Jumat 23 April 2021, 06:05 WIB

Ini Profil Stepanus Robin, Penyidik KPK yang Terjerat Skandal Suap

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Ini Profil Stepanus Robin, Penyidik KPK yang Terjerat Skandal Suap

ANTARA/Dhemas Reviyanto
Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju (tengah)

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (22/4), menetapkan penyidiknya Ajun Komisaris Polisi (AKP) Stepanus Robin Pattuju sebagai tersangka.

Penyidik KPK asal kepolisian itu disangkakan menerima suap dari Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial sebesar Rp1,3 miliar dengan modus menjanjikan penghentian perkara. Seorang pengacara Maskur Husain juga menjadi tersangka.

Stepanus tercatat sudah dua tahun bergabung ke KPK. Dia menjadi penyidik di komisi antirasuah sejak 2019.

Baca juga: Skandal Suap Penyidik, KPK Dalami Peran Aziz Syamsuddin

Ketua KPK Firli Bahuri menyebut rekrutmen Stepanus tidak bermasalah lantaran penilaian seleksinya bagus.

"Hasil tesnya menunjukkan potensinya di atas rata-rata di atas 100%, di angka 111,41%. Hasil tes kompetensi di 91,89%. Artinya, secara persyaratan, mekanisme rekrutmen tidak ada masalah," kata Firli dalam konferensi pers, Kamis (22/4) malam.

Firli menilai dari segi rekrutmen tidak ada masalah. Dia menduga ada persoalan integritas dalam skandal suap itu.

"Kenapa terjadi? Saya pernah sampaikan bahwa korupsi terjadi karena rendahnya dan berkurangnya integritas. Corruption equals to power plus authority minus integrity. Itulah yang harus kita jaga bagaimana membuat integritas," kata dia.

Stepanus tercatat dua kali melaporkan kekayaannya ke KPK. Pertama, saat menjabat sebagai Kepala Unit Satuan Kecelakaan dan Lalu Lintas Kepolisian Resor Salatiga pada 2013. Kala itu, dia melaporkan hartanya minus Rp164,5 juta.

LHKPN Stepanus pada 2013 mencatat kekayaan hanya Rp7,5 juta sedangkan utangnya Rp172 juta.

Kedua, saat menjadi penyidik KPK, Stepanus kembali melaporkan hartanya pada 2019. Kekayaannya tercatat Rp280 juta. Harta itu terdiri atas alat transportasi motor senilai Rp9 juta, harta bergerak lainnya Rp440 juta, dan kas Rp3 juta. Adapun hutangnya tercatat Rp172 juta. (OL-1)

Baca Juga

Ist/DPR

Banggar DPR: Pemerintah Harus Selektif Jalankan Kebijakan Fiskal

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 11 Mei 2021, 10:27 WIB
Dengan amunisi terbatas, menurut MH Said Abdullah, kebijakan fiskal harus benar-benar memiliki dampak bagi pertumbuhan ekonomi...
Ist/DPR

Pemerintah Harus Jelaskan Kematian Pascasuntik Vaksin AstraZeneca

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 11 Mei 2021, 10:10 WIB
Pemerintah perlu segera melakukan pengecekan berdasarkan data dan analisa yang kuat atas kasus kematian yang diduga akibat pemberian Vaksin...
MI/M Irfan

Jabatan Ex-officio Wako Batam Digugat, NasDem: Akal-akalan Saja

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 11 Mei 2021, 09:05 WIB
Usulan Ketua DPRD Kepri agar jabatan ex-officio Wali Kota Batam sebagai Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Transformasi Kota Tua

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta bergandengan tangan bersama Kementerian BUMN dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya