Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
PEMERINTAH dengan segala upaya dan sumber daya yang ada terus berupaya mencegah dan memutus rantai penularan virus covid-19 di Indonesia. Hal tersebut memerlukan kesadaran masyarakat untuk membatasi mobilitas dan menghindari kerumunan. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat 3-20 Juli 2021 harus mendapat dukungan penuh agar pandemi berlalu dan ekonomi kembali stabil.
"Penerapan PPKM Darurat ini memang direspon dengan berbagai cara di wilayah kabupaten dan kota. Salah satunya adalah dengan menutup sejumlah jalan protokol, untuk membatasi gerak masyarakat," ucapnya anggota DPR RI Komisi III Eva Yuliana.
Kebijakan penutupan sejumlah ruas jalan utama membuat jalur alternatif padat. Hal tersebut membuat kepadatan baru dan harus menjadi bahan kajian lalu lintas.
Baca Juga: Ketua DPR Ingatkan Pemerintah Perbaiki Akses Informasi Pelayanan Kesehatan
"Jalur-jalur alternatif yang menjadi pusat kerumunan, harus mendapatkan perhatian lebih. Jangan sampai masyarakat yang terpaksa melewati jalur alternatif justru menjadi kluster penularan baru. Tentu saja ini harus menjadi kepedulian kita bersama," ungkapnya, Minggu (11/7).
Meski penutupan jalan bertujuan agar masyarakat tidak melakukan mobilitas di luar rumah tapi pada kenyataannya masih banyak pengguna jalan (kendaraan) yang beraktifitas pada sektor pelayanan, kantor pemerintah maupun swasta sehingga kepadatan lalu lintas terjadi di ruas jalan yang tidak ditutup.
"Saya minta kepada semua Polres dan Dishub untuk mengurai jika terjadi kerumunan atau kepadatan arus lalu lintas di beberapa titik saat penutupan jalan protokol," ujar Eva.
Penempatan petugas, menurutnya, tidak hanya berada di jalan yang ditutup tetapi juga di sekitar jalan yang menjadi alternatif. Petugas harus hadir untuk mengurai kepadatan lalu lintas masyarakat yang masih harus tetap beraktifitas walau di masa pandemi. Penempatan petugas harus mengedepankan aspek keselamatan bagi petugas itu sendiri. (Sru/OL-10)
Arus lalu lintas di depan pabrik Polytron, tepatnya dari arah Semarang menuju Demak, sudah relatif lancar, tidak tersendat seperti hari-hari sebelumnya.
Menurut dia, penanganan lalu lintas bukan sekadar kegiatan teknis, tetapi merupakan bagian dari filosofi pelayanan publik yang berkelanjutan.
Budi juga memastikan kelancaran lalu lintas pada libur lebaran. Pemerintah melakukan rekayasa lalu lintas di beberapa titik kepadatan di kawasan penyangga Jakarta.
Berdasarkan evaluasi, sejak Rabu (2/4) pagi hingga pukul 15.00 WIB, volume kendaraan di Simpang Tiga Candi Prambanan menunjukkan tren peningkatan dari hari sebelumnya.
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi pun memberikan apresiasi tinggi kepada Polri atas penurunan signifikan kecelakaan selama arus mudik Lebaran 2025.
Wagub Jabar Erwan Setiawan menuturkan, situasi kendaraan yang keluar-masuk melalui Gerbang Tol Cileunyi masih terpantau lancar.
Pemprov DKI perlu menjelaskan bahwa ERP bukan pajak tambahan, melainkan mekanisme pengelolaan ruang jalan secara adil
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meminta Dinas Bina Marga untuk menertibkan seluruh pembangunan atau proyek galian yang menyebabkan kemacetan di Jakarta.
Deddy menjelaskan bahwa tarif untuk kendaraan yang melintas di jalan yang terpasang ERP seperti di beberapa negara maju, jauh lebih mahal dibandingkan lewat jalan tol.
Polda Metro Jaya mengungkap kemacetan parah yang terjadi di ruas Jalan Gatot Subroto menuju Jalan Jenderal Sudirman pada Rabu (28/5) disebabkan oleh tingginya volume kendaraan.
Integrasi jalan tol eksisting menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok dinilai merupakan solusi strategis untuk mengurai kemacetan di kawasan pusat distribusi logistik nasional tersebut.
Kemacetan disebabkan oleh kesalahan perencanaan operasi di salah satu terminal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved