Senin 31 Mei 2021, 12:01 WIB

Dewas Pecat Penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Dewas Pecat Penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju

ANTARA/Reno Esnir
Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju (kanan)

 

DEWAN Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberhentikan Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju karena melanggar kode etik berat. Pria berpangkat ajun komisaris polisi (AKP) itu bertemu dan menerima suap dari Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial terkait penanganan perkara dugaan korupsi.

"Menghukum terperiksa dengan saksi berat berupa diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai KPK," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean saat membacakan putusan dugaan pelanggaran etik Stepanus Robin Pattuju di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin (31/5).

Ia mengatakan Stepanus, yang juga merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait penanganan perkara Wali Kota Tanjung Balai 2020-2021 telah menyalahgunakan surat penyidik untuk kepentingan pribadi. Stepanus juga telah menyalahgunakan tanda pengenal KPK.

Baca juga: Ketua KPK Pastikan Penangan Perkara tidak Terganggu Kisruh Pegawai

"Menyalahgunakan surat penyidik untuk kepentingan pribadi dan menyalahgunakan tanda pengenal insan komisi sebagaimana diatur Pasal 4 ayat 2 huruf a b dan c UU Dewas Nomor 2/2020 tentang penindakan kode etik dan pedoman perilaku," tegas Tumpak.

Menurut Tumpak, putusan ini berdasarkan sejumlah pertimbangan lain seperti yang memberatkan, Stepanus telah menikmati hasil dari perbuatannya berupa uang kurang lebih sejumlah Rp1.697.500.000.

Selain itu, Majelis Etik menilai Stepanus telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan Pimpinan instansi asal sebagai pegawai negeri yang dipekerjakan KPK.

"Hal yang meringankan tidak ada," tutupnya. (OL-1)

Baca Juga

Ilustrasi

ICJR Minta Temuan Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat Diusut

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 25 Januari 2022, 23:08 WIB
ICJR juga meminta kepada Presiden untuk memerintahkan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) untuk melakukan penyidikan...
MI/ADAM DWI

KPK: IPK 2021 jadi Gambaran Pemberantasan korupsi masih Butuh Perbaikan

👤Mediaindonesia 🕔Selasa 25 Januari 2022, 20:45 WIB
Khususnya pada dua sektor, yakni korupsi politik dan penegakan hukum. Kedua aspek itu masih belum ada perbaikan yang...
 ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Diduga Lakukan Praktik Perbudakan, Bupati Langkat Mesti Dihukum Berat

👤Andhika prasetyo 🕔Selasa 25 Januari 2022, 20:21 WIB
Ia pun berharap aparat penegak hukum mendengar suara hati dan rasa keadilan masyarakat dan menghukum seberat-beratnya pelaku praktik...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya