Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
PARTAI NasDem mengapresiasi dan mendukung langkah-langkah yang tengah dilakukan pemerintah guna menyelesaikan konflik yang terjadi di Gaza, Palestina. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali.
Ahmad Ali menilai, Pemerintah Republik Indonesia (RI) tidak tinggal diam. Pemerintah telah berperan aktif agar kekerasan yang terjadi di Gaza dapat segera dihentikan. Selain mengecam keras agresi militer Israel di Gaza dan meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar segera turun tangan, Indonesia juga tengah menggalang dukungan agar secepatnya dilakukan gencatan senjata demi kemanusiaan.
"NasDem mendorong agar peran aktif Pemerintah RI terus berlanjut tanpa henti hingga terwujud kedamaian dan kemerdekaan sepenuhnya atas Palestina," kata Ahmad Ali dalam keterangan tertulisnya, Senin (17/5).
Baca juga : Menkumham Tekankan Peningkatan Kinerja dan Terapkan Prokes
NasDem, sambung Ahmad Ali, berharap Pemerintah RI dapat mengambil peran memimpin upaya-upaya untuk mendorong dunia internasional, Organisasi Konferensi Islam (OKI) serta Dewan Keamanan PBB agar menekan Israel menghentikan serangannya ke Palestina dan mewujudkan perdamaian di kawasan tersebut.
"Dunia internasional harus mampu menghentikan kesewenang-wenangan Israel terhadap Palestina. Di sini. Indonesia bisa mengambil peran untuk menggerakkan atau memimpin upaya-upaya penghentian segala bentuk kekerasan dan pelanggaran hukum internasional yang terjadi di Palestina," tegas Ahmad Ali.
Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI itu menambahkan, partainya dan rakyat Indonesia selalu mendukung sepenuhnya kedaulatan negara Palestina dan terciptanya perdamaian dunia. "NasDem berharap Palestina bisa bebas dari segala bentuk kesewenang-kewenangan yang kerap dilakukan Israel dan sepenuhnya merdeka," pungkas Ahmad Ali.
Seperti diketahui, konflik di Jalur Gaza, Palestina, kian memanas. Serangan udara dan darat militer Israel ke Gaza yang telah berlangsung selama sepekan terakhir menewaskan lebih dari 200 warga Palestina, di mana setengah di antaranya adalah anak-anak dan perempuan. (OL-2)
Indonesia bisa melihat Filipina yang dinilai memiliki sistem tanggap darurat yang lebih cepat untuk melindungi para pekerja migrannya.
SEGERA atasi tantangan struktural yang dihadapi perempuan agar mampu berperan aktif dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Ketua Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menghargai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait untuk menghadirkan pemilu nasional dan pemilu lokal
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Provinsi Babel. Fendi Haryono mengatakan untuk dua pilkada ulang di Pangkalpinang dan Bangka. DPP sudah mengeluarkan rekomendasi.
UPAYA membangun pola asuh keluarga yang baik harus menjadi perhatian serius semua pihak untuk mewujudkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) berdaya saing di masa depan.
PENATAAN ruang digital harus mampu mewujudkan perlindungan setiap warga negara sekaligus mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia.
PEMERINTAH Indonesia terus melanjutkan proses evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) dari kawasan konflik. 54 WNI dari Iran
Gencatan senjata adalah istilah yang kerap muncul dalam konteks konflik militer atau peperangan. Berikut penjelasan lengkapnya
Komnas HAM merespons serius situasi di Papua dalam kerangka dan tujuan tunggal, yaitu untuk mewujudkan Papua Tanah Damai melalui berbagai upaya rekonsiliasi dan perdamaian.
Dorong upaya-upaya rekonsiliasi untuk mewujudkan perdamaian di Bumi Cenderawasih.
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menghimbau kepada semua pihak untuk tidak menggunakan pendekatan kekerasan dalam menangani konflik antara KKB dan aparat di tanah Papua
Eropa sedang bergegas mempersiapkan warganya untuk menghadapi ancaman konflik yang semakin meningkat dan berada di ambang pintu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved