Selasa 15 Juni 2021, 18:57 WIB

Relokasi Gereja Yasmin belum Menyelesaikan Sengkarut

Mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Relokasi Gereja Yasmin belum Menyelesaikan Sengkarut

Antara
Jemaat Gereja Yasmin

 

SOLUSI hibah lahan baru untuk pembangunan Gereja Yasmin dianggap bertentangan dengan dengan hukum dan tidak menyelesaikan persoalan. Pengurus dan jemaat GKI Yasmin Bona Sigalingging menyebut Wali Kota Bogor melakukan kebohongan publik.

"Serah terima akta hibah yang dilakukan Bima Arya di atas sama sekali bukan merupakan tindakan hukum yang diperintahkan oleh Mahkamah Agung dan Ombudsman kepada Wali Kota Bogor," ujar Bona, Selasa (15/6).

Bona menegaskan bahwa kasus GKI Yasmin belum selesai. Pasalnya GKI Yasmim yang berlokasi di Jalan K.H Abdullah Bin Nuh Kav 31, Taman Yasmin Bogor masih disegel. Bahkan IMB Gedung GKI Yasmin masih belum aktif sebagaimana putusan MA.

Bona menuturkan penyelesaian kasus GKI Yasmin dapat dilakukan melalui implementasi putusan MA nomor 127 PK/TUN/2009 tanggal 9 Desember 2010 serta menjalankan rekomendasi wajib dari Ombudsman Tahun 2011.

"Yang paling gampang untuk menilai atau selesai atau tidaknya kasus GKI Yasmin adalah apakah IMB Gereja GKI Yasmin sebagaimana dikatakan dalam putusan MA tingkat peninjauan kembali dan juga diinggung di dalam rekomendasi wajib Ombudsman 2019 itu sudah kembali berlaku," tandasnya.


Dalam kasus GKI Yasmin IMB gereja yang berlokasi di JL KH Abdullah bin Nuh Kav 31 Taman Yasmin Kota Bogor ini dicabut sepihak oleh Wali Kota Bogor terdahulu, Diani Budiarto, pada tahun 2011. Pemkot Bogor sebelumnya membekukan IMB pendirian GKI di dekat perumahan Yasmin itu pada 2008.

Adapun putusan PK MA Nomor 127 PK/TUN/2009 menyatakan sahnya IMB gereja GKI Yasmin. Sementara Rekomendasi wajib Ombudsman RI pun, bernomor 0011/REK/0259.2010/BS-15/VII/2011 menyatakan hal serupa.

Bona beranggapan putusan pengadilan tentang GKI Yasmin yang sudah berkekuatan hukum tetap tak dapat dibatalkan oleh Bima Arya dengan Akta Hibah Tanah yang diserahkan kepada pengurus GKI Pengadilan.

"Akta perjanjian hibah tanah tersebut tidak dapat menganulir putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," ujar Bona.

Seperti diketahui, Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, menyerahkan hibah lahan kepada Gereja Kristen Indonesia Pengadilan.  Kebijakan menandai penyelesaian polemik perizinan pembangunan tempat ibadah yang selama ini dikenal dengan nama GKI Yasmin, yang telah berlangsung selama 15 tahun.

Penyerahan hibah lahan seluas 1.668 meter persegi dilakukan Wali Kota Bogor Bima Arya kepada Ketua Majelis Jemaat GKI Pengadilan Bogor Krisdianto, Minggu (13/6). Penandatanganan berita acara serah terima hibah lahan dilakukan di Kantor Sekretariat GKI Pengadilan, Jalan Pengadilan Nomor 35, Kelurahan Pabaton, Kota Bogor. (OL-8)
 

Baca Juga

dok trisakti

Airlangga-Ganjar Dinilai Cocok di 2024

👤RO/Micom 🕔Selasa 19 Oktober 2021, 19:11 WIB
Airlangga kalau bisa berpasangan dengan Ganjar, nilai jualnya...
ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Komnas HAM: Lamanya Masa Tunggu Hukuman Mati jadi soal Serius HAM

👤Mediaindonesia 🕔Selasa 19 Oktober 2021, 19:10 WIB
Riset Komnas HAM pada 2019 yang menunjukkan banyaknya terdakwa hukuman mati masih menunggu masa eksekusinya, bahkan di atas 20...
MI/VICKY GUSTIAWAN

Kapolri: Jangan Ragu Pecat Anggota yang Melanggar!

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Selasa 19 Oktober 2021, 18:27 WIB
Menurut mantan Kapolda Banten itu, perbuatan oknum anggota kepolisian telah merusak marwah dari institusi...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Mencegah Proyek Kereta (jadi) Mubazir

Pembengkakan biaya menjadi biang keladi perlu turun tangannya negara membiayai proyek dengan dana APBN.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya