Kamis 01 Juli 2021, 07:25 WIB

Wali Kota Tanjungbalai akan Diadili di Medan

Candra Yuri Nuralam | Politik dan Hukum
Wali Kota Tanjungbalai akan Diadili di Medan

MI / ADAM DWI
Tersangka Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas dugaan suap Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M Syahrial ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan. Dia akan diadili di sana dalam kasus dugaan suap penanganan perkara yang juga menjerat Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju.

"Penahanan Terdakwa sepenuhnya telah beralih menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Tipikor Medan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ipi Maryati melalui keterangan tertulis, Kamis (1/7).

Ipi mengatakan pelimpahan berkas ke Pengadilan Negeri Tipikor Medan dilakukan berdasarkan pertimbangan penyidik. Penyidik menilai lokasi pemufakatan jahat itu ada di ruang lingkup Pengadilan Negeri Tipikor Medan.

Baca juga: KPK Periksa Dua Tersangka Kasus Proyek Indramayu

"Dalam kasus ini, beberapa pertimbangan jaksa antara lain didasarkan pada peristiwa bahwa proses persiapan dan pemberian uang, di antaranya melalui transfer bank dilakukan oleh tersangka di Kota Tanjungbalai, Medan," tutur Ipi.

Meski begitu, lokasi penahanan Syahrial tidak dipindahkan ke Medan. Sementara ini, Syahrial masih berada di Rumah Tahanan (Rutan) KPK cabang Kavling C1 dengan status titipan.

"Selanjutnya menunggu penetapan penunjukkan majelis hakim dan penetapan hari sidang dengan agenda pertama yaitu pembacaan surat dakwaan oleh tim jaksa penuntut umum (JPU)," ujar Ipi.

Dalam kasus ini, Lembaga Antikorupsi menyiapkan tiga dakwaan untuk Syahrial. Pertama, dia disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Kedua, dia disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Tipikor Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Terakhir, dia disangkakan melanggar Pasal 13 UU Tipikor Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (OL-1)

Baca Juga

ANTARA

Perbaikan UU Cipta Kerja Jangan Hanya Formalitas

👤Indriyani Astuti 🕔Rabu 08 Desember 2021, 16:05 WIB
MK dalam putusannya Nomor 91/PUU-XVIII/2021 memerintahkan pembuat UU memperbaiki UU Cipta Kerja dalam waktu dua...
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

PPP Setujui Draf RUU TPKS asalkan Tidak Legalkan Seks Bebas dan LGBT

👤Putra Ananda 🕔Rabu 08 Desember 2021, 15:57 WIB
Dalam pandagannya, PPP juga menginginkan ada pengaturan tentang jenis-jenis tindak pidana seksual yang dilakukan sebelum atau di luar...
MI/Susanto

Baleg Gelar Pleno untuk Ambil Keputusan RUU TPKS

👤Mediaindonesia 🕔Rabu 08 Desember 2021, 15:52 WIB
Pengambilan keputusan tersebut untuk menentukan RUU TPKS menjadi usul inisiatif...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya