Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
DIREKTUR Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar menilai Partai Demokrat sebagai partai politik yang sangat baik administrasinya. Hal ini diungkapkan saat menghadiri Silaturahmi dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Banpol dengan Partai Demokrat di Kantor DPP Demokrat, Jakarta (21/6).
“Selama 15 tahun terakhir, tidak ada masalah dengan penyalurannya. Tata kelola untuk administrasi SPJ DPP Partai Demokrat adalah salah satu contoh yang bagus administrasinya,” ujar Bahtiar.
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, bersama para pengurus partai turut hadir dalam acara tersebut. Pada 2021 pemerintah menyalurkan bantuan keuangan kepada Partai Demokrat berjumlah Rp10,876 miliar. Bantuan keuangan partai politik ini diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik baik bagi anggota maupun masyarakat.
“Penggunaan bantuan keuangan parpol ini, sekarang kami perluas boleh juga untuk penanganan Covid-19. Kami berharap Partai Demokrat juga aktif mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat untuk membantu memutus rantai penyebaran virus ini,” lanjut Bahtiar.
Baca juga : Legislator PDIP Disebut Atur Bansos
Bahtiar juga mengungkapkan bahwa Kemendagri menyadari akses ekonomi masing-masing partai politik berbeda-beda. Ditambah, mulai tahun depan partai politik harus mempersiapkan diri untuk Pemilu Serentak di tahun 2024. Karena itu, Ia mengungkapkan, saat ini pemerintah sedang mengupayakan kenaikan bantuan keuangan partai politik.
“Saat ini kami sudah mengajukan kenaikan untuk tahun 2022. Saya juga mendorong setiap daerah agar meningkatkan alokasi bantuan keuangan parpol dalam APBD-nya,” ujar Bahtiar.
Menurut Bahtiar, reformasi sistem kepartaian di Indonesia harus linier dengan kebijakan negara.
“Negara harus konsisten dalam mereformasi sistem kepartaian yang ada, karena itu negara harus memberikan proteksi terhadap keberlangsungan partai”, tambahnya. (RO/OL-7)
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, pihaknya akan mendalami substansi putusan tersebut sambil melakukan pembahasan secara internal.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Anggaran semuanya berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkecuali biaya perjalanan dibebankan pada para kepala daerah.
Retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN ini untuk mengukuhkan persatuan sebagai satu bangsa.
Wamendagri mengungkapkan pembatasan waktu makan tersebut diterapkan sebagai bagian dari kedisiplinan dalam rangkaian retret yang diikuti 86 kepala daerah
Kemendagri juga masih mempertimbangkan terkait apakah pihaknya akan memanggil kepala daerah yang bersangkutan, sebab informasi tersebut masih perlu didalami secara jelas dan detail.
AKSI protes besar-besaran terkait penggerebekan imigrasi di Los Angeles menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Gubernur California Gavin Newsom.
GUBERNUR California Gavin Newsom menuntut Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth membatalkan pengerahan Garda Nasional di Los Angeles.
Kegiatan pembinaan dari Demokrat mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk UMKM, yang terlihat dari tingginya peminat program tersebut.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta kadernya untuk bergerak membuat program kreatif demi memperkuat dan memajukan UMKM.
Hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
LEBIH dari dua pertiga anggota DPR dari Partai Demokrat telah mendesak Presiden Donald Trump untuk menarik kembali pernyataan yang mengusulkan pengambilalihan Jalur Gaza oleh AS.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved