat menolak gugatan ganti rugi warga yang dilayangkan kepada eks Mensos Juliari Batubara. Hakim beralasan bahwa terdakwa Juliari Batubara beralamat di Jakarta Selatan. Sehingga, permohonan ganti rugi semestinya dilayangkan ke PN Jakarta Selatan.

Kurnia menilai gugatan ganti rugi tersebut sebenarnya menjadi asa bagi warga untuk menuntut keadilan dan pemulihan atas kasus korupsi bansos. Lembaga peradilan diharapkan mempunyai terobosan hukum dalam merespons gugatan tersebut.

Gugatan ganti rugi dimaksudkan untuk digabung dalam persidangan pidana korupsi yang kini tengah berjalan. Adapun Pasal 98 KUHAP mengatur penggabungan gugatan ganti rugi dengan perkara pidana dan kewenangannya berada pada majelis hakim yang mengadili pidananya.

Baca juga: Anak Buah Ungkap Tiga Pola Instruksi Juliari di Sidang Bansos

ICW menilai lembaga peradilan seharusnya menjamin hak pemulihan korban kejahatan korupsi. Hal itu sesuai Konvensi PBB tentang Antikorupsi atau UNCAC yang sudah diratifikasi Indonesia. Pasal 35 UNCAC mengatur kewajiban negara untuk menjamin hak korban korupsi untuk menuntut kompensasi.

"Putusan ini (penolakan hakim) memperlihatkan tiga hal, yakni ketidakpahaman majelis hakim, ketidakprofesionalan dan tidak punya sense of crisis soal pemberantasan korupsi di masa pandemi covid-19," upungkas Kurnia.(OL-11)


 

Baca Juga

MI/Arya Manggala

PDI-P Belum Pikirkan Pengganti Tjahjo Kumolo

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 04 Juli 2022, 12:17 WIB
DPP PDI Perjuangan belum memikirkan nama pengganti untuk menjadi calon pengganti Menteri PAN-RB, Tjahjo Kumolo, yang meninggal dunia pada...
MI/Susanto

Mahfud MD: Presiden Kantongi Nama Untuk Jabatan Menpan RB

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 04 Juli 2022, 12:12 WIB
Mahfud MD, yang kini menjabat sebagai Menpan RB ad interim, berpendapat bahwa Presiden memiliki perangkat penilaian lengkap untuk memilih...
Antara

Airlangga: Belum Ada Pembahasan Menteri PAN-RB

👤Andhika Prasetyo 🕔Senin 04 Juli 2022, 12:09 WIB
Pemerintah masih dalam suasana berduka dan masih menunggu waktu yang tepat untuk mulai mendiskusikan hal...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya