Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
PEMERINTAH dengan segala upaya dan sumber daya yang ada terus berupaya mencegah dan memutus rantai penularan virus covid-19 di Indonesia. Hal tersebut memerlukan kesadaran masyarakat untuk membatasi mobilitas dan menghindari kerumunan. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat 3-20 Juli 2021 harus mendapat dukungan penuh agar pandemi berlalu dan ekonomi kembali stabil.
"Penerapan PPKM Darurat ini memang direspon dengan berbagai cara di wilayah kabupaten dan kota. Salah satunya adalah dengan menutup sejumlah jalan protokol, untuk membatasi gerak masyarakat," ucapnya anggota DPR RI Komisi III Eva Yuliana.
Kebijakan penutupan sejumlah ruas jalan utama membuat jalur alternatif padat. Hal tersebut membuat kepadatan baru dan harus menjadi bahan kajian lalu lintas.
Baca Juga: Ketua DPR Ingatkan Pemerintah Perbaiki Akses Informasi Pelayanan Kesehatan
"Jalur-jalur alternatif yang menjadi pusat kerumunan, harus mendapatkan perhatian lebih. Jangan sampai masyarakat yang terpaksa melewati jalur alternatif justru menjadi kluster penularan baru. Tentu saja ini harus menjadi kepedulian kita bersama," ungkapnya, Minggu (11/7).
Meski penutupan jalan bertujuan agar masyarakat tidak melakukan mobilitas di luar rumah tapi pada kenyataannya masih banyak pengguna jalan (kendaraan) yang beraktifitas pada sektor pelayanan, kantor pemerintah maupun swasta sehingga kepadatan lalu lintas terjadi di ruas jalan yang tidak ditutup.
"Saya minta kepada semua Polres dan Dishub untuk mengurai jika terjadi kerumunan atau kepadatan arus lalu lintas di beberapa titik saat penutupan jalan protokol," ujar Eva.
Penempatan petugas, menurutnya, tidak hanya berada di jalan yang ditutup tetapi juga di sekitar jalan yang menjadi alternatif. Petugas harus hadir untuk mengurai kepadatan lalu lintas masyarakat yang masih harus tetap beraktifitas walau di masa pandemi. Penempatan petugas harus mengedepankan aspek keselamatan bagi petugas itu sendiri. (Sru/OL-10)
Operasi Patuh Candi 2025 di Jawa Tengah tersebut akan mengerahkan 2.480 personel terdiri atas 240 personel dari tingkat Polda dan 2.240 personel dari jajaran Polres.
Fenomena ini mencerminkan kuatnya kesadaran kolektif dan sinergi antara masyarakat dan Polri dalam menciptakan ketertiban di jalan.
SELAMA dua hari libur panjang dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1447 H, yaitu hari Kamis (26/6) hingga Jumat (27/6), Jasamarga mencatat peningkatan volume lalu lintas (lalin)
Pemolisian modern dan adaptif merupakan wujud transformasi Polri yang mengedepankan strategi dan teknologi terkini
PT Jasamarga mencatat sebanyak 213.763 kendaraan meninggalkan wilayah Jabodetabek melalui jalan tol selama libur panjang Tahun Baru Islam 1447 Hijriah
Arus lalu lintas di depan pabrik Polytron, tepatnya dari arah Semarang menuju Demak, sudah relatif lancar, tidak tersendat seperti hari-hari sebelumnya.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat (Jabar), saat ini tengah menyiapkan sejumlah strategi berbasis teknologi dan tata kelola waktu untuk mengurai kemacetan.
Seluruh alat berat dan kendaraan yang terjebak kemacetan sudah bisa terangkut semuanya pada Sabtu (19/7) dan prosesnya bisa cepat dilancarkan.
LEMBAGA Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) menilai Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan bisa menjadi sebagai standar nasional dalam pengelolaan sampah perkotaan.
Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengembangkan Intelligent Traffic Control System (ITCS) untuk mengatasi kemacetan ibu kota dengan berbasis tekonologi artificial intelligent.
Pemprov DKI perlu menjelaskan bahwa ERP bukan pajak tambahan, melainkan mekanisme pengelolaan ruang jalan secara adil
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meminta Dinas Bina Marga untuk menertibkan seluruh pembangunan atau proyek galian yang menyebabkan kemacetan di Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved