PRESIDEN Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani mendesak pemerintah untuk segera membentuk satuan tugas pengawas tunjangan hari raya (THR) yang beranggotakan pemerintah, pelaku usaha dan buruh.
Menurutnya, keterlibatan semua pihak di dalam satgas akan menciptakan keseimbangan yang bisa mendorong seluruh perusahaan memberikan THR secara utuh, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
"Yang terbaik adalah dengan melakukan pengawasan seperti ini. Semua ada di satu wadah sehingga bisa memberikan masukan-masukan yang benar-benar seimbang. Pengusaha, buruh, bisa memberi argumentasi," ujar Andi usai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (14/4).
Selain itu, ia juga meminta pemerintah untuk mengambil sikap tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak memberikan hak THR karyawan secara utuh.
Pasalnya, masih ada perusahaan-perusahaan yang hingga saat ini belum melunasi THR 2020.
"Ada yang sampai sekarang masih menyicil. Harus ada ketegasan dari pemerintah untuk memberikan sanksi tegas kalau ada perusahaan yang tidak melakukan kewajiban dengan baik," ucapnya.
Andi berharap, dua tuntutan tersebut bisa segera ditindaklanjuti mengingat Hari Raya Idul Fitri yang semakin dekat.
"Mudah-mudahan dalam dua hari ke depan, Menteri Ketenagakerjaan bisa segera mengeluarkan tindakan sebagaimana yang kami harapkan," tandasnya. (OL-8)
