Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyampaikan selamat kepada 1.271 pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) sekaligus berharap dapat meningkatkan kinerja dalam pemberantasan korupsi.
''Semoga dengan pelantikan ini, para ASN bisa makin maksimal dalam upaya pemberantasan korupsi. Ingat, harapan bangsa dalam upaya pemberantasan korupsi ada di tangan kalian,'' Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (3/6).
Sahroni meminta para pegawai KPK agar tidak terpengaruh dengan isu-isu yang beredar, dan tetap fokus menjalankan kinerjanya dalam memberantas korupsi. Ia menilai pelantikan tersebut harus menjadi momentum untuk membuktikan bahwa kinerja KPK menjadi lebih baik dari sebelumnya.
Baca Juga: DPR:Maksimalkan Penerimaan Pajak Dukung Pemulihan Ekonomi Nasional
''Kepada 1.271 pegawai yang sudah dilantik, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Tidak usah terpengaruh dengan isu atau drama yang beredar sekarang,'' ujarnya.
Politikus Partai NasDem itu juga meminta para karyawan yang telah menjadi ASN tidak melupakan kewajibannya memberantas korupsi. Menurut dia, solidaritas tidak salah, tetapi jangan sampai menelantarkan kewajiban utama untuk langsung kerja memberantas korupsi.
''Kalau yang sudah seharusnya kerja malah masih terbuai dengan drama, yang menang adalah para koruptor,'' katanya. (Ant/OL-10)
Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin mendesak penjatuhan sanksi tegas terhadap oknum jaksa yang terbukti menyimpang dalam penanganan perkara videografer Amsal Christy Sitepu.
Anggota Komisi III DPR I Nyoman Parta mendesak pengesahan RUU Masyarakat Adat sebagai penunaian janji Republik.
Keberadaan asrama haji diharapkan menjadi reformasi dalam peningkatan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji
Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina mendesak penambahan anggaran imunisasi menyusul meningkatnya KLB Campak pada awal 2026
Anggota DPR RI Irine Yusiana mendesak pemerintah menerbitkan Inpres transportasi publik. Data MTI menunjukkan hanya 8% daerah yang alokasikan anggaran.
DPR RI mendesak investigasi menyeluruh atas gugurnya prajurit TNI dalam serangan misil di markas pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) di Libanon
LAN merilis SE Nomor 6 Tahun 2026 guna memastikan pengembangan kompetensi ASN tetap berjalan optimal di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional.
Pemprov Jakarta memperketat izin perjalanan dinas ASN. Gubernur Pramono menegaskan hanya agenda yang berdampak langsung bagi Jakarta yang akan lolos.
WFH ASN DKI diawasi ketat. Pramono larang kerja dari kafe dan penggunaan kendaraan pribadi. Pelanggar terancam sanksi tegas dari Pemprov.
Mendagri Tito Karnavian resmi terbitkan SE WFH ASN Daerah setiap Jumat mulai 1 April 2026. Simak aturan, pengecualian, dan mekanisme pengawasannya di sini.
Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin tegaskan WFH satu hari sepekan bukan Work From Anywhere. ASN wajib standby, ponsel aktif, dan menjaga profesionalisme kerja.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terapkan WFH setiap Jumat bagi ASN sesuai kebijakan pusat. Pejabat struktural dan layanan publik tetap bekerja normal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved