PEMERINTAH dengan segala upaya dan sumber daya yang ada terus berupaya mencegah dan memutus rantai penularan virus covid-19 di Indonesia. Hal tersebut memerlukan kesadaran masyarakat untuk membatasi mobilitas dan menghindari kerumunan. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat 3-20 Juli 2021 harus mendapat dukungan penuh agar pandemi berlalu dan ekonomi kembali stabil.
"Penerapan PPKM Darurat ini memang direspon dengan berbagai cara di wilayah kabupaten dan kota. Salah satunya adalah dengan menutup sejumlah jalan protokol, untuk membatasi gerak masyarakat," ucapnya anggota DPR RI Komisi III Eva Yuliana.
Kebijakan penutupan sejumlah ruas jalan utama membuat jalur alternatif padat. Hal tersebut membuat kepadatan baru dan harus menjadi bahan kajian lalu lintas.
Baca Juga: Ketua DPR Ingatkan Pemerintah Perbaiki Akses Informasi Pelayanan Kesehatan
"Jalur-jalur alternatif yang menjadi pusat kerumunan, harus mendapatkan perhatian lebih. Jangan sampai masyarakat yang terpaksa melewati jalur alternatif justru menjadi kluster penularan baru. Tentu saja ini harus menjadi kepedulian kita bersama," ungkapnya, Minggu (11/7).
Meski penutupan jalan bertujuan agar masyarakat tidak melakukan mobilitas di luar rumah tapi pada kenyataannya masih banyak pengguna jalan (kendaraan) yang beraktifitas pada sektor pelayanan, kantor pemerintah maupun swasta sehingga kepadatan lalu lintas terjadi di ruas jalan yang tidak ditutup.
"Saya minta kepada semua Polres dan Dishub untuk mengurai jika terjadi kerumunan atau kepadatan arus lalu lintas di beberapa titik saat penutupan jalan protokol," ujar Eva.
Penempatan petugas, menurutnya, tidak hanya berada di jalan yang ditutup tetapi juga di sekitar jalan yang menjadi alternatif. Petugas harus hadir untuk mengurai kepadatan lalu lintas masyarakat yang masih harus tetap beraktifitas walau di masa pandemi. Penempatan petugas harus mengedepankan aspek keselamatan bagi petugas itu sendiri. (Sru/OL-10)
