Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMBUKTIAN kasus suap bantuan sosial (Bansos) di Kementerian Sosial terus bergulir. Terbaru, aliran uang suap proyek itu kepada eks Menteri Sosial Juliari Peter batubara dinilai nihil kesaksian.
"Sampai sekarang nggak ada yang sampaikan," ujar kuasa hukum eks Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, Maqdir Ismail, dalam keterangan resmi, Rabu (26/5).
Menurut dia, sampai sejauh ini, belum ada saksi di persidangan yang mengungkap aliran suap ke Juliari.
Baca juga: Seorang Pegawai KPK Pilih Mundur Padahal Lolos TWK
Salah satu terpidana dalam kasus itu, Harry Van Sidabukke, bahkan dengan tegas mengaku tidak terdapat kaitan langsung dengan Juliari.
Dalam persidangan sebelumnya, Harry Van Sidabukke bersaksi bahwa tidak pernah memberikan komitmen fee kepada Juliari. Sebaliknya, permintaan pelicin program itu datang dari mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso.
"Tidak diteruskan untuk Mensos (Juliari Peter Batubara). Seperti sudah saya jelaskan, permintaan itu memang dari Pak Joko, tidak ada dari Pak Juliari," kata Harry saat bersaksi di PN Tipikor Jakarta, Senin (24/5).
Dalam persidangan, ia mengenal sosok Kukuh Ariwibowo yang merupakan staf ahli Menteri Sosial. Itu pun lewat kuasa pengguna anggaran (KPA) Kemensos Adi Wahyono.
Bahkan, Adi sempat meminta dirinya menemui Kukuh. "Hanya disampaikan ke Pak Adi main-main ke atas main ke Pak Kukuh kenalan," ujar Harry.
Meski demikian, Harry menyebut tidak pernah memberikan uang atau membahas kuota pengadaan bansos kepada Kukuh. Karena dia hanya bertemu satu kali dengan Kukuh.
"Saya hanya bertemu Pak Kukuh satu kali, apalagi terkait masalah kuota nggak pernah," cetus Harry.
Harry mengaku pernah bertemu langsung dengan Juliari saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke gudang sembako. Pertemuan itu berlangsung di gudang PT Mandala Hamonangan Sude.
Harry mengklaim, dalam pertemuan itu, Juliari tidak pernah membahas soal kuota dan fee pengadaan bansos.
"Enggak pernah mendengar (fee bansos)," pungkasnya. (OL-1)
PEMERINTAH mengucurkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17,5 triliun menjelang Lebaran 2026.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved