Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani mendesak pemerintah untuk segera membentuk satuan tugas pengawas tunjangan hari raya (THR) yang beranggotakan pemerintah, pelaku usaha dan buruh.
Menurutnya, keterlibatan semua pihak di dalam satgas akan menciptakan keseimbangan yang bisa mendorong seluruh perusahaan memberikan THR secara utuh, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
"Yang terbaik adalah dengan melakukan pengawasan seperti ini. Semua ada di satu wadah sehingga bisa memberikan masukan-masukan yang benar-benar seimbang. Pengusaha, buruh, bisa memberi argumentasi," ujar Andi usai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (14/4).
Selain itu, ia juga meminta pemerintah untuk mengambil sikap tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak memberikan hak THR karyawan secara utuh.
Pasalnya, masih ada perusahaan-perusahaan yang hingga saat ini belum melunasi THR 2020.
"Ada yang sampai sekarang masih menyicil. Harus ada ketegasan dari pemerintah untuk memberikan sanksi tegas kalau ada perusahaan yang tidak melakukan kewajiban dengan baik," ucapnya.
Andi berharap, dua tuntutan tersebut bisa segera ditindaklanjuti mengingat Hari Raya Idul Fitri yang semakin dekat.
"Mudah-mudahan dalam dua hari ke depan, Menteri Ketenagakerjaan bisa segera mengeluarkan tindakan sebagaimana yang kami harapkan," tandasnya. (OL-8)
Berkolaborasi dengan 2.000 Ibu Relawan, Hadirkan 60.000 Paket Hidangan Buka Puasa dan Teh Hangat di 186 masjid di 6 Provinsi di Indonesia
Cari lokasi ATM pecahan Rp10 ribu dan Rp20 ribu di Bekasi untuk THR Lebaran 2026? Cek daftar lengkap lokasi di Bekasi Timur dan Selatan di sini!
Menjelang Lebaran, salah satu hal yang paling ditunggu-tunggu adalah Tunjangan Hari Raya (THR).
Jumlah PPPK paruh waktu di Jawa Tengah mencapai 13.077 orang, terbesar secara nasional.
Momentum pencairan tunjangan hari raya (THR) dimanfaatkan sebagai peluang menghadirkan pameran gadget gawai bagi masyarakat yang ingin memperbarui perangkat menjelang Lebaran.
Peningkatan konsumsi biasanya didorong oleh pencairan tunjangan hari raya (THR) serta mobilitas masyarakat yang meningkat selama musim mudik.
Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Moh Jumhur Hidayat menyatakan dukungan terhadap wacana kenaikan batas defisit anggaran negara dari 3% menjadi 4% dari PDB.
Transformasi teknologi dan ketidakstabilan geopolitik global kini menjadi ancaman nyata bagi tatanan dunia kerja.
Penetapan UMSK di 19 kabupaten/kota tidak mengacu pada rekomendasi resmi bupati dan wali kota sebagaimana diatur dalam Pasal 35I Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.
Hal itu disampaikan Indra dalam Talkshow Perburuhan Nasional bertema 'Babak Baru Ketenagakerjaan Indonesia' yang digelar di Kantor DPTP PKS, Jakarta, Jumat (30/1).
Masyarakat dan pengguna jalan diimbau untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas.
Hingga Senin (5/1), pemerintah belum mengeluarkan regulasi resmi terkait pengaktifan kembali BSU di tahun anggaran 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved