Pertahanan Negara Harus Kuat Hadapi Tantangan

MENTERI Pertahanan, Prabowo Subianto, dan Wakil Menteri Pertahanan, Sakti Wahyu Trenggono, dinilai mampu bersinergi selama seratus hari bekerja. Tugas ke depan, Kementerian Pertahanan harus berinovasi menciptakan taktik peperangan dan strategi tempur yang lebih baik dan sesuai dengan kekuatan alutsista.

“Jangan dilihat secara terpisah. Sesungguhnya apa yang dilakukan keduanya bersinergi,” ujar pengamat militer dan intelijen, Susaningtyas Kertopati, dalam keterangan resmi, Minggu (26/1).

Susan menuturkan Prabowo dan Sakti saling melengkapi dalam bekerja. Dia pun sepakat Prabowo berperan lebih dalam mengembalikan Sishanrata dan melakukan diplomasi pertahanan geopolitik dan geostrategi. Sementara itu, Sakti ingin merevitalisasi industri pertahanan agar memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan menekan defisit transaksi berjalan (CAD).

Lebih lanjut, Susan berharap pertahanan negara pada tahun ini meneruskan program Minimum Essential Force (MEF) 2020-2024, sesuai dengan tahapan yang sudah berjalan selama ini. Dia meminta Prabowo memanfaatkan hasil kunjungannya ke Turki dan Tiongkok, agar terbuka peluang akselerasi dalam pemenuhan kebutuhan alutsista.

Baca juga: Prabowo Minta Waspadai Bahaya Laten Komunis

“Program MEF 2020-2024 yang diintegrasikan dalam network nentric warfare merupakan sistem pertahanan negara yang jauh lebih efektif dan efisien,” imbuh Susan.

Lebih lanjut, Susan mengatakan rencana pemenuhan Alutsista TNI lima tahun mendatang juga patut disambut dengan baik. Mengingat, organisasi TNI yang baru telah disahkan melalui Perpres Nomor 66 Tahun 2019.

Penggelaran kekuatan TNI di Indonesia bagian Timur, kata dia, menjadi perhatian pemerintah dengan konsentrasi penyelesaian separatisme Papua. Kondisi keamanan di Papua juga dinilai sebagai tolok ukur keberhasilan TNI dalam melaksanakan operasi militer, selain perang sebagaimana tertuang dalam UU TNI dan RUU Perbantuan TNI.

“Dari data intelijen beberapa tahun terakhir, TNI diharapkan lebih aktif lagi di dalam mewujudkan stabilitas keamanan regional,” pungkasnya.

Di sisi lain, Susan meminta TNI harus menunjukkan kepemimpinan di antara militer negara anggota ASEAN. TNI dapat menyusun program aksi keamanan regional sesuai dengan ASEAN Political-Security Community yang dicanangkan sejak 2015.

“Kawasan perairan Laut Sulu antara Indonesia-Filipina-Malaysia dapat menjadi fokus TNI dalam menunjukkan leadership di ASEAN. Dengan mewujudkan ketahanan regional, otomatis TNI juga dapat mewujudkan ketahanan nasional,” tutupnya.(OL-11)