Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
PEMBIAYAAN moderenisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) melalui rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) membutuhkan anggaran cukup besar. Skema pembayaran masih digodok Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
"Ini sedang digodok. Sedang direncanakan," kata Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2 /5).
Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra itu menyebutkan skema pembahasan bakal digodok bersama sejumlah kementerian/lembaga. Yakni, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa.
Baca juga : KPK Tahan Wakil Direktur PT Adonara Terkait Tanah Munjul
"Rencana ini masih kita godok dengan Menkeu, Bappenas, dan pemangku kepentingan lainnya," ujar dia.
Rancangan Perpres Alpalhankam menarik perhatian dalam beberapa waktu belakangan ini. Sebab, anggaran yang dibutuhkan sangat fantastis. Berdasarkan rancangan Perpres Alpalhankam yang beredar di tengah masyarakat, anggaran yang dibutuhkan sebesar US$124.995.000.000 atau setara Rp1,7 kuadriliun. Anggaran tersebut untuk pengadaan alutsista selama 25 tahun ke depan.
Juru bicara (Jubir) Menhan Prabowo, Dahnil Anzar Simajuntak menyebutkan belum ada keputusan akhir jumlah anggaran yang akan dihabiskan. Hal itu masih digodok oleh Kemenhan.
‘’Jadi yang beredar akan ada belanja Rp1.700 triliun itu tidak benar. Jadi tidak ada, atau belum ada keputusan,’’ kata Dahnil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/5). (OL-2)
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi akibat cuaca panas.
SELAIN Hasto Kristiyanto, Presiden Prabowo Subianto turut memberikan amnesti pada dua orang warga binaan pemasyarakatan ( WBP) Lapas Kelas II B Wonogiri yang merupakan napi narkoba
ABOLISI yang diberikan kepada Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dianggap merupakan pengakuan pemerintah atas proses hukum yang terbilang cacat.
Kasus Hasto justru menjadi bagian dari pembelajaran politik.
Megawati menegaskan bahwa partainya tidak akan mengambil posisi sebagai oposisi maupun bergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
PDIP akan mendukung setiap kebijakan pemerintahan Prabowo selama kebijakan tersebut berpihak kepada rakyat.
Presiden menekankan kekuatan pertahanan tidak hanya menjadi simbol kedaulatan, tetapi juga kunci untuk melindungi kekayaan alam bangsa.
Program berskala besar yang diluncurkan untuk merenovasi rumah sakit itu merupakan bagian dari Program Peningkatan Layanan Kesehatan Kementerian Pertahanan
Dia melanjutkan nantinya bantuan tersebut akan dikirim dari Lanud Halim Perdanakusuma ke Lanud Sultan Iskandar Muda Aceh.
Deddy Corbuzier kini tengah menjadi perbincangan karena memberikan keterangan soal penggerudukan rapat pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont Jakarta.
SEKRETARIS Kabinet Teddy Indra Wijaya naik pangkat dari Mayor menjadi Letnan Kolonel (Letkol) oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Frega menjelaskan, status Stafsus Menhan setara dengan jabatan eselon 1b di Kemhan. Oleh karena itu, pihaknya menjamin bahwa Deddy tak akan digaji untuk dua jabatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved