Rabu 14 April 2021, 20:06 WIB

Bertemu Jokowi, Presiden Buruh Bahas THR Macet

Andhika Prasetyo | Politik dan Hukum
Bertemu Jokowi, Presiden Buruh Bahas THR Macet

Antara
Andi Gani

 

PRESIDEN Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani mendesak pemerintah untuk segera membentuk satuan tugas pengawas tunjangan hari raya (THR) yang beranggotakan pemerintah, pelaku usaha dan buruh.

Menurutnya, keterlibatan semua pihak di dalam satgas akan menciptakan keseimbangan yang bisa mendorong seluruh perusahaan memberikan THR secara utuh, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

"Yang terbaik adalah dengan melakukan pengawasan seperti ini. Semua ada di satu wadah sehingga bisa memberikan masukan-masukan yang benar-benar seimbang. Pengusaha, buruh, bisa memberi argumentasi," ujar Andi usai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (14/4).

Selain itu, ia juga meminta pemerintah untuk mengambil sikap tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak memberikan hak THR karyawan secara utuh.

Pasalnya, masih ada perusahaan-perusahaan yang hingga saat ini belum melunasi THR 2020.

"Ada yang sampai sekarang masih menyicil. Harus ada ketegasan dari pemerintah untuk memberikan sanksi tegas kalau ada perusahaan yang tidak melakukan kewajiban dengan baik," ucapnya.

Andi berharap, dua tuntutan tersebut bisa segera ditindaklanjuti mengingat Hari Raya Idul Fitri yang semakin dekat.

"Mudah-mudahan dalam dua hari ke depan, Menteri Ketenagakerjaan bisa segera mengeluarkan tindakan sebagaimana yang kami harapkan," tandasnya. (OL-8)

 

Baca Juga

ANTARA/Aditya Pradana Putra

Novel Duga Istilah Polisi India di KPK Bukan Cuma Sebutan

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Senin 21 Juni 2021, 08:27 WIB
Polisi India merupakan sebutan untuk beberapa penyidik asal KPK yang integritas pemberantasan korupsinya dipertanyakan. Penyidik itu...
MI/SUMARYANTO

Novel Tuding Firli Gemar Bocorkan Proses Penindakan KPK

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Senin 21 Juni 2021, 07:39 WIB
Hal itu dilakukan Firli kala masih menjabat sebagai deputi penindakan...
MI/ Seno

Mayoritas Publik Anggap Pancasila dan UUD 1945, Pantang Diubah

👤Ant 🕔Minggu 20 Juni 2021, 22:30 WIB
"Mayoritas rakyat menganggap rumusan Pancasila dan UUD 1945 saat ini sudah yang terbaik,"...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Jangan Gagap Lindungi Nasabah di Era Digital

ERA pandemi covid-19 berdampak pada berpindahnya aktivitas masyarakat di area digital.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya