Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
PEMBUKTIAN kasus suap bantuan sosial (Bansos) di Kementerian Sosial terus bergulir. Terbaru, aliran uang suap proyek itu kepada eks Menteri Sosial Juliari Peter batubara dinilai nihil kesaksian.
"Sampai sekarang nggak ada yang sampaikan," ujar kuasa hukum eks Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, Maqdir Ismail, dalam keterangan resmi, Rabu (26/5).
Menurut dia, sampai sejauh ini, belum ada saksi di persidangan yang mengungkap aliran suap ke Juliari.
Baca juga: Seorang Pegawai KPK Pilih Mundur Padahal Lolos TWK
Salah satu terpidana dalam kasus itu, Harry Van Sidabukke, bahkan dengan tegas mengaku tidak terdapat kaitan langsung dengan Juliari.
Dalam persidangan sebelumnya, Harry Van Sidabukke bersaksi bahwa tidak pernah memberikan komitmen fee kepada Juliari. Sebaliknya, permintaan pelicin program itu datang dari mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso.
"Tidak diteruskan untuk Mensos (Juliari Peter Batubara). Seperti sudah saya jelaskan, permintaan itu memang dari Pak Joko, tidak ada dari Pak Juliari," kata Harry saat bersaksi di PN Tipikor Jakarta, Senin (24/5).
Dalam persidangan, ia mengenal sosok Kukuh Ariwibowo yang merupakan staf ahli Menteri Sosial. Itu pun lewat kuasa pengguna anggaran (KPA) Kemensos Adi Wahyono.
Bahkan, Adi sempat meminta dirinya menemui Kukuh. "Hanya disampaikan ke Pak Adi main-main ke atas main ke Pak Kukuh kenalan," ujar Harry.
Meski demikian, Harry menyebut tidak pernah memberikan uang atau membahas kuota pengadaan bansos kepada Kukuh. Karena dia hanya bertemu satu kali dengan Kukuh.
"Saya hanya bertemu Pak Kukuh satu kali, apalagi terkait masalah kuota nggak pernah," cetus Harry.
Harry mengaku pernah bertemu langsung dengan Juliari saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke gudang sembako. Pertemuan itu berlangsung di gudang PT Mandala Hamonangan Sude.
Harry mengklaim, dalam pertemuan itu, Juliari tidak pernah membahas soal kuota dan fee pengadaan bansos.
"Enggak pernah mendengar (fee bansos)," pungkasnya. (OL-1)
sekitar 15 ribu warga DKI Jakarta penerima bantuan sosial (bansos) yang terlibat praktik judi online (judol) harus dikenai sanksi tegas diusulkan mendapat sanksi tegas
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan meninjau kembali kelayakan penerima bansos, khususnya yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online (judol).
Rissalwan sepakat dengan keputusan Gubernur Pram yang menggunakan pendekatan hati-hati terkait pencabutan bansos ini.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengaku tidak akan menarik penyaluran bantuan sosial (bansos) pada warga Jakarta yang kedapatan bermain judi online (judol).
Bansos senilai total Rp5.806.690.000 dibagikan kepada masyarakat Gresik di Pendopo Alun-Alun Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
Berdasarkan data yang diperoleh dari perbankan pada Februari 2025, pada 15 Mei 2025 PPATK melakukan menghentikan sementara transaksi pada rekening yang dikategorikan dormant.
Kemensos menghormati keputusan dari para siswa dan orangtuanya meski saat proses rekrutmen sudah ada kesediaan untuk masuk Sekolah Rakyat.
Sekolah Rakyat bukan merupakan program Kemensos, melainkan langsung dari Presiden Prabowo, yang tahun ini diharapkan 100 SR bisa memulai operasional.
Di hadapan para siswa, Gus Ipul sekolah gratis berasrama ini untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu yang belum terjangkau pendidikan karena keterbatasan biaya.
"Kekuasaan itu kan alat. Alat untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang tertindas, alat untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang masih miskin."
Banyak anak yang sudah putus sekolah ternyata enggan kembali bersekolah, bahkan sebagian sudah melewati usia sekolah dasar.
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa belum semua peralatan Sekolah Rakyat berada di masing-masing lokasi karena terkendala pengiriman dan lain sebagainya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved