Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar menilai Partai Demokrat sebagai partai politik yang sangat baik administrasinya. Hal ini diungkapkan saat menghadiri Silaturahmi dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Banpol dengan Partai Demokrat di Kantor DPP Demokrat, Jakarta (21/6).
“Selama 15 tahun terakhir, tidak ada masalah dengan penyalurannya. Tata kelola untuk administrasi SPJ DPP Partai Demokrat adalah salah satu contoh yang bagus administrasinya,” ujar Bahtiar.
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, bersama para pengurus partai turut hadir dalam acara tersebut. Pada 2021 pemerintah menyalurkan bantuan keuangan kepada Partai Demokrat berjumlah Rp10,876 miliar. Bantuan keuangan partai politik ini diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik baik bagi anggota maupun masyarakat.
“Penggunaan bantuan keuangan parpol ini, sekarang kami perluas boleh juga untuk penanganan Covid-19. Kami berharap Partai Demokrat juga aktif mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat untuk membantu memutus rantai penyebaran virus ini,” lanjut Bahtiar.
Baca juga : Legislator PDIP Disebut Atur Bansos
Bahtiar juga mengungkapkan bahwa Kemendagri menyadari akses ekonomi masing-masing partai politik berbeda-beda. Ditambah, mulai tahun depan partai politik harus mempersiapkan diri untuk Pemilu Serentak di tahun 2024. Karena itu, Ia mengungkapkan, saat ini pemerintah sedang mengupayakan kenaikan bantuan keuangan partai politik.
“Saat ini kami sudah mengajukan kenaikan untuk tahun 2022. Saya juga mendorong setiap daerah agar meningkatkan alokasi bantuan keuangan parpol dalam APBD-nya,” ujar Bahtiar.
Menurut Bahtiar, reformasi sistem kepartaian di Indonesia harus linier dengan kebijakan negara.
“Negara harus konsisten dalam mereformasi sistem kepartaian yang ada, karena itu negara harus memberikan proteksi terhadap keberlangsungan partai”, tambahnya. (RO/OL-7)
BSKDN Kemendagri memperkuat peran strategisnya dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam upaya penurunan tingkat pengangguran.
Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi menegaskan bahwa DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
DIREKTORAT Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sebanyak 5,5 juta penduduk Indonesia bercerai pada 2025.
Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II 2025 yang dihimpun, diketahui jumlah penduduk Indonesia mencapai 288.315.089 jiwa. Penduduk laki-laki memiliki jumlah lebih tinggi.
MAYORITAS penduduk Indonesia saat ini berada pada kelompok usia produktif. Hingga Semester II Tahun 2025, sebanyak 199.026.595 jiwa berada di rentang usia 15 hingga 64 tahun.
DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
Prabowo tidak hanya menyampaikan pandangan, tetapi juga mendengarkan berbagai masukan.
Meskipun kemarahan publik meningkat pasca kematian Alex Pretti di Minneapolis, Partai Demokrat menghadapi hambatan besar untuk membatasi pendanaan ICE.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved