Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra Habiburrokhman meminta semua pihak mengakhiri polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pihaknya lebih mendorong semua pihak terus mengawal KPK agar lebih bertaji melawan korupsi.
"Kami memilih tidak berasumsi hanya berdasar prasangka. Lebih baik, kita kawal dan doakan agar KPK tetap maksimal seperti setahun belakangan ini, saat pencegahan, edukasi dan penindakan bisa berjalan dengan baik," kata Habiburokhman, Jumat (11/6).
Habiburokhman meminta semua pihak tidak menggunakan asumsi dalam mencermati perkembangan di KPK. Karena, baik pimpinan maupun 75 pegawai yang tidak lolos TWK sama-sama aset bangsa yang memiliki integritas.
Baca juga: Firli: KPK Berkomitmen Menyita Harta Koruptor untuk Negara
Lebih lanjut, politikus Gerindra itu berharap nasib pegawai KPK yang tidak lolos TWK dapat diselesaikan.
Ia menilai, jika pihak-pihak yang terlibat dapat duduk bersama, masih ada peluang merumuskan solusi menyelamatkan 75 orang pegawai tanpa mendiskreditkan pimpinan KPK.
"Soal nasib 75 karyawan KPK, kami harapkan belumlah final. Jika pihak terkait bisa duduk bersama, kita masih berpeluang merumuskan solusi konkrit bagaimana menyelamatkan 75 orang tanpa perlu mendiskreditkan pimpinan KPK," pungkasnya. (OL-1)
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) satu tahun sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Komisi XI DPR RI segera menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI).
MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat langsung digugat secara perdata maupun pidana atas karya jurnalistiknya, sepanjang karya tersebut merupakan produk jurnalistik.
SEBANYAK empat mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendaftar calon pimpinan (capim) Lembaga Antikorupsi untuk periode 2024-2029.
CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan berencana menggandeng mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
"Hal ini kembali menegaskan bahwa pengelolaan data dan informasi terkait pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN telah sesuai mekanisme, prosedur, dan ketentuan yang berlaku."
"Berbagai dialektika dan diskursus ini, kami menyakini sebagai langkah penguatan pemberantasan korupsi demi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,"
Gugatan Ita terdaftar dengan nomor perkara: 46/G/TF/2022/PTUN.JKT. Sementara itu, gugatan Hotman terdaftar dengan nomor perkara: 47/G/TF/2022/PTUN.JKT.
Bagi Yudi, pelantikan 44 eks pegawai KPK bertepatan dengan Hari Antikorupsi menjadi momentum untuk memberikan bakti terbaik kepada bangsa dan negara dalam hal pemberantasan korupsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved