Selasa 20 April 2021, 09:52 WIB

Komenkominfo Telah Blokir Youtube Milik Paul Zhang

Suryani Wandari Putri Pertiwi | Politik dan Hukum
Komenkominfo Telah Blokir Youtube Milik Paul Zhang

ANTARA/Tangkapan layar YouTube Joseph Paul Zhang/pri.
Shindy Paul Soerjomoeljono atau yang dikenal Joseph Paul Zhang di channel YouTube-nya.

 

PERNYATAAN Jozeph Paul Zhang yang diduga melecehkan agama bahkan dirinya menghina Nabi Muhammad SAW.

Mengenai hal ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah melakukan beberapa langkah cepat terkait dengan dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh Paul Zhang melalui sebuah konten yang diunggah ke akun Youtube miliknya.

Menurut Juru Bicara Kemenkominfo Dedy Permadi, pada tanggal 18 April 2021 Kemenkominfo telah mengirimkan permintaan blokir terhadap 7 konten di Youtube yang berisi ujaran kebencian tersebut, termasuk 1 konten berjudul “Puasa Lalim Islam” di akun milik Paul Zhang.

"Sehingga pada tanggal 19 April 2021, 7 konten di Youtube tersebut telah diblokir dan tidak dapat diakses lagi oleh warganet," kata Dedy, Selasa (20/4).

Ia menambahkan, Kemenkominfo terus melakukan patroli siber untuk menemukan konten-konten yang berisi ujaran kebencian Paul Zhang dan akan segera memproses dengan tindakan blokir jika masih ditemukan.

Menurutnya, dari sisi Undang-Undang ITE, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pembuatan konten yang melanggar pasal 28 ayat 2 jo. pasal 45A yang berbunyi: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

"Terkait dengan keberadaan yang bersangkutan, yang diduga berada di luar negeri, perlu ditekankan bahwa UU ITE menerapkan azas extrateritorial di mana Undang-Undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia; yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia; dan merugikan kepentingan Indonesia," katanya.

Untuk itu, ia pun menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan terus menjaga perdamain baik di ruang fisik maupun ruang digital. Jika terdapat konten yang melanggar Undang-Undang, termasuk ujaran kebencian, masyarakat dapat melaporkannya melalui aduankonten.id. (Wan/OL-09)

Baca Juga

ANTARA

Perbaikan UU Cipta Kerja Jangan Hanya Formalitas

👤Indriyani Astuti 🕔Rabu 08 Desember 2021, 16:05 WIB
MK dalam putusannya Nomor 91/PUU-XVIII/2021 memerintahkan pembuat UU memperbaiki UU Cipta Kerja dalam waktu dua...
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

PPP Setujui Draf RUU TPKS asalkan Tidak Legalkan Seks Bebas dan LGBT

👤Putra Ananda 🕔Rabu 08 Desember 2021, 15:57 WIB
Dalam pandagannya, PPP juga menginginkan ada pengaturan tentang jenis-jenis tindak pidana seksual yang dilakukan sebelum atau di luar...
MI/Susanto

Baleg Gelar Pleno untuk Ambil Keputusan RUU TPKS

👤Mediaindonesia 🕔Rabu 08 Desember 2021, 15:52 WIB
Pengambilan keputusan tersebut untuk menentukan RUU TPKS menjadi usul inisiatif...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya