Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK), memanggil sejumlah saksi dalam penyidikan kasus dugaan gratifikasi di tubuh PT Asuransi Jasa Indonesia (Asuransi Jasindo). Kasus itu terkait jasa konsultansi bisnis asuransi dan reasuransi migas (oil and gas) di Jasindo kurun waktu 2008 sampai 2012.
"Pemeriksaan saksi untuk dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi terkait dengan jasa konsultansi bisnis asuransi dan reasuransi oil and gas pada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (14/4).
Empat saksi yang dipanggil yakni ASN bernama Abdul Rahmat, karyawan BUMN bernama SB Gautama Sayogha, ibu rumah tangga Budi Susilowati, dan wiraswasta Kiagus Emil Fahmy Cornain.
KPK beberapa bulan lalu mengumumkan pengembangan kasus dugaan korupsi di tubuh Jasindo. KPK melakukan penyidikan terkait jasa konsultasi bisnis asuransi dan reasuransi migas. Meski begitu, KPK belum mengumumkan pihak yang menjadi tersangka dalam penyidikan tersebut.
Ali Fikri mengatakan penyidik kini terus mengumpulkan bukti dan memeriksa saksi. Pengumuman tersangka akan dilakukan bersamaan dengan penahanan.
Pada perkara sebelumnya, KPK menjerat mantan Direktur Utama PT Asuransi Jasindo Budi Tjahjono. Budi sudah divonis bersalah dengan hukuman tujuh tahun penjara.
Dalam perkara itu, Budi dinyatakan terbukti bersalah merekayasa kegiatan agen dan pembayaran komisi terkait penutupan asuransi aset dan kontruksi BP Migas-KKKS kurun waktu 2010-2014. Rekayasa itu dilakukan sebagai imbal jasa kegiatan agen oleh Jasindo. Padahal, kegiatan itu tidak menggunakan jasa agen Jasindo.
Budi melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan orang kepercayaannya yakni mantan Kepala BP Migas Raden Priyono, Kiagus Emil Fahmy Cornain selaku orang kepercayaan Raden, dan mantan Direktur Keuangan dan Investasi PT Asuransi Jasindo Sholihah.
Dalam perkara itu, Budi terbukti melakukan korupsi sehingga merugikan negara sebesar Rp8,46 miliar dan US$766.955 ribu.(Dhk/OL-09)
Sementara itu, dia mengatakan bahwa KPK telah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan atau informasi mengenai kuota haji khusus.
KPK mengonfirmasikan telah mengundang dan memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi kuota haji khusus.
Para penyelidik dan penyidik baru diingatkan untuk menjaga kolaborasi antarsumber daya di KPK.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pembahasan Revisi Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) akan dilanjutkan pada masa sidang berikutnya
Pria yang kerap disapa Eddy itu juga menepis anggapan bahwa klausul tersebut tidak berpihak pada pemberantasan korupsi.
Pemerintah dan DPR seharusnya melibatkan peran aktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam merumuskan RUU KUHAP
Di satu sisi, wamen adalah pembantu meteri yang seharusnya bekerja menjalankan roda pemerintahan. Di sisi lainnya, komisaris BUMN bertugas mengawasi kebijakan direksi BUMN.
Sistem pembayaran nasional menjadi fondasi krusial bagi kedaulatan dan integritas ekonomi Indonesia.
Transformasi total di tubuh Garuda harus serius dilakukan.
SEPANJANG 2024, pendapatan premi PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) mencapai Rp4,02 triliun atau naik 21,65%.
PT Danareksa (Persero) atau Holding BUMN Danareksa memperkuat komitmennya dalam mendukung pembangunan nasional.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved