Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi I dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon mempertanyakan ketidakhadiran Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPR dan Kementerian Pertahanan.
Dalam RDP yang berlangsung pada Senin (31/5) ini, kehadiran Menhan hanya diwakili oleh Wakil Menhan M. Herindra.
"Apa perlu kita panggil paksa? Karena kita punya ketentuan panggil paksa, sehingga DPR bisa panggil paksa Pak Prbabowo," pungkas Effendi sesaat sebelum RDP tertutup dimulai.
Baca juga: Tanpa Amandemen UUD, Prabowo Disebut Capres Terkuat 2024
"Hampir setahun kita tidak pernah bertemu dengan Menhan di sini," imbuhnya.
Menurut Effendy, kehadiran Prabowo selaku Menhan dalam rapat dengan DPR, dinilai penting. Legislatif ingin mendengar penjelasan yang lebih komprehensif dari Prabowo terkait aspek pertahanan negara. Absennya Prabowo dalam rapat dinilai menghambat proses RDP dengan DPR.
"Ini kan RDP, kenapa gak digeser aja materi ini dibawakan menteri pada Rabu? Kita harus taat pada azas juga. Sehingga, tidak hanya mendengarkan penjelasan dari sisi satu pihak. Tapi, memang yang punya kewenangan sesuai konstitusi," tutur Effendi.
Baca juga: Pertahanan Negara Harus Kuat Hadapi Tantangan
Menurutnya, DPR dan pemerintah perlu duduk bersama untuk mengambil keputusan politik. Pihaknya pun berharap pada Rabu (2/6) mendatang, Prabowo hadir langsung ke DPR untuk mengikuti rapat dengan Komisi I.
"Mudah-mudahan bisa hadir lah. Jangan alasan rapat terbatas dan sebagainya. Di sini juga penting kok. Bukan hanya di istana yang penting. Penyelenggara negara itu bertiga, bukan hanya Presiden," tukasnya.
Adapun, agenda rapat Komisi I DPR dengan Kemenhan yang seharusnya dihadiri Prabowo, yaitu pembahasan mengenai isu, strategi dan kebijakan umum pertahanan negara pada 2020-2024. Berikut, perkembangan MEF Tahap III pada 2020-2024, perkembangan situasi keamanan di Papua dan Papua Barat, hingga peran intelijen militer dalam mengamankan wilayah perbatasan.(OL-11)
Thomas Djiwandono, keponakan Presiden Prabowo Subianto, kini diusulkan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Simak profil dan hubungan keluarga mereka.
Perhatian Presiden terhadap dunia pendidikan menjadi suntikan semangat bagi dirinya dan rekan-rekan sesama mahasiswa.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan mendukung wacana Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono jadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Thomas keponakan Prabowo Subianto
PRESIDEN Prabowo Subianto memulai rangkaian lawatan luar negeri ke Inggris dan Swis dengan agenda penguatan kerja sama ekonomi, pendidikan, serta komitmen konservasi lingkungan
PRESIDEN Republik Indonesia Prabowo Subianto bertolak menuju Inggris dan Swiss, Minggu (18/1) untuk menghadiri sejumlah pertemuan strategis di antaranya World Economic Foru
Mendiktisaintek Brian Yuliarto mengungkap arahan Presiden Prabowo agar perguruan tinggi memperkuat riset dan inovasi berbasis sains.
Selain menyediakan sumur bor untuk kebutuhan harian, pemerintah juga memasang mesin penjernih air berteknologi RO.
Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan (Kemwnhan) bergerak cepat menangani krisis air bersih di lokasi bencana Sumatra Utara.
Empat Unit Kendaraan Operasional Diserahkan kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Guna Percepatan Bantuan di Wilayah Terdampak Bencana.
Mabes TNI menyerahkan sepenuhnya keputusan pembelian jet tempur J-10 buatan China kepada Kementerian Pertahanan.
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemenhan RI) memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan kejuaraan lomba baris-berbaris bertajuk Bela Negara Cup.
Presiden menekankan kekuatan pertahanan tidak hanya menjadi simbol kedaulatan, tetapi juga kunci untuk melindungi kekayaan alam bangsa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved